LIVE

Puan: Putusan MK Soal Pemilu Terpisah Akan Dikaji Bersama Pemerintah dan Parpol

DPR bersama Pemerintah akan membahas putusan MK yang menyatakan pemilu lokal digelar paling singkat 2 tahun dan paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional.

ketua dpr ri puan maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani (@ 2025 merdeka.com)

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR belum mengambil sikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. DPR, kata Puan, akan mencermati dampak putusan terhadap UU Pemilu dan partai politik.

"Dari DPR tentu akan mencermati hal tersebut untuk mencari langkah-langkah terbaik. Tentu saja juga untuk partai politik," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

"Dan nantinya kan tentu saja itu akan ada efeknya ke UU Pemilu. Tapi undang-undang pemilunya juga belum kita bahas, karenanya DPR dan Pemerintah akan mencermati keputusan dari MK tersebut," sambungnya.

Ia menambahkan, DPR bersama Pemerintah akan membahas lebih lanjut dampak putusan MK yang menyatakan pemilu lokal digelar paling singkat 2 tahun dan paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Pemilu nasional meliputi pemilihan presiden, DPR, dan DPD, sementara pemilu lokal mencakup pilkada serta DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Puan menjelaskan, rapat konsultasi antara DPR, Pemerintah, dan kelompok masyarakat terkait sudah digelar pada Senin (30/6). Namun belum ada keputusan lanjutan, termasuk apakah akan membentuk pansus atau membahas di masa sidang berikutnya.

"Kemarin kan seperti yang kita tahu bahwa DPR dan pemerintah ada rapat konsultasi untuk bahas keputusan MK terkait pemilu terpisah. Apakah langkah selanjutnya ini ada kemungkinan DPR membuka pansus, membentuk pansus untuk UU Pilkada? Dan apakah akan dibahasnya kemungkinan di masa sidang ini atau di masa sidang mendatang?" papar Puan.

"Tapi belum diambil keputusan karena kemarin baru mendengarkan masukan dari pemerintah," lanjut Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Puan menegaskan, sikap DPR ini merupakan suara seluruh fraksi, bukan hanya Fraksi PDIP. Terlebih, jeda waktu antara pemilu nasional dan lokal akan berimbas memengaruhi masa jabatan kepala daerah.

"Ini bukan hanya sikap Fraksi PDIP saja, tapi semua partai. Karena UUD menyatakan pemilu digelar setiap 5 tahun, karenanya ini perlu dicermati oleh seluruh partai politik, imbas atau efek dari keputusan MK tersebut," ujarnya.

Ia memastikan DPR akan melibatkan semua fraksi dan perwakilan masyarakat dalam pembahasan putusan MK tersebut. "Nanti semua partai akan berkumpul dan menyuarakan sikapnya melalui fraksi masing-masing, menjadi satu hal, menjadi suara dari kami partai politik, untuk menyuarakan hal tersebut artinya adalah DPR RI," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Heri Winarno
Editor Heri Winarno
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Rano Karno: Satpol PP DKI Tak Punya Markas Komando, Aneh!

{{caption}}
Isi Pertemuan Satu Jam Prabowo dan Kapolri di Hambalang

{{caption}}
Prabowo Minta Hilirisasi Diperluas ke Pertanian dan Perikanan

{{caption}}
Menag: Banyak Orang Ajarkan Agama tapi Tanam Kebencian ke Pemeluk Agama Lain

{{caption}}
Mobil Seruduk Depot Air Minum di Grogol, Pejalan Kaki Luka Parah

{{caption}}
Viral 7 Bocah di Kudus Curi Tutup Got Buat Jajan, Dijual ke Pengepul Rp 25 Ribu

Topik Terkait
{{caption}}
Dasco: Pemisahan Pemilu hingga Ambang Batas Dibahas di RUU Pemilu

Selain itu, terkait putusan pemisahan pemilu nasional dan regional, Dasco memastikan akan masuk dalam daftar pembahasan pada RUU Pemilu.

RUU Pemilu
{{caption}}
Puan Soal RUU Pemilu: Pilkadanya Masih Lama

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut RUU Pemilu masih akan dibicarakan nanti.

RUU Pemilu
{{caption}}
Puan Maharani Minta Fraksi DPR Patuhi Putusan MK soal Keterwakilan Perempuan

Menurut Puan, pimpinan DPR telah menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi untuk membahas putusan MK tersebut.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Puan: Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada Menyalahi UUD

Puan memastikan, semua partai politik (parpol) memiliki sikap yang sama.

Puan Maharani
{{caption}}
Aria Bima Usul Pimpinan Lembaga Negara Gelar Rapat Konsultasi Bahas Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada

Putusan ini dinilai sangat strategis dan berdampak besar pada sistem demokrasi ke depan.

Aria Bima
{{caption}}
Wamendagri soal Putusan MK: Sistem Pemilu Jangan Digonta-ganti, Nanti Tidak Ajeg

Bima mengatakan, soal ada atau tidaknya putusan MK memisahkan pemilu itu, sebenarnya revisi tentang Undang-undang tetap berjalan.

UU Pemilu
{{caption}}
Pemerintah Bentuk Tim Lintas Kementerian Bahas Pemilu Terpisah, akan Minta Petunjuk Presiden

Putusan MK tersebut dinilai membawa impilikasi yang harus dianalisis secara matang.

Pemilu
{{caption}}
MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, KPU Sebut Ringankan Beban Kerja Penyelenggara

"Memang tahapan yang beririsan bahkan bersamaan secara teknis lumayan membuat KPU harus bekerja ekstra," ujarnya.

KPU
{{caption}}
Menguak Alasan Mahkamah Konstitusi Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029

MK menilai pemilu beruntun membuat pelembagaan partai politik melemah, karena partai kehilangan waktu untuk menyiapkan kader.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Ini kata Wamendagri

Wacana soal pemisahan pemilu nasional dan daerah diakui Bima bukan masalah baru.

Wamendagri Bima Arya
{{caption}}
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Pilkada Dipisah, Begini Skemanya

MK memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Tanggapi Dinamika Putusan MK, Puan Apresiasi Aspirasi Rakyat Atas RUU Pilkada

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan aspirasi hingga menggelar aksi.

Puan Maharani
{{caption}}
Soal Transfer Data RI ke AS, Puan Pertanyakan Sejauh Mana UU Lindungi Privasi Warga

Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan sejauh mana batas-batas data pribadi warga yang dilindungi.

berita update
{{caption}}
Ketua DPR: Serangan Israel yang Tewaskan Dirut RS Indonesia di Gaza Lukai Kemanusiaan

Puan pun berharap, serangan serupa yang menyasar tenaga medis tidak akan pernah lagi dilakukan Israel.

berita puan maharani
{{caption}}
Ketua DPR Puan Maharani Desak Tindakan Tegas atas Pengoplosan Gas Bersubsidi

Puan Maharani mengecam keras praktik pengoplosan gas subsidi yang kembali ditemukan di tiga titik di Cileungsi,

advertorial
{{caption}}
Jelang Puncak Haji 1446 H, Ketua DPR Ingatkan Prioritas Pelayanan dan Kesehatan Jemaah Indonesia

Puan Maharani mengingatkan para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk meningkatkan kesiapan menghadapi puncak haji.

advertorial
{{caption}}
Hadiri Rapimnas Dekopin, Puan Harap RUU Inisiatif DPR Perkuat Peran Koperasi Nasional

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Jakarta, Senin (26/5/2025)

advertorial
{{caption}}
Puan Akan Terima PM China di DPR Besok, Bahas Penguatan Hubungan Bilateral

Ketua DPR RI Puan Maharani akan menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Gedung DPR, Jakarta.

advertorial
{{caption}}
Puan Tegaskan DPR Awasi Haji 2026 dan Isu Kekerasan Seksual di Kampus

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian anggota dewan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen.

berita update
{{caption}}
Puan Pimpin Pengesahan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

berita update
{{caption}}
Penutupan Sidang DPR, Puan Ungkap Dukacita Atas Gugurnya Pasukan Perdamaian RI di Lebanon

Puan Maharani mengungkapkan rasa duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon saat sidang DPR.

berita update
{{caption}}
Hari Kartini 2026, Puan: Perempuan Bukan Objek Tapi Subjek Aktif yang Ikut Tentukan Perjalanan RI

Puan mengajak semua pihak untuk menegaskan kembali peran perempuan bagi kemajuan bangsa dan negara.

hari kartini
{{caption}}
Puan Desak Investigasi Menyeluruh Kasus Dugaan Penggelapan Dana Jemaat oleh BNI

Ketua DPRPuan Maharani, memberikan perhatian khusus terhadap kasus penggelapan dana jemaat yang terjadi di Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi.

berita update
{{caption}}
Terima Award dari Forum Pers DPR, Puan Sebut Kerja Parlemen Butuh Dikawal Media

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

berita dpr