DPR: RUU Danantara Berpotensi Hapus Kementerian BUMN

Potensi peleburan itu mengingat Presiden Prabowo Subianto memilih adanya Pelaksana Tugas (Plt) dibanding langsung menunjuk menteri pengganti Erick Thohir.

RUU BUMN menyepakati penghapusan Kementerian BUMN pada September 2025. Simak alasan di balik Transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan dan dampaknya.

Komisi VI DPR RI menyepakati penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, mengubah statusnya menjadi lembaga atau badan terpisah dari BPI Danantara. Apa dampaknya bagi pengelolaan BUMN?

Selain itu, Supratman menyebut status hukum BP BUMN dan Danantara juga berbeda.

Dasco mengaku, belum mengetahui siapa yang akan menempati jabatan Dewan Pengawas Danantara tersebut.

Menurut Prasetyo, Revisi UU BUMN bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Nantinya Kementerian BUMN akan diubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN.

Untuk lembaga yang mengurus BUMN ini yang menetapkan yakni Presiden.

Dony menjelaskan, penetapan dividen nantinya tidak akan lagi bersifat tetap seperti pola setoran rutin langsung ke negara.

Danantara bersiap memainkan peran besar dalam ekosistem investasi nasional.

Puan menegaskan semangat perubahan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar BUMN berfungsi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Mulyadi menilai, perlu adanya sinkronisasi antara Danantara, Kementerian BUMN dan para direksi perusahaan pelat merah.

Evaluasi tersebut tidak dilakukan secara parsial, melainkan melibatkan berbagai pihak terkait.

Langkah tersebut dilakukan seiring dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara.

Badan Pengelola Investasi Danantara meninjau kesiapan proyek PSEL Palembang, upaya strategis mengolah sampah menjadi energi listrik sesuai arahan Presiden Prabowo dan Perpres 109/2025.

Langkah restrukturisasi yang diinisiasi BP BUMN dan Danantara merupakan upaya penting dalam memperkuat fondasi industri konstruksi.

Nagara Institute menggelar debat publik perdana di Makassar, menyoroti Danantara sebagai superholding beraset fantastis. Apakah Danantara akan jadi mesin ekonomi atau pintu mega korupsi? Simak pro dan kontranya dalam artikel ini.

Badan Pengelola Investasi Danantara memastikan dukungan penuh untuk proyek PSEL Kota Jambi yang akan segera dilelang. Proyek vital ini ditargetkan beroperasi penuh pada 2028, menjadi solusi darurat sampah.

Perum Bulog membantah tegas informasi yang menyebut Direktur Utama (Dirut) Ahmad Rizal Ramdhani akan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, menegaskan kabar tersebut hoaks dan menyesatkan publik.

Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Lampung menyiapkan 16 unit bus untuk program Mudik Gratis Terminal Rajabasa pada Angkutan Lebaran 2026, memfasilitasi perjalanan dari DKI Jakarta ke Lampung.

UN Women menekankan pentingnya hak otonomi tubuh perempuan sebagai hak asasi fundamental. Mari selami lebih dalam mengapa hak ini krusial bagi kesetaraan dan keadilan menyeluruh.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan belum ada pembicaraan mengenai pergantian direksi Himbara, meski Presiden Prabowo berencana menyeleksi ketat direksi yang dianggap merugikan negara.

Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak kementerian dan BUMN untuk segera memberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi korban banjir Sumatera demi pemulihan ekonomi.

Rencana Merger BUMN Karya dipastikan batal tahun ini dan diundur hingga 2026. Badan Pengelola Investasi Danantara mengungkap tunda karena kondisi keuangan BUMN Karya yang masih rapuh.