Danantara Tegaskan Belum Ada Pembicaraan Pergantian Direksi Himbara, Presiden Prabowo Siapkan Seleksi Ketat

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada diskusi mengenai perubahan jajaran direksi di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pernyataan ini disampaikan oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani, di Jakarta pada hari Sabtu, 31 Januari 2026.

Rosan Roeslani, yang perusahaannya bertindak sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara, menyatakan bahwa Danantara akan selalu berkonsultasi jika memang diperlukan perbaikan kinerja. Namun, ia kembali menekankan bahwa isu pergantian direksi tersebut belum menjadi agenda pembahasan.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya telah mengindikasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengganti jajaran direksi bank Himbara yang dinilai merugikan negara. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia melalui bank-bank milik negara yang lebih efektif.

Danantara Tegaskan Belum Ada Pembicaraan Pergantian Direksi Himbara

CEO Danantara, Rosan Roeslani, secara eksplisit menyatakan bahwa di internal Danantara, belum ada pembicaraan terkait pergantian direksi Himbara. Sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara, Danantara memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan.

Rosan menambahkan bahwa pihaknya selalu terbuka untuk berkonsultasi dan melakukan perbaikan jika memang ada kebutuhan yang mendesak. Namun, dia kembali menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada diskusi mengenai perubahan kepemimpinan tersebut.

Penegasan ini muncul di tengah spekulasi dan pernyataan dari pihak lain mengenai potensi perombakan di jajaran direksi bank-bank BUMN. Danantara memilih untuk menunggu perkembangan lebih lanjut dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Rencana Presiden Prabowo untuk Efektivitas Bank Himbara

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana untuk mengganti direksi bank Himbara yang dianggap tidak memberikan keuntungan optimal bagi negara. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas operasional bank-bank milik negara.

Sjafrie menyoroti bahwa banyak bank negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya belum maksimal dalam menghasilkan keuntungan, bahkan ada indikasi direksi yang kurang bekerja dan cenderung mementingkan diri sendiri. Kondisi ini dianggap merugikan potensi ekonomi nasional.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah berencana melakukan seleksi ketat terhadap calon direksi bank negara dan BUMN lainnya. Proses seleksi akan mempertimbangkan kemampuan intelektual dan pengalaman yang relevan, guna memastikan terpilihnya pemimpin yang kompeten dan berintegritas.

Mengenal Lebih Dekat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)

Himpunan Bank Milik Negara, atau yang akrab disebut Himbara, merupakan sinergi antar lembaga keuangan perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Inisiatif pembentukan Himbara digagas oleh Kementerian BUMN untuk menciptakan kekuatan perbankan nasional yang terkoordinasi.

Istilah Himbara sendiri telah dikenal luas sejak era Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, yang menjabat pada periode 2014-2019. Sejak saat itu, Himbara telah memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia.

Peran utama Himbara mencakup penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan sebagai jaringan penyalur berbagai program bantuan pemerintah kepada masyarakat. Program-program tersebut meliputi Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta pinjaman Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.

Jaringan Himbara terdiri dari seluruh bank milik negara. Anggota Himbara saat ini meliputi Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sumber: AntaraNews