Analis Soroti Danantara: Selaras Kepentingan Nasional dan Transparansi Komunikasi Kunci Sukses

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti pentingnya Danantara beroperasi selaras dengan kepentingan nasional dan komunikasi transparan. Bagaimana lembaga investasi negara ini dapat menjamin pemerataan manfaat ekonomi dan menghindari sentralisasi?

Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ia berharap Danantara dapat beroperasi selaras dengan kepentingan nasional serta memiliki arah komunikasi yang transparan dan partisipatif.

Konsolidasi aset strategis melalui Danantara harus diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang. Hal ini perlu dilakukan tanpa menekan ketahanan fiskal negara dalam jangka pendek, terutama saat sebagian dividen BUMN dialihkan untuk memperkuat lembaga tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Hensa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan di World Economic Forum (WEF) 2026 Davos, Swiss, bahwa Danantara mengelola aset mencapai 1 triliun dolar AS.

Memastikan Danantara untuk Kepentingan Nasional dan Ketahanan Fiskal

Hensa menekankan bahwa Danantara harus berfungsi demi kepentingan nasional yang lebih luas. "Jadi, catatan pertama saya, Danantara itu untuk kepentingan nasional," ujar Hensa. Ia mempertanyakan bagaimana konsolidasi aset strategis negara ini bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan ketahanan fiskal jangka pendek.

Tantangan saat ini adalah membiayai pembangunan jangka pendek melalui APBN setelah adanya pengalihan sumber dividen ke Danantara. Menurutnya, salah satu beban terberat BUMN yang selama ini menyulitkan kinerja adalah tingginya biaya tetap atau fixed cost. Biaya ini seringkali tidak selaras dengan performa perusahaan.

Hensa mencontohkan bahwa gaji dan bonus di BUMN seringkali sama, terlepas dari kondisi untung atau rugi perusahaan. "Yang paling membebani BUMN menurut saya adalah fixed cost-nya. Mau BUMN itu rugi atau untung, gajinya sama. Mau rugi atau untung, bonusnya ada. Sekarang bagus nih Pak Prabowo, tidak ada itu tantiem-tantiem-an," tutur Hensa.

Pemerataan Manfaat Investasi di Seluruh Daerah

Selain kepentingan nasional, aspek pemerataan manfaat bagi daerah juga menjadi sorotan penting. Hensa mempertanyakan bagaimana Danantara dapat memastikan keuntungan investasi nasional dirasakan secara merata. Ini terutama dalam bentuk akses ekonomi, infrastruktur, dan lapangan kerja.

Banyak daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat untuk pembangunan dasar. "Bagaimana menjamin bahwa manfaat dari investasi nasional melalui Danantara dapat dirasakan secara merata oleh daerah, terutama dalam bentuk akses fiskal, infrastruktur, dan lapangan kerja? Banyak daerah bergantung pada transfer pusat untuk pembangunan dasar, tanpa mekanisme distribusi yang adil," katanya. Tanpa mekanisme distribusi yang adil, manfaat investasi mungkin tidak tersebar optimal, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antar wilayah.

Contohnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memiliki banyak BUMN dan potensi efek ekonomi yang kuat. Namun, daerah lain mungkin belum tentu merasakan dampak ekonomi yang sama. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi Danantara agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara inklusif.

Transparansi Komunikasi dan Kredibilitas Publik Danantara

Hensa juga menilai Danantara perlu membangun komunikasi publik yang baik dan transparan. Komunikasi ini harus partisipatif dan berbasis bukti agar dapat diterima oleh masyarakat luas, terutama di daerah. Pemahaman publik yang baik sangat krusial untuk keberlanjutan kebijakan ini.

Jika komunikasi tidak dilakukan dengan baik, Danantara berisiko dianggap sebagai instrumen sentralisasi dan elitisme politik. "Danantara harus membangun komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti agar publik, terutama di daerah, memahami dan menerima kebijakan ini sebagai bagian dari agenda pembangunan bersama sebab jika tidak dikomunikasikan dengan baik, Danantara akan dianggap sebagai instrumen sentralisasi dan elitisme politik," ujar Hensa. Publik membutuhkan narasi keadilan dan bukti konkret, bukan hanya janji atau jargon.

Komunikasi yang efektif harus mampu menjawab kekhawatiran daerah dan membuka ruang dialog. "Danantara itu besar namanya, waktu launching juga besar-besaran. Ada tiga presiden datang ke sana, menurut saya publik butuh narasi keadilan dan bukti konkret, bukan hanya janji dan jargon untuk menjawab kekhawatiran serta membangun harapan yang realistis dan membuka ruang dialog buat masyarakat," ujarnya. Meskipun demikian, Danantara memiliki potensi besar sebagai salah satu keajaiban ekonomi Indonesia, sejalan dengan ambisi pemerintah untuk memperkuat pembangunan nasional.

• Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Danantara dirancang sebagai instrumen investasi untuk membiayai industri masa depan.
• Tujuannya adalah mempercepat industrialisasi nasional.
• Danantara membuka ruang investasi bersama dengan mitra global, khususnya di sektor strategis bernilai tambah tinggi.
• Saat ini, Danantara mengelola 1.044 badan usaha milik negara (BUMN), yang ke depan akan dirasionalisasi menjadi sekitar maksimal 300 perusahaan.

Sumber: AntaraNews