Aksi Mahasiswa Kontrol Pemerintahan: FPIR Soroti Dinamika Demokrasi dan Isu Ekonomi

Aksi demonstrasi mahasiswa kembali menjadi sorotan publik sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintahan. Fenomena ini dianggap wajar ketika masyarakat merasakan adanya persoalan dalam tata kelola pemerintahan.

Koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella, menyatakan hal ini dalam sarasehan bertajuk Solidaritas Nasional Untuk Indonesia Tangguh di Jakarta, Jumat (26/6). Ia menyoroti peningkatan aksi dari berbagai elemen di sejumlah daerah hingga di Jakarta.

Diskusi tersebut juga menghadirkan pandangan dari Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Niswatus Shabrina dan Staf Khusus Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wawan Sugiyanto. Mereka membahas pergerakan intelektual dan tantangan ekonomi nasional.

Fauzan Ohorella menegaskan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa adalah manifestasi wajar dari kontrol sosial. Ini muncul dari keresahan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan.

Ia juga menyinggung isu "Reformasi Jilid 2" yang dinilai tidak relevan dan sangat tendensius. Isu tersebut dianggap berpotensi mengacaukan stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Fauzan, isu tersebut bukan bagian dari perjuangan aspirasi mahasiswa. Oleh karena itu, seluruh pihak harus bisa menjaga solidaritas nasional pemerintahan Prabowo-Gibran.

Melalui berbagai diskusi, FPIR berharap Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) dapat memberi pesan bagi kelompok yang ingin mendeligitimasi soliditas pemerintah hari ini.

Niswatus Shabrina dari PB HMI menyoroti pergerakan kaum intelektual saat ini. Ia berpendapat bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak publik dan penyeimbang bagi demokrasi.

Shabrina menambahkan, aspirasi kini dapat disampaikan melalui banyak metode, termasuk kanal media sosial yang berupa konten. Ini juga menjadi bentuk aspirasi yang sah.

Ia menekankan peran pers sebagai bagian dari pilar demokrasi yang harus menjadi ruang edukasi bagi publik. Namun, ia mengkritik munculnya isu lain yang diamplifikasi oleh beberapa media demi menarik pembaca (viewers), bukan lagi dalam konteks penyedia informasi bagi publik.

Algoritma media sosial atau situs media seringkali menampilkan isu-isu yang keluar dari konteks pergerakan mahasiswa. Ini dapat mengaburkan tujuan utama dari Aksi Mahasiswa Kontrol Pemerintahan.

Wawan Sugiyanto, Staf Khusus Wakil Menteri Ketenagakerjaan, turut menjelaskan soal isu sejumlah perusahaan besar yang ingin keluar dari Indonesia. Ia juga menyinggung potensi ribuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Dirinya mengatakan hal itu tidak murni kesalahan pemerintah lantaran pihaknya juga terus mendorong soal kesejahteraan kelompok buruh.

Namun, Wawan menekankan bahwa permintaan dari buruh juga harus menyesuaikan dengan kapasitas perusahaan. Ia menilai ini yang menjadi trigger bagi isu ketenagakerjaan tersebut.

Di sisi lain, ia menegaskan penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus terus ditingkatkan. UMKM dianggap sebagai wujud sel-sel ekonomi kerakyatan lantaran lapangan kerja tidak selalu berbentuk perusahaan yang besar. Penguatan UMKM bukan hanya tentang menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi dari bawah. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang lebih stabil dan inklusif, mengurangi ketergantungan pada investasi asing dan perusahaan besar yang rentan terhadap gejolak global. Ini sejalan dengan visi pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Sumber: AntaraNews