BPH Migas Intensifkan Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi di Padang untuk Cegah Kecurangan

BPH Migas melakukan pengecekan mendalam terhadap penyaluran BBM Subsidi di Padang, Sumatera Barat, guna mengidentifikasi potensi lonjakan konsumsi tidak wajar dan memastikan subsidi tepat sasaran.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tengah gencar memeriksa kewajaran penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk mengidentifikasi potensi lonjakan konsumsi BBM subsidi yang tidak wajar dan memastikan distribusinya sesuai peruntukan. Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, memimpin langsung pengecekan ini di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Padang.

Pengecekan dilakukan pada waktu yang cenderung sepi permintaan, yaitu antara tengah malam hingga dini hari, pada Jumat (17/4) lalu. Fokus pengawasan berada di SPBU yang berlokasi di Kecamatan Koto Tangah dan Padang Selatan, Sumatera Barat, sebagai bagian dari upaya pencegahan kecurangan. Metode ini memungkinkan BPH Migas untuk mengamati pola pembelian yang mencurigakan secara lebih efektif.

Bersama Pertamina Patra Niaga (PPN), BPH Migas juga memantau SPBU strategis di ruas Jalan Padang Bypass. Jalur ini merupakan penghubung penting antara Bandara Internasional Minangkabau dan Pelabuhan Teluk Bayur, menjadikannya lokasi krusial untuk pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk menjaga agar anggaran negara yang dialokasikan untuk subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Fokus Pengawasan dan Modus Kecurangan Penyaluran BBM Subsidi

Pengawasan BPH Migas difokuskan pada identifikasi berbagai modus penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Salah satu modus yang dicermati adalah pembelian berulang atau yang dikenal sebagai modus “helikopter”, di mana kendaraan yang sama berulang kali mengisi BBM subsidi. Selain itu, modifikasi tangki BBM kendaraan serta penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan juga menjadi perhatian utama.

Wahyudi Anas menyatakan, “Kami akan mencermati rekaman CCTV yang mengindikasikan adanya mobil yang membeli keluar masuk SPBU secara berulang atau helikopter, mengganti plat nomor dan menggunakan plat nomor polisi yang berbeda,” ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen BPH Migas untuk menindak tegas praktik-praktik curang yang merugikan negara dan masyarakat. Upaya ini dilakukan secara kolaboratif dengan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan efektivitas pengawasan di lapangan, sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku kecurangan.

BPH Migas bersama PPN akan mengevaluasi data penjualan di setiap SPBU untuk mendeteksi anomali. Evaluasi ini mencakup identifikasi potensi koreksi jika ditemukan penyaluran BBM subsidi bukan kepada konsumen yang berhak. Misalnya, pembelian berulang dan penggunaan QR Code yang berbeda dengan nomor polisi kendaraan, serta pembelian melebihi kuota yang telah ditetapkan per kendaraan, akan menjadi target utama evaluasi ini.

Komitmen Pengelola SPBU dan Nelayan dalam Penyaluran BBM Subsidi

Wahyudi Anas menekankan pentingnya peran pengelola SPBU dalam memastikan penyaluran BBM subsidi tepat guna dan tepat sasaran. Subsidi merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, sehingga integritas dalam penyalurannya sangat krusial. “Prioritas pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi negara adalah untuk rakyat,” tegas Wahyudi. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengelola SPBU, sangat dibutuhkan untuk mencegah penyaluran yang tidak tepat agar subsidi bermanfaat maksimal dan tidak disalahgunakan.

Dalam pemantauan di Padang, BPH Migas juga secara khusus mengecek proses pembelian BBM subsidi oleh nelayan. Nelayan diwajibkan menggunakan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang untuk mendapatkan BBM subsidi. Mekanisme ini memastikan bahwa nelayan dapat membeli BBM secara rutin, biasanya setiap pagi sebelum melaut, sesuai dengan kebutuhan operasional mereka dalam mencari nafkah.

Wahyudi juga meminta komitmen dari para nelayan agar tidak memperjualbelikan kembali BBM subsidi yang mereka peroleh. Hal ini penting untuk menjaga tata kelola distribusi yang baik dan memastikan subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh penerima yang berhak. Dengan mekanisme yang berjalan baik, BPH Migas berharap penyaluran BBM subsidi bagi nelayan terus terjaga, mendukung produktivitas mereka secara berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews