Danantara Diproyeksikan Terima Deviden Rp170 Triliun dari BUMN Setiap Tahun

Danantara bersiap memainkan peran besar dalam ekosistem investasi nasional.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) bersiap memainkan peran besar dalam ekosistem investasi nasional. 

Setiap tahun, lembaga ini diproyeksikan akan menerima deviden sebesar Rp170 triliun dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana inilah yang kemudian akan dikelola untuk investasi strategis jangka panjang.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengungkapkan, akan dibentuk dua entitas superholding di bawah payung Danantara di antaranya, Danantara Asset Management (DAM) dan Danantara Investment Management (DIM).

DAM akan bertugas mengelola semua BUMN yang diintegrasikan ke dalam struktur baru ini. Sementara itu, DIM akan fokus pada strategi investasi dari aset-aset yang telah dikelola.

"Lalu apa yang diinvestasikan adalah saya punya komitmen dengan presiden bahwa saya harus mengeluarkan, memberikan deviden Rp170 triliun setiap tahun untuk diinvestasikan oleh Mas Pandu (Sjahrir) di Danantara Investment Management," kata Dony dalam acara Outlook Ekonomi DPR di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (20/5).

Menurutnya, dengan model dua superholding ini, Dony menegaskan bahwa risiko investasi dari Danantara tidak akan mengganggu kinerja operasional BUMN. 

Masyarakat juga tidak perlu khawatir, karena dana yang disimpan di bank-bank BUMN tidak akan terkena dampak langsung dari kegiatan investasi Danantara.

4 Tahapan Utama

Sebagai Wakil Menteri BUMN, Dony juga melihat pentingnya perombakan besar-besaran dalam tata kelola BUMN demi meningkatkan kontribusi dividen. Saat ini, proses restrukturisasi tengah berjalan dalam empat tahap utama.

Pertama, dilakukan fundamental business review terhadap seluruh 888 BUMN, mulai dari peninjauan ulang lini bisnis hingga perombakan strategi agar perusahaan bisa kembali tumbuh sehat.

Kedua, proses konsolidasi bisnis akan dijalankan. Dony memperkirakan lebih dari 350 merger dan akuisisi akan berlangsung dalam 1–2 tahun ke depan, dengan harapan skala dan daya saing perusahaan menjadi jauh lebih besar.

Ketiga, tiap perusahaan akan menyusun ulang roadmap-nya, termasuk menyusun ulang KPI (indikator kinerja), model bisnis, hingga sumber dan parameter pendapatan.

Keempat, akan ditentukan bagaimana masing-masing BUMN menciptakan nilai tambah atau value creation yang konkret dan berdampak.

Langkah-langkah ini diyakini bisa membawa BUMN Indonesia ke level yang lebih kompetitif, sekaligus memperkuat fondasi investasi nasional melalui BP Danantara.

Pengelolaan BUMN Belum Efektif

Adapun Dony mengatakan, selama ini pengelolaan BUMN belum sepenuhnya efektif karena masih diatur oleh Kementerian Keuangan, sementara Kementerian BUMN tidak memiliki kewenangan penuh kecuali lewat Peraturan Pemerintah (PP).

"Jadi, walau Mandiri untung, nggak bisa buat bayar ke vendor Istaka Karya. Jadi BUMN bangun konglomerasi sendiri. TLKM mungkin anak usahanya 200, itu lah tahap satu kita bangun matriks," ungkapnya.

Dia menargetkan, dari 888 BUMN yang ada saat ini, jumlahnya bisa dipangkas menjadi kurang dari 200 perusahaan yang benar-benar kuat dan sehat.

"Ini kita harap dari 888 perusahaan jadi 200 kurang yang perusahaan dengan daya kuat. Holding preparation nantinya akan punya perusahaan kuat sehat," pungkasnya.