Puluhan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh (ABA) menggelar demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (20)1). Mereka berunjuk rasa menyuarakan penolakan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja.

Dia mengimbau kepada driver yang melakukan aksi agar mematuhi aturan dengan tidak membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan seperti senjata tajam.

Tolak Omnibus Law, Buruh Geruduk Gedung DPR. Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR untuk menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

Skuter Listrik Jadi Primadona Warga Prancis di Tengah Mogok Transportasi Massal. Memasuki hari ke 16, sarana transportasi di Kota Paris masih lumpuh akibat gelombang aksi mogok massal pekerja dan buruh di Paris. Warga akhirnya dengan terpaksa menggunakan skuter listrik untuk beraktivitas.

Gaji buruh perkebunan sawit di Aceh Timur, dicicil. Cicilannya pun tak memenuhi standar kebutuhan hidup layak. Mereka masih diupah di bawah UMP.

Demo buruh menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan kenaikan iuran BPJS, yang berjalan damai di depan Gedung DPR hari ini, menuai banyak pujian. Demo yang diakhiri dengan joget bareng massa dan Wakapolda Metro Jaya dinilai bisa menjadi pembanding dengan demo anarkis yang marak belakangan ini.

"Ini akan dijadikan pilot project bagi yang lainnya, yang jelas untuk seluruh jajaran polres di Jatim harus melakukan hal yang sama. Ini akan kita laporkan pada bapak Kapolri," tegasnya.

Aksi Puluhan Ribu Buruh Geruduk DPR. Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah menggelar unjuk rasa dalam rangka menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 serta menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa hari ini di depan Gedung DPR dan Istana Merdeka. Mereka menuntut sejumlah hal, mulai dari penolakan rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sampai kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Polisi mengerahkan pasukan khusus yang membawa poster layaknya demonstran yang bertugas mengamankan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Rabu (2/10). Para polisi pembawa poster tersebut justru menyuarakan imbauan dengan kalimat menggelitik.

Puluhan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh (ABA) menggelar aksi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (2/10). Mereka menolak Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Massa buruh hari ini menggelar aksi demonstrasi di gedung DPR dan MPR. Mereka menuntut anggota dewan membatalkan rancangan undang-undang untuk revisi UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ada Demo Buruh, Jalan Sekitar DPR Hari Ini Kembali Ditutup. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menambahkan, ribuan personel gabungan dikerahkan guna mengamankan aksi ini.

Wakapolda Jatim Brigjen Pol Toni Harmanto mengatakan, setidaknya diperkirakan ada sekitar 5 ribu buruh yang akan turun ke jalan. Mereka akan melakukan aksi di dua tempat, yakni Gedung DPRD Provinsi dan Kantor Gubernur Jatim.

Buruh PT Tang Mas menggelar demonstrasi di depan pabrik yang terletak di Kecamatan Tapos, Depok. Setidaknya ada 108 buruh yang melakukan demonstrasi menanyakan perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Para buruh menggelar demo dengan cara mogok kerja selama tiga hari. Mereka menuntut haknya selama bekerja di pabrik itu.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan mengumpulkan massa untuk menggelar aksi menentang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Aksi rencananya akan dilaksanakan pada 2 Oktober 2019.

Agus menekankan, revisi UU 13 tahun 2003 tentang perburuhan yang akan dilakukan Pemerintah, sangat merugikan kaum buruh.

Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan P Diponegoro, Medan, Kamis (15/8). Mereka menolak rencana revisi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.