Pengkritik Kepala Negara

Politisi Gerindra ini menilai kritik tersebut muncul karena para pengeritik tidak menyaksikan perdebatan sengit dan detail

Kritik yang dilontarkan remaja di Jambi kepada pemangku kebijakan justru berbuah serangan digital, hinaan, hingga ancaman.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi buka suara terkait tudingan antrikritik usai viral video Tiktokers bernama Bima Yudho Saputro yang mengkritik kerusakan sejumlah jalan hingga sistem pendidikan di Lampung. Arinal mempersilakan masyarakat memberikan aspirasi namun harus disertai bukti.

Kemenkum HAM meminta publik harus membedakan penghinaan dan kritik.

Dia memastikan bakal menindak para pengkritik yang melanggar hukum. Misalnya membuat instruksi menduduki kantor-kantor polisi dan membakar. Mahfud menekankan tindakan itu melanggar hukum dan akan diproses hukum.

Herman menuturkan, kebebasan berekspresi merupakan amanah konstitusi sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Meski, ia juga menggarisbawahi kebebasan berekspresi tidak serta merta hak yang tidak dapat dibatasi.

"UU untuk pencemaran nama baik? Bagi saya itu tidak ada. Sehingga bagi saya pembuatnya tidak bisa dipidana. Bahkan tindakan upaya mencoba kriminalisasi pelakunya justru merugikan presiden. Karena akan dibaca sebagai anti-kritik," katanya.

Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg), Faldo Maldini angkat bicara soal mural Jokowi 404 di Kota Tangerang, Banten. Menurutnya pihaknya tidak mempermasalahkan soal isi mural tersebut. Ia justru mempermasalahkan tindakan pembuatan mural itu sewenang-wenang.

Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meminta para pihak yang menyampaikan kritik terhadap Presiden Jokowi dan pemerintahannya dilakukan secara beretika.

Mahfud MD mengaku senang menerima kritik dan masukan tentang komunikasi pemerintah. Menurutnya, komunikasi publik memang terus menerus dibenahi dan disempurnakan.

Menko Mahfud dan Menristekdikbud Nadiem Makarim mengapresiasi berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh para pimpinan perguruan tinggi, baik adalah mensukseskan program Merdeka Belajar, maupun upaya-upaya yang terkait dengan pematuhan protokol kesehatan.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek menyayangkan sikap BEM Universitas Indonesia (UI) dalam menyampaikan kritikan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka menilai sikap yang dilakukan oleh BEM UI tidak mewakili perasaan Mahasiswa Indonesia.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, tata krama tidak harus menghilangkan substansi. Sikap BEM UI lugas itu, kata Mardani diperlukan.

Rivanlee menuturkan, dalam kritik publik ukuran sopan santun subjektif. Seharusnya Jokowi menjawab hal yang substantif, misalnya merekomendasikan pasal karet di UU ITE dihapus.

Fakhrul memandang rekam jejak Pemerintahan Jokowi selama ini kerap menjalankan kebijakan yang tak sewarna dengan pernyataannya.

Unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyebutnya sebagai The King of Lip Service, berbuntut panjang. Direktorat Kemahasiswaan UI memanggil para pengurus BEM pada Minggu (27/6) sore.

Namun disayangkan jika serangkaian kritik justru bernada provokasi dan ujaran kebencian.

Indonesia dengan demokrasi Pancasila memiliki landasan mengenai kebebasan berpendapat.

Pun ia mengklaim pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk mengendalikan para pendukung yang melaporkan kepada pihak kepolisian. Pemerintah, kata Donny, hanya bisa mengimbau.

Berdasarkan aturan itu, orang dapat dipidana apabila memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.