Presiden Prabowo Pastikan Restrukturisasi BUMN Tidak Akan Ada PHK Karyawan

Pemerintah menargetkan perampingan BUMN secara signifikan menjadi 250 perusahaan dalam dua tahun ke depan. Dony Oskaria memastikan proses ini tidak akan menimbulkan PHK, menjaga keberlangsungan kerja karyawan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan rasionalisasi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.000 menjadi 250 perusahaan demi efisiensi dan transparansi. Kebijakan Prabowo pangkas BUMN ini diharapkan rampung dalam dua tahun.

Menurut Prabowo, keberadaan BUMN yang tidak produktif justru membebani keuangan negara.

Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum melalui keputusan presiden

Yakni payung hukum soal satuan tugas mitigasi pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK) melalui Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2026.

Anggota DPR RI menyoroti potensi efisiensi hingga Rp50 triliun per tahun dari Perampingan BUMN melalui penataan klaster bisnis dan streamlining entitas, tanpa adanya pemutusan hubungan kerja.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembenahan direksi BUMN secara menyeluruh menyusul kinerja yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan negara dan praktik tidak jujur, memicu pertanyaan tentang masa depan tata kelola perusahaan pelat merah.

Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia menjamin tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam proses Merger BUMN Tanpa PHK yang menargetkan konsolidasi 1.067 perusahaan menjadi 250 pada 2026.

KPK berharap dapat menjadi pemantik bagi BUMN untuk kemudian melakukan langkah-langkah preventif dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.

Prabowo mengatakan tak ada orang tidak bisa diganti di Indonesia termasuk Presiden.

Noel sapaan akrabnya akan melihat kajian yang akan dilakukan untuk skema penghapusan outsourching tersebut.

Prabowo mengatakan akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk membuat kajian untuk menghapus sistem outsourcing.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan negara terletak pada keberanian mengakui kesulitan dan mencari solusi. Ini adalah kunci sukses yang ditekankan Prabowo untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggalang kekuatan dengan rektor perguruan tinggi Indonesia timur untuk mempercepat inovasi pertanian, demi mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti dampak teknologi, termasuk nuklir dan kecerdasan buatan (AI), yang tidak selalu positif, menekankan potensi destruktif di balik kemajuan.

Satgas Gakkum Lundup Polri berhasil melakukan penyelamatan uang negara senilai hampir Rp1 triliun dari berbagai kasus impor ilegal sejak dibentuk pada April 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan program Revitalisasi Sekolah Presiden Prabowo Subianto membawa efek berantai, dari perbaikan mutu pendidikan hingga pertumbuhan ekonomi lokal. Simak dampaknya!

Menpora Erick Thohir menekankan pentingnya Pembinaan Atlet Multiyears bagi seluruh pengurus cabang olahraga demi fondasi kuat dan prestasi berkelanjutan di kancah internasional, sekaligus menarik perhatian pembaca tentang strategi jangka panjang olahraga.

Perayaan HUT ke-499 DKI Jakarta di Bundaran HI sukses mendorong Perputaran Ekonomi Jakarta hingga Rp2 triliun, menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah tekanan global.

Kesehatan finansial yang baik akan membantu pegawai bekerja lebih fokus, produktif, dan mampu mengambil keputusan secara lebih bijak.

Pengamat hukum dan pembangunan menyoroti pentingnya pembenahan pasar modal sebagai agenda pembangunan nasional. Indonesia berpeluang besar menarik modal global, namun transparansi dan kepastian hukum menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan investor.

FPIR Koordinator Fauzan Ohorella menegaskan aksi mahasiswa krusial sebagai kontrol sosial terhadap pemerintahan, menyoroti dinamika demokrasi dan isu ekonomi terkini.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan kebijakan Insentif PPN Tiket Pesawat kelas ekonomi domestik bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung mobilitas selama libur sekolah.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa sistem keuangan Indonesia memiliki mekanisme anti pencucian uang yang kuat, menepis kekhawatiran terkait keamanan Obligasi Pemerintah.