DPR Sudah Terima Surpres RUU BUMN Hingga Calon Dubes

DPR juga menerima Surpres calon wakil ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS periode 2025-2030.

Agenda rapat adalah penyampaian kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 oleh pemerintah.

Puan juga memastikan bahwa Surpres RUU Polri yang beredar di publik bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

Puan juga menegaskan, jika ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Polri yang telah beredar, maka itu juga bukan dokumen resmi.

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan agenda pengesahan tersebut setelah revisi UU BUMN berhasil dituntaskan di tingkat komisi.

RUU BUMN menyepakati penghapusan Kementerian BUMN pada September 2025. Simak alasan di balik Transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan dan dampaknya.

Seluruh fraksi menyatakan sepakat RUU tersebut dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

DPR dan pemerintah tengah mengebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Negara (BUMN).

Komisi VI DPR RI menyepakati penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, mengubah statusnya menjadi lembaga atau badan terpisah dari BPI Danantara. Apa dampaknya bagi pengelolaan BUMN?

BUMN perlu terus bertransformasi untuk menjadi entitas bisnis yang profesional.

Perum Bulog membantah tegas informasi yang menyebut Direktur Utama (Dirut) Ahmad Rizal Ramdhani akan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, menegaskan kabar tersebut hoaks dan menyesatkan publik.

Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Lampung menyiapkan 16 unit bus untuk program Mudik Gratis Terminal Rajabasa pada Angkutan Lebaran 2026, memfasilitasi perjalanan dari DKI Jakarta ke Lampung.

UN Women menekankan pentingnya hak otonomi tubuh perempuan sebagai hak asasi fundamental. Mari selami lebih dalam mengapa hak ini krusial bagi kesetaraan dan keadilan menyeluruh.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan belum ada pembicaraan mengenai pergantian direksi Himbara, meski Presiden Prabowo berencana menyeleksi ketat direksi yang dianggap merugikan negara.

Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak kementerian dan BUMN untuk segera memberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi korban banjir Sumatera demi pemulihan ekonomi.

Rencana Merger BUMN Karya dipastikan batal tahun ini dan diundur hingga 2026. Badan Pengelola Investasi Danantara mengungkap tunda karena kondisi keuangan BUMN Karya yang masih rapuh.