Penjelasan Menkum Supratman: BP BUMN Berfungsi Sebagai Regulator, Danantara Operator

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dam Wakil Kepala BP BUMN.

Puan menegaskan semangat perubahan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar BUMN berfungsi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

RUU BUMN menyepakati penghapusan Kementerian BUMN pada September 2025. Simak alasan di balik Transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan dan dampaknya.

DPR dan pemerintah tengah mengebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Negara (BUMN).

Untuk lembaga yang mengurus BUMN ini yang menetapkan yakni Presiden.

Komisi VI DPR RI menyepakati penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, mengubah statusnya menjadi lembaga atau badan terpisah dari BPI Danantara. Apa dampaknya bagi pengelolaan BUMN?

Nantinya Kementerian BUMN akan diubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN.

Menurut Prasetyo, Revisi UU BUMN bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Potensi peleburan itu mengingat Presiden Prabowo Subianto memilih adanya Pelaksana Tugas (Plt) dibanding langsung menunjuk menteri pengganti Erick Thohir.

Ke depan, institusi pengelola BUMN bisa berbentuk badan baru, bukan lagi kementerian.

BUMN perlu terus bertransformasi untuk menjadi entitas bisnis yang profesional.

Dasco mengaku, belum mengetahui siapa yang akan menempati jabatan Dewan Pengawas Danantara tersebut.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan berbagai keuntungan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi sektor industri olahraga.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerukan industri olahraga untuk aktif mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual mereka, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan komersialisasi sektor ini.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyoroti ketimpangan royalti digital di platform ASEAN. Dengan potensi pasar 700 juta jiwa, distribusi pendapatan bagi pencipta karya masih jauh dari kata adil.

Dari total sertifikat dan surat pencatatan tersebut, sejumlah kekayaan budaya khas Bali mendapatkan pengakuan resmi.

Penerapan KUHP dan KUHAP baru menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kepastian hukum, mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional, serta mendorong ekonomi produktif.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian Hukum dalam memperkuat layanan bantuan hukum melalui pembentukan Posbakum dan pelatihan paralegal, demi akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta kepala desa dan lurah meminimalisir masalah pasca Pilkades. Penerapan sistem meritokrasi Pilkades diharapkan jadi solusi.

Putusan MK tersebut dapat berlaku ke depan. Artinya, Mabes Polri sudah tidak bisa lagi mengusulkan anggotanya untuk mengisi jabatan sipil.

Di hadapan anggota Justice Action Coalition, selama bertahun-tahun, Indonesia telah berhasil menerapkan program keadilan yang berpusat pada masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Posbankum menjadi wadah vital mewujudkan keadilan substantif, kini mencapai 100% di Kalteng dan 83,46% nasional.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan peran Penyidik TNI RUU KKS hanya menindak anggota militer dalam kejahatan siber. Apa implikasi kebijakan ini?

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan perkembangan proses ekstradisi buronan kasus Investree, Adrian Asharyanto Gunadi (AAG).