LIVE

Revisi UU BUMN: Rangkap Jabatan Hingga Status Kementerian BUMN Disepakati Dihapus

Untuk lembaga yang mengurus BUMN ini yang menetapkan yakni Presiden.

dpr
Revisi UU BUMN: Rangkap Jabatan Hingga Status Kementerian BUMN Disepakati Dihapus
Revisi UU BUMN: Rangkap Jabatan Hingga Status Kementerian BUMN Disepakati Dihapus (merdeka.com)

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) Perubahan Keempat atas UU No 19 Tahun 2023 tentang BUMN atau pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Ada beberapa poin yang dibahas dalam rapat tersebut, salah satu yang dibahas yakni penghapusan status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Lembaga.

"Jadi kan isu-isu yang bermasalah di masyarakat kan pertama itu bahwa satu soal audit BPK itu kan hanya untuk tujuan tertentu. Jadi seakan-akan BPK tidak bisa mengaudit BUMN, nah sesuai aspirasi yang kita tangkap dari masyarakat untuk itu kita buka, jadi BPK bisa mengaudit sesuai aturan perundang-undang yang berlaku," kata Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).

Kemudian pada poin berikutnya, yakni terkait Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 soal pejabat BUMN bukan sebagai penyelenggara negara. Pada poin tersebut ditegaskannya sudah disepakati untuk dihapuskan.

"Jadi tidak ada lagi pasal yang menyebutkan bahwa pejabat BUMN bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara. Itu sudah kita hapuskan," tegasnya.

Kemudian, terkait dengan Kementerian BUMN diganti oleh atau menjadi lembaga. Nantinya lembaga itu akan ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden (Perpres).

"Apa namanya mungkin, apakah badan penyelenggaran BUMN itu kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden," ucapnya.

Dirinya menegaskan, untuk lembaga yang mengurus BUMN ini yang menetapkan yakni Presiden. Dimungkinkan, nantinya akan berubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN.

"Namanya badan penyelenggaran BUMN, BP BUMN. Ya, lembaga yang setingkat Menteri. Jadi badan ini fungsinya pertama pemegang seri A, yang kedua sebagai regulator, yang ketiga Danantara akan melaporkan RKAP ya, RKAP rencana kerja mereka kepada badan pengelola BUMN," ungkapnya.

Nantinya, badan atau lembaga itu akan terpisah dengan Daya Nagata Nusantara (Danantara).

"Tetap terpisah dengan (Danantara), lembaga ini sendiri. Mereka lah yang pemegang saham seri A, yang mewakili pemerintah memegang saham seri A pemerintah," sebutnya.

Rangkap Jabatan Dihapus

Selanjutnya, terkait dengan rangkap jabatan dipastikan sudah tidak ada lagi. Terutama terhadap menteri dan wakil menteri.

"Rangkap jabatan sudah dibahas tadi. Bahwa di Undang-Undang ini sepakat tadi bahwa tidak ada lagi rangkap jabatan. Jadi tidak ada lagi rangkap menteri dan wamen," ucapnya.

Akan tetapi, terkait rangkap jabatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) masih akan dibahas lagi oleh Panitia Khusus RUU IKN tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).

"Jadi gini, karena ini kita bahas ke timus timsin. Karena diundang-undang ASN boleh. Itu problemnya. Kalau diundang-undang MD3, anggota DPR enggak boleh. Jelas tuh. Enggak boleh rangkap jabatan. Tapi diundang-undang ASN, diperbolehkan. Nah, ini yang akan kita bahas bersama," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kronologi Pelajar Tewas Terlindas Bus karena Motor Tersangkut Kabel

{{caption}}
Dana Rp 100 T untuk Pemulihan Sumatera Mulai Cair, Tito Minta Tancap Gas

{{caption}}
Qodari Sebut 95% Ojol Tak Terdampak Kenaikan Pertamax

{{caption}}
Korban Penipuan Hanania Travel Diduga Tembus 3.000 Orang

{{caption}}
Dukun Buka Aura yang Gasak Emas Warga Tegal Alur Ditangkap

{{caption}}
Prabowo Beri Arahan Ekonomi Indonesia ke Pimpinan Bank Himbara

Topik Terkait
{{caption}}
Puan Harap BP BUMN Harus Berperan Sebesar-besarnya bagi Kesejahteraan Rakyat

Puan menegaskan semangat perubahan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar BUMN berfungsi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

BP BUMN
{{caption}}
Era Baru BUMN: DPR Sahkan RUU, Kementerian Berubah Jadi BP BUMN

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan pengelolaan perusahaan pelat merah secara lebih profesional dan independen.

RUU
{{caption}}
Kementerian BUMN Dihapus September 2025: Ini Alasan dan Dampak Transformasi Kementerian BUMN Menjadi Badan Pengaturan

RUU BUMN menyepakati penghapusan Kementerian BUMN pada September 2025. Simak alasan di balik Transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan dan dampaknya.

RUU BUMN
{{caption}}
Penjelasan Menkum Supratman: BP BUMN Berfungsi Sebagai Regulator, Danantara Operator

Selain itu, Supratman menyebut status hukum BP BUMN dan Danantara juga berbeda.

Supratman Andi Agtas
{{caption}}
Revisi UU BUMN Disepakati Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan Jadi UU, Kementerian BUMN Segera Jadi Badan

Seluruh fraksi menyatakan sepakat RUU tersebut dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

RUU BUMN
{{caption}}
RUU BUMN Dikebut, Kementerian BUMN Segera Jadi Badan Pengaturan BUMN

DPR dan pemerintah tengah mengebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Negara (BUMN).

RUU BUMN
{{caption}}
Komisi VI DPR Bahas RUU Perubahan Keempat UU BUMN, Soroti Penguatan Peran Badan Pengatur

Sejumlah pokok-pokok pikiran perubahan dibahas untuk memperkuat tata kelola BUMN

Rieke Diah Pitaloka
{{caption}}
Tahukah Anda? DPR Sepakat Penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, Diganti Lembaga Setingkat Menteri

Komisi VI DPR RI menyepakati penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, mengubah statusnya menjadi lembaga atau badan terpisah dari BPI Danantara. Apa dampaknya bagi pengelolaan BUMN?

DPR RI
{{caption}}
Dasco: Kementerian BUMN Bakal Jadi Badan Penyelenggara BUMN

Nantinya Kementerian BUMN akan diubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN.

DPR
{{caption}}
Mensesneg Sebut Kementerian BUMN akan Berubah Status Jadi Badan

Menurut Prasetyo, Revisi UU BUMN bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Kementerian BUMN
{{caption}}
Erick Thohir Jamin Perubahan Status Direksi-Komisaris di UU BUMN Tak Hambat Penindakan Korupsi

Erick Thohir memastikan langkah hukum terhadap kasus korupsi tetap dapat dilakukan.

Berita Update
{{caption}}
Ini Poin-Poin Penting dalam RUU BUMN yang akan Disahkan, Tak Bisa Sembarangan Lagi Bikin Anak Usaha

Tidak ada hal khusus alasan penetapan RUU dibawa ke paripurna digelar pada akhir pekan.

RUU BUMN
{{caption}}
Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

anggaran kemenkeu
{{caption}}
DPR Dorong Penguatan Kementerian UMKM dengan Tambahan Anggaran Rp1,5 Triliun

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

anggaran umkm
{{caption}}
Ini Isi Pasal 28 dan 28A Dalam UU Polri yang Baru soal Sikap Netral Anggota dan Jabatan di Luar Struktur

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

berita update
{{caption}}
Harga Pertamax Naik, DPR Yakini Masyarakat akan Beralih ke Pertalite

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

dpr
{{caption}}
Raih Gelar Doktor Cumlaude, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri Tawarkan Solusi Pemerataan Tenaga Medis

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

berita dpr
{{caption}}
Bertemu Himbara, Pemerintah-DPR Pastikan Kondisi Fundamental Perbankan Kokoh

Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.

berita update
{{caption}}
Kepercayaan Investor Menguat, Danantara Indonesia Soroti Fundamental Ekonomi RI yang Solid

Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi bukti nyata meningkatnya **kepercayaan investor** terhadap prospek ekonomi nasional dan kinerja perusahaan Indonesia yang solid, menurut Danantara Indonesia.

btn
{{caption}}
KIPG 2026 Petrokimia Gresik Hasilkan Nilai Tambah Rp154 Miliar, Perkuat Inovasi Perusahaan

Konvensi Inovasi Petrokimia Gresik (KIPG) 2026 berhasil mencatatkan nilai tambah fantastis Rp154 miliar dan keuntungan finansial langsung Rp68 miliar, menegaskan komitmen perusahaan terhadap budaya inovasi berkelanjutan.

budaya inovasi
{{caption}}
COO Danantara Sebut BUMN Untung, Kontribusi ke Negara Bisa Capai Rp600–700 Triliun per Tahun

Menurut Dony, anggapan bahwa BUMN secara keseluruhan merugi merupakan narasi yang tidak sesuai dengan fakta.

berita update
{{caption}}
COO: Danantara Bukan 1MDB, Risiko BUMN dan Investasi Sudah Dipisah

Danantara telah menerapkan pemisahan tegas antara pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan aktivitas investasi guna memitigasi risiko

berita update
{{caption}}
Kementerian Perdagangan Sentralisasi Ekspor Batu Bara Melalui PT DSI Mulai 2027

Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi baru yang akan sentralisasi ekspor batu bara Indonesia melalui PT DSI secara bertahap. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola komoditas strategis nasional.

bumn
{{caption}}
Respons Cepat Pertamina Tangani Kebocoran Pipa Gas di Bekasi dalam 90 Menit

Pertamina berhasil menangani insiden kebocoran pipa gas di Bekasi dalam waktu kurang dari 90 menit, menunjukkan respons tanggap darurat yang efektif dan memprioritaskan keselamatan.

babelan