LIVE

Puan: Putusan MK Soal Pemilu Terpisah Akan Dikaji Bersama Pemerintah dan Parpol

DPR bersama Pemerintah akan membahas putusan MK yang menyatakan pemilu lokal digelar paling singkat 2 tahun dan paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional.

ketua dpr ri puan maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani (@ 2025 merdeka.com)

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR belum mengambil sikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. DPR, kata Puan, akan mencermati dampak putusan terhadap UU Pemilu dan partai politik.

"Dari DPR tentu akan mencermati hal tersebut untuk mencari langkah-langkah terbaik. Tentu saja juga untuk partai politik," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

"Dan nantinya kan tentu saja itu akan ada efeknya ke UU Pemilu. Tapi undang-undang pemilunya juga belum kita bahas, karenanya DPR dan Pemerintah akan mencermati keputusan dari MK tersebut," sambungnya.

Ia menambahkan, DPR bersama Pemerintah akan membahas lebih lanjut dampak putusan MK yang menyatakan pemilu lokal digelar paling singkat 2 tahun dan paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Pemilu nasional meliputi pemilihan presiden, DPR, dan DPD, sementara pemilu lokal mencakup pilkada serta DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Puan menjelaskan, rapat konsultasi antara DPR, Pemerintah, dan kelompok masyarakat terkait sudah digelar pada Senin (30/6). Namun belum ada keputusan lanjutan, termasuk apakah akan membentuk pansus atau membahas di masa sidang berikutnya.

"Kemarin kan seperti yang kita tahu bahwa DPR dan pemerintah ada rapat konsultasi untuk bahas keputusan MK terkait pemilu terpisah. Apakah langkah selanjutnya ini ada kemungkinan DPR membuka pansus, membentuk pansus untuk UU Pilkada? Dan apakah akan dibahasnya kemungkinan di masa sidang ini atau di masa sidang mendatang?" papar Puan.

"Tapi belum diambil keputusan karena kemarin baru mendengarkan masukan dari pemerintah," lanjut Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Puan menegaskan, sikap DPR ini merupakan suara seluruh fraksi, bukan hanya Fraksi PDIP. Terlebih, jeda waktu antara pemilu nasional dan lokal akan berimbas memengaruhi masa jabatan kepala daerah.

"Ini bukan hanya sikap Fraksi PDIP saja, tapi semua partai. Karena UUD menyatakan pemilu digelar setiap 5 tahun, karenanya ini perlu dicermati oleh seluruh partai politik, imbas atau efek dari keputusan MK tersebut," ujarnya.

Ia memastikan DPR akan melibatkan semua fraksi dan perwakilan masyarakat dalam pembahasan putusan MK tersebut. "Nanti semua partai akan berkumpul dan menyuarakan sikapnya melalui fraksi masing-masing, menjadi satu hal, menjadi suara dari kami partai politik, untuk menyuarakan hal tersebut artinya adalah DPR RI," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Heri Winarno
Editor Heri Winarno
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Ungkap Ada BUMN Rugi Terus, 240 Langsung Ditutup

{{caption}}
Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru di Indonesia Tak Bisa Naik

{{caption}}
Hadiri Munas NU, Prabowo: Kiai dan Ulama Paling Dekat dengan Rakyat

{{caption}}
Kabar Baik di Balik Deretan Motor MBG

{{caption}}
Prabowo Puji Lagu Yalal Wathon: Ini Lebih dari Kopassus

{{caption}}
Prabowo: Yang Tak Naikkan Harga BBM Itu Presiden

Topik Terkait
{{caption}}
DPD Dorong Penyiapan Matang Regulasi Pemilu 2029 Pasca Putusan MK

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Regulasi Pemilu 2029
{{caption}}
Dasco: Pemisahan Pemilu hingga Ambang Batas Dibahas di RUU Pemilu

Selain itu, terkait putusan pemisahan pemilu nasional dan regional, Dasco memastikan akan masuk dalam daftar pembahasan pada RUU Pemilu.

RUU Pemilu
{{caption}}
Puan Soal RUU Pemilu: Pilkadanya Masih Lama

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut RUU Pemilu masih akan dibicarakan nanti.

RUU Pemilu
{{caption}}
Puan Maharani Minta Fraksi DPR Patuhi Putusan MK soal Keterwakilan Perempuan

Menurut Puan, pimpinan DPR telah menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi untuk membahas putusan MK tersebut.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Puan: Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada Menyalahi UUD

Puan memastikan, semua partai politik (parpol) memiliki sikap yang sama.

Puan Maharani
{{caption}}
Aria Bima Usul Pimpinan Lembaga Negara Gelar Rapat Konsultasi Bahas Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada

Putusan ini dinilai sangat strategis dan berdampak besar pada sistem demokrasi ke depan.

Aria Bima
{{caption}}
Pemerintah Bentuk Tim Lintas Kementerian Bahas Pemilu Terpisah, akan Minta Petunjuk Presiden

Putusan MK tersebut dinilai membawa impilikasi yang harus dianalisis secara matang.

Pemilu
{{caption}}
MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, KPU Sebut Ringankan Beban Kerja Penyelenggara

"Memang tahapan yang beririsan bahkan bersamaan secara teknis lumayan membuat KPU harus bekerja ekstra," ujarnya.

KPU
{{caption}}
Menguak Alasan Mahkamah Konstitusi Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029

MK menilai pemilu beruntun membuat pelembagaan partai politik melemah, karena partai kehilangan waktu untuk menyiapkan kader.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Ini kata Wamendagri

Wacana soal pemisahan pemilu nasional dan daerah diakui Bima bukan masalah baru.

Wamendagri Bima Arya
{{caption}}
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Pilkada Dipisah, Begini Skemanya

MK memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Tanggapi Dinamika Putusan MK, Puan Apresiasi Aspirasi Rakyat Atas RUU Pilkada

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan aspirasi hingga menggelar aksi.

Puan Maharani
{{caption}}
Soal Transfer Data RI ke AS, Puan Pertanyakan Sejauh Mana UU Lindungi Privasi Warga

Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan sejauh mana batas-batas data pribadi warga yang dilindungi.

berita update
{{caption}}
Ketua DPR: Serangan Israel yang Tewaskan Dirut RS Indonesia di Gaza Lukai Kemanusiaan

Puan pun berharap, serangan serupa yang menyasar tenaga medis tidak akan pernah lagi dilakukan Israel.

berita puan maharani
{{caption}}
Ketua DPR Puan Maharani Desak Tindakan Tegas atas Pengoplosan Gas Bersubsidi

Puan Maharani mengecam keras praktik pengoplosan gas subsidi yang kembali ditemukan di tiga titik di Cileungsi,

advertorial
{{caption}}
Jelang Puncak Haji 1446 H, Ketua DPR Ingatkan Prioritas Pelayanan dan Kesehatan Jemaah Indonesia

Puan Maharani mengingatkan para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk meningkatkan kesiapan menghadapi puncak haji.

advertorial
{{caption}}
Hadiri Rapimnas Dekopin, Puan Harap RUU Inisiatif DPR Perkuat Peran Koperasi Nasional

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Jakarta, Senin (26/5/2025)

advertorial
{{caption}}
Puan Akan Terima PM China di DPR Besok, Bahas Penguatan Hubungan Bilateral

Ketua DPR RI Puan Maharani akan menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Gedung DPR, Jakarta.

advertorial
{{caption}}
Puan Minta PLN Mitigasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir, Harus Jelaskan Transparan ke Masyarakat

Puan mengingatkan bahwa komitmen PLN untuk mengurangi pemadaman listrik bergilir tidak boleh menghentikan proses evaluasi.

berita update
{{caption}}
Hoaks Purbaya Bongkar Korupsi Rp576 Triliun, Simak Penjelasan Lengkapnya

Benarkah klaim Purbaya membongkar mega korupsi Rp576 triliun? Simak penelusurannya:

cek fakta
{{caption}}
Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan : Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar Harus Diperhatikan

Meski tak ada korban jiwa, Puan menyebut gempa besar di Sulut ini harus menjadi menjadi momentum evaluasi nasional terhadap kesiapan sistem mitigasi bencana.

berita update
{{caption}}
PDI Perjuangan Bentuk Tim Evaluasi UU Pemilu, Siap Hadapi Pilpres 2029

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

andreas hugo pareira
{{caption}}
Salat di Masjid DPR, Puan Harap Iduladha 2026 Jadi Momen Rajut Kebersamaan dan Kepedulian Sosial

Puan berharap, Iduladha menambah jumlah hati yang luluh dan kelembutan, khususnya kepada kaum papa.

berita update
{{caption}}
Puan Tegaskan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Harus Bawa Perubahan yang Berdampak dan Nyata

Keterwakilan perempuan di ranah legislatif harus membawa perubahan yang berdampak dan nyata.

berita update