Makassar Gelar Debat Publik Panas: Mengupas Tuntas Pro Kontra Danantara, Superholding Aset Triliunan Rupiah

Nagara Institute menggelar debat publik perdana di Makassar, menyoroti Danantara sebagai superholding beraset fantastis. Apakah Danantara akan jadi mesin ekonomi atau pintu mega korupsi? Simak pro dan kontranya dalam artikel ini.

Nagara Institute, sebuah lembaga independen yang berfokus pada riset kebijakan publik, telah memilih Kota Makassar sebagai lokasi perdana pelaksanaan debat publik. Debat ini membahas isu krusial mengenai Danantara, sebuah inovasi terbaru yang digadang-gadang mampu meningkatkan perekonomian nasional secara signifikan.

Isu utama yang menjadi sorotan adalah status Danantara sebagai superholding yang mengelola aset fantastis senilai 900 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp14.700 triliun. Angka aset yang sangat besar ini memicu perhatian publik luas mengenai potensi dan risiko yang menyertainya.

Direktur Nagara Institute, Akbar Faizal, di Makassar, menyerukan agar publik memberikan perhatian serius pada isu ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para pemegang kas negara tidak main-main dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Menguak Potensi dan Risiko Danantara bagi Ekonomi Nasional

Pemerintah menggambarkan Danantara sebagai mesin baru yang vital untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8 persen. Harapan besar disematkan pada entitas ini untuk mendorong kemajuan dan stabilitas ekonomi bangsa.

Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran serius bahwa Danantara berpotensi menjadi pemicu kehancuran ekonomi nasional. Hal ini dapat terjadi apabila pengelolaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konseptual atau jika dikelola secara koruptif.

Akbar Faizal menyoroti kekhawatiran banyak pihak di tengah budaya korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang masih ada. Ia khawatir Danantara akan menjadi pintu mega korupsi yang menciptakan kerentanan baru terhadap fondasi ekonomi negara.

Debat Publik "Pro Kontra Model Pengelolaan BUMN pada Era Ekonomi Baru"

Problematika kompleks seputar Danantara ini dikupas tuntas dalam debat publik yang berlangsung di Makassar. Acara tersebut mengusung tajuk "Pro Kontra Model Pengelolaan BUMN pada Era Ekonomi Baru" untuk membedah berbagai sudut pandang.

Debat ini menghadirkan sejumlah pakar lintas disiplin ilmu untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan mendalam. Para pakar tersebut meliputi ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky, pengamat kebijakan Wijayanto Samirin, serta pakar hukum Prof Aminuddin Ilmar.

Menurut Akbar Faizal, acara ini diharapkan dapat melahirkan poin-poin rekomendasi konkret kepada pemerintah dan Danantara. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk perbaikan pengelolaan BUMN di masa depan agar lebih transparan dan akuntabel.

Tren Penurunan Laba BUMN dan Implikasi Kehadiran Danantara

Sebuah temuan baru yang mengejutkan menunjukkan adanya tren penurunan laba BUMN yang signifikan. Laba BUMN tercatat turun dari Rp327 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp304 triliun pada tahun 2024.

Penurunan laba ini terjadi setelah pemerintah membentuk Danantara, memunculkan pertanyaan besar tentang korelasinya. Fakta ini menambah urgensi diskusi mengenai efektivitas dan akuntabilitas Danantara dalam mengelola aset negara.

Akbar Faizal mengungkapkan, "Kita sedang menyaksikan pergeseran besar dalam sejarah ekonomi kita." Ia menambahkan bahwa Nagara Institute hadir untuk memastikan narasi mengenai Danantara tidak hanya datang dari satu sisi, melainkan juga dari kacamata kritis akademisi dan ahli yang peduli pada masa depan kekayaan bangsa.

Sumber: AntaraNews