LIVE

Puan Harap BP BUMN Harus Berperan Sebesar-besarnya bagi Kesejahteraan Rakyat

Puan menegaskan semangat perubahan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar BUMN berfungsi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

bp bumn
Puan Harap BP BUMN Harus Berperan Sebesar-besarnya bagi Kesejahteraan Rakyat
Puan Harap BP BUMN Harus Berperan Sebesar-besarnya bagi Kesejahteraan Rakyat (merdeka.com)

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru disahkan dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola BUMN, termasuk implementasinya di lapangan.

"Ya, UU BUMN tadi sudah disahkan, nantinya BUMN berubah menjadi BP BUMN, semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Puan menegaskan semangat perubahan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar BUMN berfungsi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat sesuai amanat konstitusi.

"Seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan sebesar-besarnya sesuai pasal 33 UUD 1945 untuk seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penataan kelembagaan agar tidak terjadi tumpang tindih antara regulator dan operator. "Jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator," tegasnya.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu pun berharap payung hukum baru ini segera ditindaklanjuti agar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

"Jadinya perbaikan ini tentu saja Insyaallah akan membawa manfaat bagi masa depan Indonesia. Setelah ini ada perubahan UU-nya tentunya sudah ada payung hukumnya untuk bisa diimplementasikan atau ditindaklanjuti di lapangan," ujarnya.

Berikut 12 poin perubahan UU BUMN yang sudah disahkan rapat paripurna DPR RI menjadi UU:

1. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN.

2. Penegasan kepemilikan saham seri A Dwi Warna 1 persen oleh negara pada Badan BP BUMN.

3. Penataan komposisi saham pada perusahaan Induk Holding Investasi dan perusahaan Induk Operasional pada Badan Pengelola Investasi Danantara.

4. Pengaturan terkait larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Penghapusan ketentuan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN pada bukan merupakan penyelenggara negara.

6. Penataan posisi dewan komisaris pada Holding Investasi dan Holding Operasional yang diisi oleh kalangan profesional.

7. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMN.

8. Penambahan kewenangan BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN.

9. Penegasan kesetaraan gender pada karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris, dan jabatan manajerial di BUMN.

10. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, Holding Operasional, Holding Investasi, atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah.

11. Pengaturan pengecualian penguasaan BP BUMN terhadap BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal.

12. Pengaturan mekanisme peralihan status kepegawaian dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN, serta pengaturan substansi lainnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Heri Winarno
Editor Heri Winarno
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Argentina vs Austria: Lionel Messi Jujur Sangat Senang

{{caption}}
Rp 17,5 Triliun Bansos Pangan Siap Disebar ke 33,2 Juta Penerima

{{caption}}
Tujuan Prabowo Jadikan Himbara Perbankan Patriotik

{{caption}}
Kenalkan Perbankan Patriotik, Prabowo Ingin Himbara Tak Hanya Kejar Laba

{{caption}}
Stasiun JIS Mulai Beroperasi, Ini Rute dan Jadwal Perjalanannya

{{caption}}
Biaya Produksi Naik, Pemerintah Tahan Harga Minyakita

Topik Terkait
{{caption}}
Era Baru BUMN: DPR Sahkan RUU, Kementerian Berubah Jadi BP BUMN

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan pengelolaan perusahaan pelat merah secara lebih profesional dan independen.

RUU
{{caption}}
Kementerian BUMN Dihapus September 2025: Ini Alasan dan Dampak Transformasi Kementerian BUMN Menjadi Badan Pengaturan

RUU BUMN menyepakati penghapusan Kementerian BUMN pada September 2025. Simak alasan di balik Transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan dan dampaknya.

RUU BUMN
{{caption}}
Komisi VI DPR Bahas RUU Perubahan Keempat UU BUMN, Soroti Penguatan Peran Badan Pengatur

Sejumlah pokok-pokok pikiran perubahan dibahas untuk memperkuat tata kelola BUMN

Rieke Diah Pitaloka
{{caption}}
Revisi UU BUMN: Rangkap Jabatan Hingga Status Kementerian BUMN Disepakati Dihapus

Untuk lembaga yang mengurus BUMN ini yang menetapkan yakni Presiden.

DPR
{{caption}}
Tahukah Anda? DPR Sepakat Penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, Diganti Lembaga Setingkat Menteri

Komisi VI DPR RI menyepakati penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, mengubah statusnya menjadi lembaga atau badan terpisah dari BPI Danantara. Apa dampaknya bagi pengelolaan BUMN?

DPR RI
{{caption}}
Dasco: Kementerian BUMN Bakal Jadi Badan Penyelenggara BUMN

Nantinya Kementerian BUMN akan diubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN.

DPR
{{caption}}
Mensesneg Sebut Kementerian BUMN akan Berubah Status Jadi Badan

Menurut Prasetyo, Revisi UU BUMN bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Kementerian BUMN
{{caption}}
INFOGRAFIS: 10 Poin Penting UU BUMN Terbaru, Termasuk Pembentukan Danantara

BPI Danantara bertugas mengelola BUMN secara operasional serta mengoptimalkan dividen guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

UU BUMN
{{caption}}
10 Poin Penting dari Pengesahan RUU BUMN Jadi Undang-Undang

BUMN perlu terus bertransformasi untuk menjadi entitas bisnis yang profesional.

Berita Update
{{caption}}
RUU BUMN Disahkan, Erick Thohir Pimpin Pengelolaan BPI Danantara

Pentingnya memberi peluang kepada penyandang disabilitas dan masyarakat setempat untuk terlibat dalam BUMN.

Berita Update
{{caption}}
DPR Segera Sahkan RUU BUMN, Ada Aturan Soal Badan Pengelola Investasi Danantara

Persetujuan untuk pengesahan RUU ini ditetapkan di akhir pekan.

RUU BUMN
{{caption}}
Transformasi BUMN Berhasil Dongkrak Kinerja Signifikan, Danantara Soroti Tren Positif

Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyoroti keberhasilan Transformasi BUMN yang terlihat dari peningkatan kinerja signifikan, dengan Pelindo dan Pupuk Indonesia mencatat laba triliunan hingga Mei 2026.

bp bumn
{{caption}}
PTPN Hentikan Kasus Mujiran, Implementasi Keadilan Restoratif Sesuai Arahan BP BUMN

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menghentikan kasus hukum Kakek Mujiran di Lampung melalui keadilan restoratif, menandai reorientasi tata kelola perusahaan yang lebih humanis dan adaptif sesuai arahan Badan Pengelola (BP) BUMN.

bp bumn
{{caption}}
Penanganan Korban Kecelakaan Kereta Api Bekasi Timur Jadi Prioritas Utama Pemerintah

Kepala BP BUMN Dony Oskaria memastikan penanganan korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur menjadi prioritas utama pemerintah, menekankan keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi.

bekasi timur
{{caption}}
BP BUMN Bakal Pangkas 1.077 Perusahaan BUMN Jadi Sekitar 300

Langkah tersebut dilakukan seiring dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara.

berita update
{{caption}}
BP BUMN Perkuat Peran BUMN Dukung Astacita Presiden Prabowo untuk Ekonomi dan Sosial

Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) berkomitmen memperkuat peran BUMN sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial, sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Simak strategi BP BUMN dalam mewujudkan visi ini.

astacita prabowo
{{caption}}
Menteri PKP Maruarar Sirait Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah dalam Sengketa Aset KAI Tanah Abang

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti penguasaan tiga lahan PT KAI di Tanah Abang oleh pihak ketiga, menegaskan bahwa aset negara ini harus kembali untuk kepentingan publik.

aset kai tanah abang
{{caption}}
Rombak Direksi Pelni: Budi Setyawan Wijaya Jabat Direktur Utama

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) melakukan rombak direksi besar-besaran, menunjuk Budi Setyawan Wijaya sebagai Direktur Utama yang baru. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja perusahaan pelayaran nasional tersebut.

budi setyawan wijaya
{{caption}}
Kolaborasi 7 BUMN Gelar Blue Impact di Lampung Selatan, Berdayakan Masyarakat Pesisir

Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen BUMN dalam memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat pesisir.

berita update
{{caption}}
Kepercayaan Investor Menguat, Danantara Indonesia Soroti Fundamental Ekonomi RI yang Solid

Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi bukti nyata meningkatnya **kepercayaan investor** terhadap prospek ekonomi nasional dan kinerja perusahaan Indonesia yang solid, menurut Danantara Indonesia.

btn
{{caption}}
KIPG 2026 Petrokimia Gresik Hasilkan Nilai Tambah Rp154 Miliar, Perkuat Inovasi Perusahaan

Konvensi Inovasi Petrokimia Gresik (KIPG) 2026 berhasil mencatatkan nilai tambah fantastis Rp154 miliar dan keuntungan finansial langsung Rp68 miliar, menegaskan komitmen perusahaan terhadap budaya inovasi berkelanjutan.

budaya inovasi
{{caption}}
COO Danantara Sebut BUMN Untung, Kontribusi ke Negara Bisa Capai Rp600–700 Triliun per Tahun

Menurut Dony, anggapan bahwa BUMN secara keseluruhan merugi merupakan narasi yang tidak sesuai dengan fakta.

berita update
{{caption}}
COO: Danantara Bukan 1MDB, Risiko BUMN dan Investasi Sudah Dipisah

Danantara telah menerapkan pemisahan tegas antara pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan aktivitas investasi guna memitigasi risiko

berita update