Puan Maharani Soroti Kesiapan Pemerintah Sambut Lebaran dan Efisiensi APBN

Pemerintah diminta memastikan kesiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Pemerintah diminta memastikan kesiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1446 H, mulai dari ketersediaan bahan pangan, stabilitas harga, pasokan BBM, hingga standar pelayanan jalan tol bagi pemudik. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa masyarakat harus mendapatkan jaminan kenyamanan dalam menjalani Lebaran.

Hal tersebut disampaikan Puan pada Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 DPR berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

“Kesiapan pemerintah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri sangat penting, terutama stabilitas harga bahan pangan, pasokan BBM, serta keamanan dan kenyamanan infrastruktur jalan,” ujar Puan.

Selain kesiapan Lebaran, Puan juga menyoroti efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah dibahas DPR bersama pemerintah. Menurutnya, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan tetap memastikan program-program yang berpihak kepada rakyat tetap berjalan.

“Oleh karena itu, efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang,” katanya.

DPR juga telah menyetujui tiga rancangan undang-undang (RUU) untuk disahkan menjadi undang-undang dan melanjutkan pembahasan terhadap tujuh RUU lainnya. Puan menekankan bahwa kinerja legislasi merupakan tanggung jawab bersama antara DPR dan pemerintah.

“Oleh karena itu pencapaian kinerja dalam hal legislasi, merupakan komitmen bersama antara DPR RI dan Pemerintah. Kinerja legislasi merupakan tanggung jawab bersama antara DPR RI dan Pemerintah,” terangnya.

Selain itu, ia menyoroti berbagai persoalan lain yang mendapat perhatian DPR, salah satunya adalah penanganan bencana hidrometeorologi (banjir dan tanah longsor) yang terjadi di sejumlah wilayah.

“Lalu kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, terutama stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan serta pasokan BBM, serta kesiapan pemenuhan standar pelayanan minimum jalan tol untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan tol menjelang mudik lebaran,” urainya.

Selain itu, DPR juga telah banyak mengambil sikap dan tindakan terkait permasalahan ketidaksesuaian volume dan harga MinyaKita, perubahan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK, persiapan KPU dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), penanganan masalah tata kelola pengadaan dan kualitas BBM, serta persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M.

DPR pun menyoroti soal permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), termasuk pemenuhan hak-hak karyawan yang terkena dampak PHK, kesiapan Pemerintah dalam penyelenggaraan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, pemerataan akses dan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kesiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025, dan evaluasi penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System).

“DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerja untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut,” kata Puan.

“Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari setiap Rapat Kerja dengan DPR RI. Tindak lanjut yang dijalankan Pemerintah menunjukkan komitmen kenegaraan dalam hubungan legislatif dan eksekutif,” lanjutnya.

Dalam fungsi pengawasan, DPR juga telah membentuk Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tim Pengawas Penanganan Bencana. Puan berharap tim ini bisa bekerja lebih efektif dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Menutup pidatonya, Puan mengajak semua pihak untuk menjalin kebersamaan di bulan Ramadan dan Idul Fitri.

“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua,” tutupnya.