Menengok Harta Kekayaan Johanis Tanak, Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli
Johanis merupakan Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
10 Capim KPK itu tinggal menunggu pinangan Presiden Jokowi sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan fit and proper test.
Baca SelengkapnyaJohanis merupakan Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
Sebagai petugas partai, anggota dewan harus melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK kepada pimpinan partai. Sebab bohir partai yang dimaksud adalah ketua umum.
Firli turut memberikan selamat dan menyambut baik kehadiran Johanis Tanak menjadi jajaran komisioner KPK.
Usai voting selesaikan dilakukan, Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir melontarkan sebuah candaan kepada para anggota dewan yang hadir. Ia bilang, anggota yang telah selesai voting bisa melaporkan ke bohir atau pemodal masing-masing.
Komisi III menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada dua nama calon pimpinan KPK pengganti Lili yang diserahkan oleh Istana. Dua nama itu adalah I Nyoman Wara dan Johanis Tanak.
Johanis menilai, restorative justice bisa diterapkan tidak hanya untuk tindak pidana umum. Tetapi tindak pidana korupsi pun memungkinkan.
KPK perlu bekerjasama dengan lembaga pengawasan dan audit keuangan seperti BPK serta BPKP. Melalui kerjasama ini untuk mendeteksi kasus korupsi dengan audit investigatif.
DPR telah menerima surat presiden berisi dua nama calon pimpinan KPK yang akan menggantikan Lili. Dua nama itu adalah Johanis Tanak dan I Nyoman Wara.
Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali berpesan kepada hakim Nawawi Pomolango memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Pesan ini diutarakan Hatta setelah Nawawi terpilih sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2023.
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai Presiden Joko Widodo tidak berpihak pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikirimnya 10 nama calon pimpinan dan revisi UU KPK menjadi bukti Jokowi tidak menepati janji.
Pimpinan KPK 2019-2023, Alexander Marwata mengatakan, bakal menertibkan Wadah Pegawai agar kembali ke fungsi awalnya. Alex menilai, Wadah Pegawai KPK seperti juru bicara mengatasnamakan lembaga di depan publik.
Jokowi pribadi belum mengetahui ada tidaknya pengajuan surat tersebut. Namun dia memastikan akan menerima Ketua KPK, Agus Rahardjo, dan para wakilnya jika surat resmi diterima.
Putri Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Anita Hayatunnufus Wahid menanggapi terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia kurang yakin dengan terpilihnya Firli bisa bekerja sama dengan para pegawai KPK untuk memberantas korupsi.
Sebanyak 10 nama capim KPK diserahkan Presiden Jokowi kepada DPR setelah mendapat hasil dari Pansel. Semua nama itu disetujui. Padahal, beberapa nama seperti Firli, Johanis dan Roby kerap dikritisi masyarakat.
Dalam lobi itu semua fraksi hanya sepakat terhadap satu nama. Firli Bahuri menjadi satu-satunya nama disetujui. Tidak ada penolakan dari semua anggota komisi III DPR.
"Pimpinan terpilih kan sudah hasil keputusan di Komisi III. Tentu kita mengapresiasi dan menghargai keputusan yang dibuat melalui proses tersebut," kata Airlangga
Menurut Asep, penutupan logo KPK dengan kain hitam itu patut diduga merupakan pelanggaran etik. Pasalnya, KPK merupakan lembaga negara milik seluruh masyarakat Indonesia.