Era Baru BUMN: DPR Sahkan RUU, Kementerian Berubah Jadi BP BUMN

Puan menegaskan semangat perubahan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar BUMN berfungsi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan agenda pengesahan tersebut setelah revisi UU BUMN berhasil dituntaskan di tingkat komisi.

Seluruh fraksi menyatakan sepakat RUU tersebut dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

DPR dan pemerintah tengah mengebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Negara (BUMN).

Sejumlah pokok-pokok pikiran perubahan dibahas untuk memperkuat tata kelola BUMN

Untuk lembaga yang mengurus BUMN ini yang menetapkan yakni Presiden.

Komisi VI DPR RI menyepakati penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, mengubah statusnya menjadi lembaga atau badan terpisah dari BPI Danantara. Apa dampaknya bagi pengelolaan BUMN?

Pentingnya memberi peluang kepada penyandang disabilitas dan masyarakat setempat untuk terlibat dalam BUMN.

Tidak ada hal khusus alasan penetapan RUU dibawa ke paripurna digelar pada akhir pekan.

Persetujuan untuk pengesahan RUU ini ditetapkan di akhir pekan.

Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa pembahasan RUU ini masih berada pada tahap awal setelah sebelumnya disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada awal Desember 2025.

Langkah tersebut dilakukan seiring dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY menggalakkan penguatan Industri Perkeretaapian Nasional demi transportasi efisien dan pembangunan berkelanjutan. Simak strategi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian industri ini.

Ke depan, TASPEN menargetkan SIMGAJI menjadi platform nasional standar dalam pengelolaan gaji ASN di seluruh Indonesia.

Perseroan memastikan bahwa perubahan susunan direksi ini tidak memberikan dampak terhadap operasional maupun kinerja keuangan perusahaan.

Penghargaan ini mencerminkan kualitas kepemimpinan perempuan di lingkungan BRI yang terus diperkuat melalui budaya kerja yang inklusif dan berorientasi kinerja.

PT PAL Indonesia berkomitmen menyeimbangkan pengembangan industri maritim dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebuah langkah penting untuk keberlanjutan masa depan maritim nasional.