LIVE

RUU BUMN Dikebut, Kementerian BUMN Segera Jadi Badan Pengaturan BUMN

DPR dan pemerintah tengah mengebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Negara (BUMN).

ruu bumn
Komisi VI DPR RI menyepakati penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, mengubah statusnya menjadi lembaga atau badan terpisah dari BPI Danantara. Apa dampaknya bagi pengelolaan BUMN?
Komisi VI DPR RI menyepakati penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, mengubah statusnya menjadi lembaga atau badan terpisah dari BPI Danantara. Apa dampaknya bagi pengelolaan BUMN? (Merdeka.com)

DPR dan pemerintah tengah mengebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Negara (BUMN). Salah satu poin yang diubah adalah status kelembagaan hingga larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri (wamen).

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN Andre Rosiade mengungkapkan, setidaknya ada 84 pasal yang diubah dalam perubahan keempat UU BUMN.

Hal tersebut disampaikan Andre Rosiade saat membacakan laporan panja dalam rapat kerja sekaligus pengambilan keputusan tingkat satu bersama pihak pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

"Secara subsntasi telah dilakukan perubahan terhadap 84 pasal dalam rancangan undang-undang ini. Jadi ada 84 pasal yang kita ubah dalam RUU ini," kata Andre dalam rapat.

Andre menyebut, secara kelembagaan Kementerian BUMN resmi diubah menjadi Badan Pengaturan BUMN, yang selanjutnya dapat disebut sebagai BP BUMN. RUU BUMN juga dilakukan untuk menambah kewenangan BP BUMN dalam mengoptomalkan peran BUMN.

"Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN," kata dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Diskusi dengan PM Australia Via Telepon, Pastikan Kerja Sama Tetap Kuat di Tengah Dinamika Global

{{caption}}
Erick Thohir Temui Prabowo, Lapor Rencana Pembangunan Akademi Olahraga Nasional

{{caption}}
Hasil Persis vs Bhayangkara FC: Comeback, Laskar Sambernyawa Tinggalkan Zona Merah

{{caption}}
Bocoran Dokumen soal Pesawat Militer AS Bebas Melintas di RI, Menlu Angkat Suara

{{caption}}
Detik-Detik Pelajar di Medan Panik Diserang Geng Motor Bersenjata Tajam

{{caption}}
Terungkap Zarof Ricar Punya Perusahaan Bayangan, Ini Fungsinya

Topik Terkait
{{caption}}
Puan Harap BP BUMN Harus Berperan Sebesar-besarnya bagi Kesejahteraan Rakyat

Puan menegaskan semangat perubahan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar BUMN berfungsi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

BP BUMN
{{caption}}
Era Baru BUMN: DPR Sahkan RUU, Kementerian Berubah Jadi BP BUMN

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan pengelolaan perusahaan pelat merah secara lebih profesional dan independen.

RUU
{{caption}}
Kementerian BUMN Dihapus September 2025: Ini Alasan dan Dampak Transformasi Kementerian BUMN Menjadi Badan Pengaturan

RUU BUMN menyepakati penghapusan Kementerian BUMN pada September 2025. Simak alasan di balik Transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan dan dampaknya.

RUU BUMN
{{caption}}
Revisi UU BUMN Disepakati Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan Jadi UU, Kementerian BUMN Segera Jadi Badan

Seluruh fraksi menyatakan sepakat RUU tersebut dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

RUU BUMN
{{caption}}
Komisi VI DPR Bahas RUU Perubahan Keempat UU BUMN, Soroti Penguatan Peran Badan Pengatur

Sejumlah pokok-pokok pikiran perubahan dibahas untuk memperkuat tata kelola BUMN

Rieke Diah Pitaloka
{{caption}}
Revisi UU BUMN: Rangkap Jabatan Hingga Status Kementerian BUMN Disepakati Dihapus

Untuk lembaga yang mengurus BUMN ini yang menetapkan yakni Presiden.

DPR
{{caption}}
Tahukah Anda? DPR Sepakat Penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, Diganti Lembaga Setingkat Menteri

Komisi VI DPR RI menyepakati penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, mengubah statusnya menjadi lembaga atau badan terpisah dari BPI Danantara. Apa dampaknya bagi pengelolaan BUMN?

DPR RI
{{caption}}
Mensesneg Sebut Kementerian BUMN akan Berubah Status Jadi Badan

Menurut Prasetyo, Revisi UU BUMN bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Kementerian BUMN
{{caption}}
Ini Poin-Poin Penting dalam RUU BUMN yang akan Disahkan, Tak Bisa Sembarangan Lagi Bikin Anak Usaha

Tidak ada hal khusus alasan penetapan RUU dibawa ke paripurna digelar pada akhir pekan.

RUU BUMN
{{caption}}
DPR Segera Sahkan RUU BUMN, Ada Aturan Soal Badan Pengelola Investasi Danantara

Persetujuan untuk pengesahan RUU ini ditetapkan di akhir pekan.

RUU BUMN
{{caption}}
DPR Ketuk Palu Hari Ini! RUU BUMN Siap Disahkan

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan agenda pengesahan tersebut setelah revisi UU BUMN berhasil dituntaskan di tingkat komisi.

berita update
{{caption}}
DPR Sudah Terima Surpres RUU BUMN Hingga Calon Dubes

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang I tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

berita update
{{caption}}
10 Poin Penting dari Pengesahan RUU BUMN Jadi Undang-Undang

BUMN perlu terus bertransformasi untuk menjadi entitas bisnis yang profesional.

berita update
{{caption}}
RUU BUMN Disahkan, Erick Thohir Pimpin Pengelolaan BPI Danantara

Pentingnya memberi peluang kepada penyandang disabilitas dan masyarakat setempat untuk terlibat dalam BUMN.

berita update
{{caption}}
RUU BUMN Disahkan, Jadi Peluang Baru buat Penyandang Disabilitas dan Pekerja Perempuan

Erick optimistis BUMN akan semakin berdaya saing dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

berita update
{{caption}}
Tak Bosan, Erick Thohir Kembali Tagih Pembahasan RUU BUMN ke DPR

Erick bilang RUU ini akan berperan penting guna mengawal kerja perusahaan pelat merah.

bumn
{{caption}}
Perum Bulog Tegaskan Kabar Dirut Rizal Ramdhani Jadi Kabais TNI Adalah Hoaks

Perum Bulog membantah tegas informasi yang menyebut Direktur Utama (Dirut) Ahmad Rizal Ramdhani akan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, menegaskan kabar tersebut hoaks dan menyesatkan publik.

ahmad rizal ramdhani
{{caption}}
BPTD Lampung Siapkan 16 Bus untuk Mudik Gratis Terminal Rajabasa Jelang Lebaran 2026

Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Lampung menyiapkan 16 unit bus untuk program Mudik Gratis Terminal Rajabasa pada Angkutan Lebaran 2026, memfasilitasi perjalanan dari DKI Jakarta ke Lampung.

angkutan lebaran 2026
{{caption}}
UN Women Soroti Pentingnya Hak Otonomi Tubuh Perempuan untuk Kesetaraan dan Keadilan

UN Women menekankan pentingnya hak otonomi tubuh perempuan sebagai hak asasi fundamental. Mari selami lebih dalam mengapa hak ini krusial bagi kesetaraan dan keadilan menyeluruh.

dwi yuliawati
{{caption}}
Danantara Tegaskan Belum Ada Pembicaraan Pergantian Direksi Himbara, Presiden Prabowo Siapkan Seleksi Ketat

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan belum ada pembicaraan mengenai pergantian direksi Himbara, meski Presiden Prabowo berencana menyeleksi ketat direksi yang dianggap merugikan negara.

bank bumn
{{caption}}
FKBI Desak Kementerian-BUMN Beri Insentif Korban Banjir Sumatera

Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak kementerian dan BUMN untuk segera memberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi korban banjir Sumatera demi pemulihan ekonomi.

banjir longsor
{{caption}}
Merger BUMN Karya Ditunda hingga 2026: Danantara Ungkap Alasan Kondisi Keuangan Belum Stabil

Rencana Merger BUMN Karya dipastikan batal tahun ini dan diundur hingga 2026. Badan Pengelola Investasi Danantara mengungkap tunda karena kondisi keuangan BUMN Karya yang masih rapuh.

bumn konstruksi