BPH Migas Temukan Modus Penyalahgunaan BBM Subsidi di Jepara

BPH Migas bersama Komisi XII DPR mengungkap dugaan modus penyalahgunaan BBM Subsidi Jepara yang melibatkan truk modifikasi dengan banyak QR code dan pelat nomor palsu.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini menemukan dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Temuan ini terungkap saat mereka melakukan kegiatan pengawasan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Modus operandi yang teridentifikasi sangat canggih dan terorganisir, menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengakali sistem.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan bahwa modus penyalahgunaan tersebut melibatkan modifikasi tangki kendaraan serta penggunaan sejumlah pelat nomor polisi dan QR code yang berbeda. Truk yang tertangkap tangan diduga beroperasi dengan pola "helikopter", yaitu keluar dan masuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) secara berulang. Tujuannya adalah untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar, jauh melebihi alokasi normal.

Pengawasan yang dilakukan pada Sabtu (30/5) ini merupakan bagian dari komitmen BPH Migas untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Langkah ini diambil demi menjaga hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi energi dari pemerintah. Sinergi antara BPH Migas dan DPR diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para pelaku penyalahgunaan.

Modus Operandi Canggih dalam Penyalahgunaan BBM Subsidi

Truk yang ditemukan di Jepara tersebut membawa 16 QR code dan 18 pasang nomor polisi kendaraan palsu. Wahyudi Anas menegaskan bahwa penggunaan banyak QR code dan pelat nomor polisi berbeda ini bertujuan untuk menghindari deteksi transaksi mencurigakan pada sistem pengawasan. Hal ini menunjukkan tingkat perencanaan yang matang dari para pelaku untuk mengelabui petugas dan sistem yang ada.

Secara fisik, kondisi truk tersebut kurang baik dan telah dimodifikasi secara ilegal. Dari tangki BBM truk, terhubung selang yang naik ke tangki atas, memungkinkan kendaraan menampung hingga 1.000 liter pembelian BBM subsidi. Transaksi mencurigakan ini terjadi sekitar pukul 12.55 WIB, yang berhasil diidentifikasi berkat pengawasan ketat oleh tim BPH Migas.

Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menambahkan bahwa modus semacam itu tidak mudah terdeteksi hanya dari pengamatan visual atau rekaman kamera pengawas. Transaksi terlihat normal di awal, namun pemeriksaan lebih mendalam mengungkap keberadaan tangki tambahan berkapasitas besar di dalam kendaraan. Kondisi ini memerlukan metode pengawasan yang lebih cermat dan tidak hanya mengandalkan tampilan luar.

Peran Sinergi Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat

Wahyudi Anas menekankan bahwa pengawasan pendistribusian BBM subsidi membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat. Laporan atau aduan masyarakat sangat penting untuk membantu mengidentifikasi kendaraan maupun pihak-pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan jenis-jenis truk yang mengambil dan menyalahgunakan BBM subsidi.

BPH Migas bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran, tepat volume, dan diterima oleh masyarakat yang memang berhak. Sinergi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan pelaku usaha hilir migas. Kolaborasi ini krusial untuk menciptakan sistem distribusi yang adil dan transparan.

Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik mengapresiasi sinergi pengawasan yang dilakukan bersama BPH Migas dan aparat setempat. Menurutnya, pengawasan menjadi sangat penting mengingat besarnya anggaran subsidi energi yang disediakan pemerintah. Anggaran ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga penyalahgunaan harus dicegah.

Komitmen Penegakan Hukum untuk BBM Subsidi Tepat Sasaran

Jamaludin Malik menegaskan bahwa BBM subsidi harus diawasi dengan benar agar tepat sasaran. Ia menyoroti komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi, meskipun harga minyak dunia telah meningkat. Ini adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

Kepala Polres Jepara AKBP Hadi Kristanto menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengawasan yang dilakukan BPH Migas. Pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti dan mendalami modus yang ditemukan. AKBP Hadi Kristanto menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap praktik ilegal semacam ini di Jepara, dan penegakan hukum akan menjadi prioritas utama.

Turut hadir mendampingi kegiatan tersebut adalah Sales Branch Manager Fuel IV Semarang Pertamina Patra Niaga Nur Fitriany. Kehadiran perwakilan Pertamina menunjukkan dukungan dari sisi penyedia BBM dalam upaya pengawasan ini. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi penyalahgunaan BBM subsidi.

Sumber: AntaraNews