LIVE

Komisi VI DPR Bahas RUU Perubahan Keempat UU BUMN, Soroti Penguatan Peran Badan Pengatur

Sejumlah pokok-pokok pikiran perubahan dibahas untuk memperkuat tata kelola BUMN

rieke diah pitaloka
Rieke Diah Pitaloka
Rieke Diah Pitaloka (@ 2025 merdeka.com)

Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja pada Jumat, 26 September 2025, dengan agenda pengambilan keputusan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rapat dihadiri oleh anggota Komisi VI, termasuk Rieke Diah Pitaloka, serta sejumlah wakil pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), dan Wakil Menteri Sekretariat Negara.

Dalam rapat tersebut, sejumlah pokok-pokok pikiran perubahan dibahas untuk memperkuat tata kelola BUMN, antara lain:

1. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUM yang diselanjutnya disebut BP BUMN;

2. Menambah kewenangan peran BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN;

3. Pengaturan dividen saham seri A Dwiwarna dikelola langsung oleh BP BUMN atas persetujuan Presiden;

4. Larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXII|/2025;

5. Menghapus ketentuan anggota direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas bukan merupakan penyelenggara negara;

6. Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris, dan jabatan manajerial di BUMN;

7. ⁠Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, Holding Operasional, Holding Investasi atau pihak ketiga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;

8. Mengatur pengecualian penguasaan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN;

9. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

10. Pengaturan mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN;

11. Pengaturan jangka waktu rangkap jabatan menteri atau wakil menteri sebagai organ BUMN sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan.

Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, yang juga dikenal dengan sapaan Oneng, menekankan pentingnya penguatan regulasi agar BUMN dapat berperan optimal dalam perekonomian nasional serta menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Rapat ini menjadi langkah penting dalam proses legislasi RUU perubahan yang diharapkan dapat meningkatkan tata kelola BUMN dan menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Endang Saputra
Editor Endang Saputra
E
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Brian Brobbey Tenggelamkan Duet Striker Swedia Bernilai Rp 4,3 Triliun

{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

Topik Terkait
{{caption}}
Puan Harap BP BUMN Harus Berperan Sebesar-besarnya bagi Kesejahteraan Rakyat

Puan menegaskan semangat perubahan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar BUMN berfungsi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

BP BUMN
{{caption}}
Era Baru BUMN: DPR Sahkan RUU, Kementerian Berubah Jadi BP BUMN

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan pengelolaan perusahaan pelat merah secara lebih profesional dan independen.

RUU
{{caption}}
Revisi UU BUMN Disepakati Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan Jadi UU, Kementerian BUMN Segera Jadi Badan

Seluruh fraksi menyatakan sepakat RUU tersebut dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

RUU BUMN
{{caption}}
RUU BUMN Dikebut, Kementerian BUMN Segera Jadi Badan Pengaturan BUMN

DPR dan pemerintah tengah mengebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Negara (BUMN).

RUU BUMN
{{caption}}
Revisi UU BUMN: Rangkap Jabatan Hingga Status Kementerian BUMN Disepakati Dihapus

Untuk lembaga yang mengurus BUMN ini yang menetapkan yakni Presiden.

DPR
{{caption}}
Tahukah Anda? DPR Sepakat Penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, Diganti Lembaga Setingkat Menteri

Komisi VI DPR RI menyepakati penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, mengubah statusnya menjadi lembaga atau badan terpisah dari BPI Danantara. Apa dampaknya bagi pengelolaan BUMN?

DPR RI
{{caption}}
Ini Poin-Poin Penting dalam RUU BUMN yang akan Disahkan, Tak Bisa Sembarangan Lagi Bikin Anak Usaha

Tidak ada hal khusus alasan penetapan RUU dibawa ke paripurna digelar pada akhir pekan.

RUU BUMN
{{caption}}
DPR Segera Sahkan RUU BUMN, Ada Aturan Soal Badan Pengelola Investasi Danantara

Persetujuan untuk pengesahan RUU ini ditetapkan di akhir pekan.

RUU BUMN
{{caption}}
Penguatan Kemenimipas 2027 Dinilai Jadi Kunci Perkuat Pelayanan Publik dan Penegakan Hukum

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Imigrasi.

berita update
{{caption}}
Kementerian HAM Diingatkan Tak Hanya Urus Struktur, Perlindungan HAM Harus Jadi Prioritas

Usulan tambahan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp492,9 miliar memperlihatkan adanya dua agenda yang berjalan secara bersamaan.

berita update
{{caption}}
Rieke Diah Pitaloka, Piala Dunia 2026 Harus Membawa Pesan Perdamaian dan Kepedulian Kemanusiaan

Sepak bola terbesar di dunia itu tidak seharusnya dipandang sebatas kompetisi olahraga, melainkan ruang bersama yang mampu mempertemukan bangsa-bangsa.

berita update
{{caption}}
Rieke Diah Pitaloka Soroti Penahanan Paspor Korban Hanania Travel, Dorong Skema Pinjam Pakai Barang Bukti

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak korban.

berita update
{{caption}}
Lapas Kian Sesak, Rieke Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Perpres Pemulihan Klien Narkotika

Kondisi tersebut dinilai telah memperparah persoalan kelebihan kapasitas lapas, sehingga pemerintah didorong segera menerbitkan peraturan presiden.

berita update
{{caption}}
DPR Usul Bali Jadi Percontohan Sistem Imigrasi Terintegrasi, Jaga Kedaulatan Negara

Anggota DPR RI mengusulkan Bali menjadi percontohan Sistem Imigrasi Terintegrasi. Hal ini penting untuk meningkatkan pengawasan WNA dan investasi di Pulau Dewata yang memiliki mobilitas tinggi, sekaligus menjaga kedaulatan negara.

bali
{{caption}}
Rombak Direksi Pelni: Budi Setyawan Wijaya Jabat Direktur Utama

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) melakukan rombak direksi besar-besaran, menunjuk Budi Setyawan Wijaya sebagai Direktur Utama yang baru. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja perusahaan pelayaran nasional tersebut.

budi setyawan wijaya
{{caption}}
Kolaborasi 7 BUMN Gelar Blue Impact di Lampung Selatan, Berdayakan Masyarakat Pesisir

Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen BUMN dalam memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat pesisir.

berita update
{{caption}}
Kepercayaan Investor Menguat, Danantara Indonesia Soroti Fundamental Ekonomi RI yang Solid

Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi bukti nyata meningkatnya **kepercayaan investor** terhadap prospek ekonomi nasional dan kinerja perusahaan Indonesia yang solid, menurut Danantara Indonesia.

btn
{{caption}}
KIPG 2026 Petrokimia Gresik Hasilkan Nilai Tambah Rp154 Miliar, Perkuat Inovasi Perusahaan

Konvensi Inovasi Petrokimia Gresik (KIPG) 2026 berhasil mencatatkan nilai tambah fantastis Rp154 miliar dan keuntungan finansial langsung Rp68 miliar, menegaskan komitmen perusahaan terhadap budaya inovasi berkelanjutan.

budaya inovasi
{{caption}}
COO Danantara Sebut BUMN Untung, Kontribusi ke Negara Bisa Capai Rp600–700 Triliun per Tahun

Menurut Dony, anggapan bahwa BUMN secara keseluruhan merugi merupakan narasi yang tidak sesuai dengan fakta.

berita update
{{caption}}
COO: Danantara Bukan 1MDB, Risiko BUMN dan Investasi Sudah Dipisah

Danantara telah menerapkan pemisahan tegas antara pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan aktivitas investasi guna memitigasi risiko

berita update