DPR: RUU Danantara Berpotensi Hapus Kementerian BUMN

Potensi peleburan itu mengingat Presiden Prabowo Subianto memilih adanya Pelaksana Tugas (Plt) dibanding langsung menunjuk menteri pengganti Erick Thohir.

RUU BUMN menyepakati penghapusan Kementerian BUMN pada September 2025. Simak alasan di balik Transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan dan dampaknya.

Komisi VI DPR RI menyepakati penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, mengubah statusnya menjadi lembaga atau badan terpisah dari BPI Danantara. Apa dampaknya bagi pengelolaan BUMN?

Selain itu, Supratman menyebut status hukum BP BUMN dan Danantara juga berbeda.

Dasco mengaku, belum mengetahui siapa yang akan menempati jabatan Dewan Pengawas Danantara tersebut.

Menurut Prasetyo, Revisi UU BUMN bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Nantinya Kementerian BUMN akan diubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN.

Untuk lembaga yang mengurus BUMN ini yang menetapkan yakni Presiden.

Dony menjelaskan, penetapan dividen nantinya tidak akan lagi bersifat tetap seperti pola setoran rutin langsung ke negara.

Danantara bersiap memainkan peran besar dalam ekosistem investasi nasional.

Puan menegaskan semangat perubahan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar BUMN berfungsi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Mulyadi menilai, perlu adanya sinkronisasi antara Danantara, Kementerian BUMN dan para direksi perusahaan pelat merah.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyoroti keberhasilan Transformasi BUMN yang terlihat dari peningkatan kinerja signifikan, dengan Pelindo dan Pupuk Indonesia mencatat laba triliunan hingga Mei 2026.

Optimisme pasar tersebut mencerminkan keyakinan investor terhadap kuatnya fundamental ekonomi Indonesia serta kinerja perusahaan-perusahaan nasional.

Lembaga riset PEDAS menilai kebijakan hilirisasi industri dan optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat fondasi nasionalisme ekonomi Indonesia. Simak analisis lengkapnya.

Obligasi itu diminati sejumlah investor dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika, hingga Asia.

Pembentukan DSI bukan bertujuan mengambil alih aktivitas ekspor maupun menjadi perantara ekspor sumber daya alam (SDA) yang merugikan pelaku usaha.

Menurut Dony, anggapan bahwa BUMN secara keseluruhan merugi merupakan narasi yang tidak sesuai dengan fakta.

Perum Bulog membantah tegas informasi yang menyebut Direktur Utama (Dirut) Ahmad Rizal Ramdhani akan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, menegaskan kabar tersebut hoaks dan menyesatkan publik.

Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Lampung menyiapkan 16 unit bus untuk program Mudik Gratis Terminal Rajabasa pada Angkutan Lebaran 2026, memfasilitasi perjalanan dari DKI Jakarta ke Lampung.

UN Women menekankan pentingnya hak otonomi tubuh perempuan sebagai hak asasi fundamental. Mari selami lebih dalam mengapa hak ini krusial bagi kesetaraan dan keadilan menyeluruh.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan belum ada pembicaraan mengenai pergantian direksi Himbara, meski Presiden Prabowo berencana menyeleksi ketat direksi yang dianggap merugikan negara.

Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak kementerian dan BUMN untuk segera memberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi korban banjir Sumatera demi pemulihan ekonomi.

Rencana Merger BUMN Karya dipastikan batal tahun ini dan diundur hingga 2026. Badan Pengelola Investasi Danantara mengungkap tunda karena kondisi keuangan BUMN Karya yang masih rapuh.