Di Parlemen, Prabowo Soroti BUMN Tak Produktif: 'Ngarang Aja Itu Untungnya'

Presiden Prabowo Subianto menyoroti kinerja sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilainya tidak produktif. Dalam pidato di hadapan anggota parlemen, Jumat (14/8/2026), ia juga menyindir praktik pelaporan yang seolah-olah menampilkan perusahaan negara mencetak keuntungan.

Prabowo menyatakan pemerintah menemukan persoalan tersebut setelah membentuk Danantara, yang memetakan ekosistem BUMN beserta entitas turunannya. Temuan awal mencatat jumlah perusahaan negara dan afiliasinya mencapai lebih dari seribu.

"Saya laporkan semua, saya takut rakyat kita marah. Terlalu banyak BUMN tidak produktif, ngarang aja itu untungnya ," kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen, Jumat (14/8/2026).

Temuan Danantara: 1.074 Entitas BUMN dan Banyaknya Lapisan

Menurut Prabowo, pembentukan Danantara memperlihatkan betapa gemuknya struktur korporasi negara. Pemerintah mencatat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya, dengan banyak yang tidak produktif serta berlapis-lapis struktur direksi dan komisaris.

"Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris," ujarnya.

Ia menegaskan BUMN merupakan milik seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok atau jabatan tertentu. "BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa," tegasnya.

750 Lebih BUMN Akan Ditutup, 290 Sudah Berhenti Operasi

Sebagai langkah pembenahan, Prabowo menyampaikan pemerintah telah menutup 290 BUMN. Hingga akhir tahun, jumlah entitas negara ditargetkan dirampingkan sehingga hanya menyisakan paling banyak 300 perusahaan, yang berarti lebih dari 750 BUMN akan ditutup.

"Dengan bangga saya mau laporkan, hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup," katanya.

Ia menambahkan, hanya perusahaan yang memberikan nilai tambah yang akan dipertahankan. "Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan," ujarnya.

Efisiensi Overhead Rp50 Triliun dan Arah Pemakaian Dana

Prabowo menyebut perampingan itu menghasilkan penghematan biaya operasional (overhead) sekitar Rp50 triliun. Ia bahkan menyebut langkah ini sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia.

"Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini kita telah hemat overhead sekitar 50 triliun Rupiah," ucapnya.

Ia merinci efisiensi berasal antara lain dari pos gaji direksi, komisaris, dan sewa gedung. "Ini artinya setiap tahun 50 triliun Rupiah tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat," kata Prabowo.

Prabowo menutup pemaparannya dengan menegaskan dasar konstitusional pembenahan BUMN. "Selain itu, kita juga telah melaksanakan perintah Undang Undang Dasar 1945 untuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia, agar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.