Presiden Prabowo Targetkan Perampingan BUMN Jadi 250 Perusahaan, Dony Oskaria Pastikan Tak Ada PHK

Pemerintah menargetkan perampingan BUMN secara signifikan menjadi 250 perusahaan dalam dua tahun ke depan. Dony Oskaria memastikan proses ini tidak akan menimbulkan PHK, menjaga keberlangsungan kerja karyawan.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan percepatan perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Targetnya adalah mencapai 250 perusahaan dari ribuan yang ada sebelumnya. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan kontribusi BUMN bagi negara.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo. Ia berdialog dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria. Dony Oskaria memberikan konfirmasi mengenai target akhir jumlah BUMN.

Pengumuman ini disampaikan pada Minggu, 28 Juni 2026, di Jakarta. Tepatnya saat penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI). Presiden menekankan pentingnya rasionalisasi BUMN demi kepentingan rakyat.

Target Ambisius Perampingan BUMN Demi Efisiensi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk merampingkan jumlah BUMN secara drastis. Dari lebih dari seribu BUMN, saat ini sudah lebih dari 200 perusahaan ditutup. Presiden menargetkan jumlah akhir BUMN akan berkisar 250 hingga 300 perusahaan. Dony Oskaria, Kepala BP BUMN, mengonfirmasi bahwa target finalnya adalah sekitar 250 perusahaan.

Langkah ini diambil karena banyak BUMN yang tidak memberikan keuntungan signifikan dan justru membebani biaya operasional tinggi. Presiden Prabowo menyebut bahwa lebih dari 750 BUMN telah ditutup. Ia menekankan bahwa uang rakyat tidak seharusnya terbuang untuk perusahaan yang hanya membayar overhead tanpa menghasilkan keuntungan.

Rasionalisasi ini diharapkan dapat segera diselesaikan dalam dua tahun ke depan. Tujuannya agar perusahaan negara menjadi lebih efisien dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Transformasi ini juga bertujuan untuk menciptakan tata kelola BUMN yang lebih baik.

Jaminan Tidak Ada PHK dalam Konsolidasi BUMN

Meskipun terjadi perampingan besar-besaran, Dony Oskaria memastikan bahwa proses ini tidak akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Seluruh pegawai BUMN akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi. Presiden Prabowo juga tidak menginginkan adanya PHK dalam program ini.

Danantara, yang saat ini melakukan streamlining terhadap sekitar 1.077 perusahaan BUMN, menargetkan penyelesaian pada tahun 2026. Sekitar 52 persen BUMN saat ini masih mengalami kerugian, dengan total mencapai Rp20 triliun. Konsolidasi menjadi langkah krusial untuk meningkatkan efisiensi dan kesehatan finansial perusahaan negara.

Dony Oskaria menjelaskan bahwa biaya tenaga kerja jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan dari restrukturisasi. Ia memperkirakan biaya tenaga kerja per tahun hanya sekitar Rp2 hingga Rp3 triliun. Dengan penghematan yang bisa mencapai puluhan triliun, mempertahankan karyawan dinilai sebagai langkah yang tepat.

Seluruh karyawan akan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan tanpa ada pengurangan. Dony menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menzalimi karyawan, karena kondisi perusahaan bukan kesalahan mereka. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja BUMN.

Potensi Penghematan dan Efisiensi Signifikan dari Transformasi BUMN

Program konsolidasi BUMN ini diperkirakan berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga sekitar Rp50 triliun setiap tahun. Penghematan ini berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, dan perusahaan di bawahnya. Praktik transaksi berlapis ini selama ini dinilai menimbulkan inefisiensi yang signifikan.

Sebagai contoh, Dony Oskaria menyebutkan penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS. Keberhasilan ini menjadi model yang akan diterapkan pada kelompok usaha BUMN lainnya.

Langkah transformasi ini dirancang untuk membuat perusahaan negara lebih ramping, sehat, dan efisien. Pada akhirnya, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan aset negara.

Sumber: AntaraNews