Mensesneg Bicara Potensi Kementerian BUMN Dilebur dengan Danantara

Potensi peleburan itu mengingat Presiden Prabowo Subianto memilih adanya Pelaksana Tugas (Plt) dibanding langsung menunjuk menteri pengganti Erick Thohir.

Istana Negara mengungkap potensi peleburan atau penggabungan antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Terlebih, Presiden Prabowo Subianto memilih adanya Pelaksana Tugas (Plt) dibanding langsung menunjuk menteri pengganti Erick Thohir.

"Belum ada (dalam waktu dekat), belum, nanti kita tunggu,” tutur Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9).

Sementara untuk kurun waktu atau jangka panjang, Prasetyo tidak menampik adanya kemungkinan peleburan antara Kementerian BUMN dengan Danantara.

"Ada kemungkinan. Tapi memang masih dalam proses kajian dan diskusi,” jelas dia.

Prasetyo pun turut membeberkan pertimbangan pemerintah untuk melebur Kementerian BUMN dengan Danantara.

"Ya, karena kalau pertimbangannya banyak ya. Tapi salah satunya kan karena kemudian proses pelaksanaan pembinaan, manajemen perbaikan, itu sekarang kan sedang dikerjakan teman-teman di Danantara,” Prasetyo menandaskan.

RUU Danantara Masuk Prolegnas

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyebut ada potensi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dihapus dalam rencangan Undang-Undang Daya Nagata Nusantara (RUU Danantara). Diketahui, RUU Danantara dan RUU BUMN masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan menjelaskan, RUU BUMN diusulkan karena formatnya kini telah berubah dan kinerjanya diambil alih Danantara. Dengan demikian, menurut dia, ke depan BUMN berpeluang akan ditiadakan.

"Kan ini formatnya mungkin karena sudah diambil alih Danantara, kementerian BUMN nya mungkin sudah nggak ada kan," kata Bob usai rapat Baleg, Kamis (18/9).

Menurut Bob, dengan adanya RUU Danantara dan BUMN maka membuka peluang keduanya dilebur atau berubah menjadi badan atau tak lagi berbentuk kementerian. "Kalau kemarin lembaganya kementerian, besok ini mungkin badan atau apa," kata Bob.

Diketahui, Baleg DPR telah menetapkan daftar revisi atau rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan 2026.

Baleg DPR menetapkan sebanyak 52 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025, dan 67 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2026. Sedangkan jumlah RUU jangka menengah sebanyak 198.