Kementerian BUMN

Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana restrukturisasi BUMN besar-besaran tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, demi efisiensi dan keuntungan negara.

Perum Bulog membantah tegas informasi yang menyebut Direktur Utama (Dirut) Ahmad Rizal Ramdhani akan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, menegaskan kabar tersebut hoaks dan menyesatkan publik.

Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Lampung menyiapkan 16 unit bus untuk program Mudik Gratis Terminal Rajabasa pada Angkutan Lebaran 2026, memfasilitasi perjalanan dari DKI Jakarta ke Lampung.

UN Women menekankan pentingnya hak otonomi tubuh perempuan sebagai hak asasi fundamental. Mari selami lebih dalam mengapa hak ini krusial bagi kesetaraan dan keadilan menyeluruh.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan belum ada pembicaraan mengenai pergantian direksi Himbara, meski Presiden Prabowo berencana menyeleksi ketat direksi yang dianggap merugikan negara.

Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak kementerian dan BUMN untuk segera memberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi korban banjir Sumatera demi pemulihan ekonomi.

Rencana Merger BUMN Karya dipastikan batal tahun ini dan diundur hingga 2026. Badan Pengelola Investasi Danantara mengungkap tunda karena kondisi keuangan BUMN Karya yang masih rapuh.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria tegaskan sinergi BP BUMN Danantara vital untuk akselerasi transformasi BUMN. Terungkap, Dony juga masih menjabat di Danantara. Apa dampaknya?

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dam Wakil Kepala BP BUMN.

RUU BUMN menyepakati penghapusan Kementerian BUMN pada September 2025. Simak alasan di balik Transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan dan dampaknya.

Selain itu, Supratman menyebut status hukum BP BUMN dan Danantara juga berbeda.

Seluruh fraksi menyatakan sepakat RUU tersebut dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

DPR dan pemerintah tengah mengebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Negara (BUMN).

Untuk lembaga yang mengurus BUMN ini yang menetapkan yakni Presiden.

Komisi VI DPR RI menyepakati penghapusan Kementerian BUMN dalam RUU, mengubah statusnya menjadi lembaga atau badan terpisah dari BPI Danantara. Apa dampaknya bagi pengelolaan BUMN?

Nantinya Kementerian BUMN akan diubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN.

Menurut Prasetyo, Revisi UU BUMN bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang I tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

Erick Thohir, mantan Menteri BUMN, membeberkan perjalanan enam tahun kepemimpinannya yang fokus pada pembangunan SDM, bukan hanya korporasi.

Penunjukan Dony Oskaria sebagai Plt Menteri BUMN oleh Presiden Prabowo dinilai akan memperkuat transformasi BUMN. Simak bagaimana rekam jejaknya di berbagai sektor strategis menjadi modal penting!