Jelang Puncak Haji 1446 H, Ketua DPR Ingatkan Prioritas Pelayanan dan Kesehatan Jemaah Indonesia

Puan Maharani mengingatkan para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk meningkatkan kesiapan menghadapi puncak haji.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk meningkatkan kesiapan menghadapi puncak haji 1446 H/2025 M yang dimulai Kamis (5/6) di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ia menekankan pentingnya Pemerintah memastikan jemaah haji RI beribadah dengan nyaman dan aman.

Puan pun mengapresiasi para jemaah yang menjalankan ibadah dengan tertib, serta petugas haji yang telah memberikan layanan terbaik dengan penuh dedikasi.

"Pelaksanaan haji sejauh ini sudah cukup baik, pertahankan saat puncak haji jemaah mendapat pelayanan sebaik-baiknya. Bagi lansia, treatment khusus harus diperhatikan, sebab momentum puncak haji adalah fase paling krusial, baik secara spiritual maupun secara fisik,” ungkap Puan, Rabu, (4/6/2025).

Puan menyoroti kondisi cuaca ekstrem dan padatnya aktivitas di Armuzna, yang memerlukan perhatian khusus, terutama untuk jemaah lansia, yang memiliki komorbid dan yang penurunan kebugaran.

Menurutnya, mitigasi dini dan pendekatan proaktif harus dilakukan untuk mencegah kelelahan ekstrem, dehidrasi, hingga heatstroke yang kerap menjadi ancaman di Armuzna.

“Seluruh jemaah haji Indonesia juga agar menjaga kesehatan pribadi, tidak memaksakan diri jika tidak dalam kondisi prima, mematuhi arahan dan panduan dari petugas kesehatan maupun pembimbing ibadah," imbau Puan.

Terkait penerapan sistem baru multi syarikah oleh Pemerintah Arab Saudi, Puan menilai perubahan ini menuntut koordinasi lebih intensif dari petugas haji Indonesia. “PPIH dapat memastikan data jemaah, termasuk yang akan melakukan murur, untuk diserahkan secara akurat dan tepat waktu ke pihak syarikah. Guna mencegah disinformasi atau jemaah tersasar," ucapnya.

"Jemaah juga perlu diberi penjelasan yang transparan mengenai sistem kafilah agar tidak terjadi kebingungan saat pelaksanaan ibadah,” lanjut Puan.

Puan menyebut sistem multi syarikah adalah tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas layanan haji. DPR disebut akan meminta laporan lengkap dari Kemenag dan PPIH sebagai dasar menyusun kebijakan haji ke depan.

Selain itu, terkait ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat karena visa tidak terbit, Puan menyatakan DPR akan mengawal persoalan tersebut. “Soal haji furoda itu hak prerogatif Kerajaan Arab Saudi. Namun DPR berkomitmen memastikan penyelenggaraan ibadah haji semakin berkualitas, akuntabel, dan berpihak pada jemaah,” tegasnya.

Puan tentunya mengimbau para jemaah menjaga kesehatan di Tanah Suci dan menjaga kesehatan selama beribadah.

“Semoga seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjalani puncak ibadah haji dengan khusyuk, sehat, dan aman. Kami mendoakan agar semua ibadah diterima oleh Allah SWT dan para jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan mabrur dan selamat," tutup Puan.