Terungkap! Sidak BBM Subsidi di Palangka Raya Temukan Barcode MyPertamina Tak Sesuai Plat Nomor

Tim gabungan di Palangka Raya melakukan sidak BBM Subsidi dan menemukan ketidaksesuaian data barcode MyPertamina dengan nomor kendaraan, menimbulkan kekhawatiran penyimpangan distribusi.

Tim gabungan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP), Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya baru-baru ini melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sidak ini dilakukan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di ibu kota Kalimantan Tengah.

Dalam kegiatan pengawasan yang berlangsung pada Selasa, 22 Oktober, tim gabungan menemukan adanya sejumlah data yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini terutama terkait dengan penggunaan sistem MyPertamina yang seharusnya menjadi alat kontrol utama dalam distribusi BBM bersubsidi.

Hasil temuan ini menjadi sorotan serius bagi pemerintah daerah, mengingat pentingnya penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran. Pelaksanaan sidak ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak dan mencegah praktik penyimpangan.

Temuan Ketidaksesuaian Data Barcode MyPertamina

Sekretaris DPKUKMP Kota Palangka Raya, Hadriansyah, mengungkapkan bahwa tim gabungan menemukan ketidaksesuaian yang signifikan selama sidak berlangsung. "Dalam sidak ini tim menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara barcode (kode batang) pengguna MyPertamina dengan nomor kendaraan yang terdaftar," ujarnya di Palangka Raya.

Lebih lanjut, Hadriansyah menjelaskan bahwa beberapa pengguna barcode MyPertamina terdeteksi tidak sesuai dengan nomor plat kendaraan yang telah terdaftar dalam sistem. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius bahwa sistem barcode yang seharusnya menjadi pengaman distribusi, justru dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyimpangan.

Ketidaksesuaian data ini berpotensi membuka celah bagi praktik penyelewengan, seperti pengisian BBM subsidi oleh kendaraan yang tidak berhak atau bahkan penimbunan. Pemerintah daerah menekankan bahwa sistem QR Code merupakan mekanisme kontrol vital untuk memastikan subsidi energi tersalurkan sesuai peruntukannya.

Imbauan dan Tindak Lanjut Pengawasan

Menyikapi temuan tersebut, Hadriansyah mengimbau pihak Pertamina dan pengelola SPBU untuk meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian. "Kami mengimbau pihak Pertamina dan pengelola SPBU agar lebih cermat melakukan verifikasi data pengguna. Setiap transaksi berbasis QR Code harus sesuai dengan kendaraan yang telah terdaftar dalam sistem," tegasnya.

Selain melakukan pemeriksaan barcode di tiga SPBU utama di Jalan S Parman, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan G Obos, tim gabungan juga meninjau lokasi yang dicurigai sebagai tempat penimbunan minyak bersubsidi. Dari hasil pemantauan, ditemukan adanya aktivitas penyimpanan bahan bakar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kegiatan berjalan lancar. Kami juga berkoordinasi dengan Satpol PP dan dinas terkait lainnya dalam penindakan terhadap dugaan penimbunan BBM bersubsidi," tambah Hadriansyah. Koordinasi lintas sektor ini penting untuk memastikan penegakan hukum dan pencegahan praktik ilegal.

Upaya Berkelanjutan Menjamin Distribusi Tepat Sasaran

Pengawasan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menekan praktik pelangsiran dan memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Upaya ini menjadi semakin krusial menjelang akhir tahun, di mana kebutuhan masyarakat akan BBM cenderung meningkat.

"Harapan kami, dengan adanya sidak ini, masyarakat dapat lebih disiplin dan pihak SPBU semakin ketat dalam melakukan verifikasi. BBM subsidi harus benar-benar digunakan oleh mereka yang berhak, bukan untuk dijual kembali," kata Hadriansyah, menekankan pentingnya kesadaran kolektif.

Hadriansyah juga memastikan bahwa kegiatan pengawasan serupa akan terus dilakukan secara rutin, melibatkan instansi lintas sektor guna menjaga stabilitas pasokan BBM di Palangka Raya. "Kami akan terus melakukan pemantauan di lapangan. Ini bukan sidak terakhir, karena pengawasan seperti ini penting untuk menjamin keadilan dalam penyaluran energi," pungkasnya, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas distribusi BBM subsidi.

Sumber: AntaraNews