Ketua DPR Puan Maharani Desak Tindakan Tegas atas Pengoplosan Gas Bersubsidi

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengecam keras praktik pengoplosan gas subsidi yang kembali ditemukan di tiga titik di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Ia pun menegaskan bahwa Pemerintah tidak boleh menutup mata atas tindakan yang mengancam keselamatan rakyat kecil.

"Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pengoplosan gas bersubsidi adalah kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh," kata Puan, Kamis (12/6/2025).

"Tabung yang dimodifikasi secara ilegal bisa meledak kapan saja, dan risikonya ditanggung ibu-ibu di dapur, anak-anak, dan keluarga di rumah yang menggunakan tabung gas bersubsidi sehari-harinya. Termasuk para pedagang kecil,” imbuh cucu Proklamator RI Sukarno itu.

Dalam penggerebekan oleh polisi Selasa (10/6), ditemukan ratusan tabung gas ukuran 3 dan 12 kg, namun tak satu pun pelaku tertangkap karena diduga telah bersiap menghindari penangkapan dengan memelihara anjing penjaga.

Menurut Puan, praktik ini mencederai semangat subsidi yang bertujuan melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, sebab subsidi justru dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia menilai akar masalah terletak pada rapuhnya sistem pengawasan, mulai dari distribusi Pertamina, pengawasan Kementerian ESDM, hingga deteksi dini aparat penegak hukum.

“Kalau sampai ada anjing penjaga di gudang oplosan, artinya mereka sudah nyaman beroperasi. Pengawasan kita terlalu longgar atau bahkan ada pembiaran,” katanya.

Puan mendesak reformasi total pengawasan distribusi LPG subsidi, termasuk pemanfaatan teknologi pelacakan dan transparansi data. Ia mengaku sering mendapat laporan dari masyarakat soal isi gas yang tidak sesuai, namun tak tahu harus mengadu ke mana.

“Pemerintah tidak bisa diam saat keselamatan rakyat dipertaruhkan. Harus ada penanganan berkesinambungan,” tegasnya.

Ia meminta pembentukan satgas lintas kementerian untuk menangani penyimpangan ini secara cepat. “Negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang merampas hak rakyat. Jika tak segera diperbaiki, kepercayaan rakyat terhadap subsidi bisa runtuh,” tutup Puan.