PEDAS: Hilirisasi dan DHE Perkuat Nasionalisme Ekonomi di Era Presiden Prabowo

Lembaga riset PEDAS menilai kebijakan hilirisasi industri dan optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat fondasi nasionalisme ekonomi Indonesia. Simak analisis lengkapnya.

Lembaga riset PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS) baru-baru ini menyoroti arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PEDAS menilai kebijakan tersebut secara signifikan memperkuat nasionalisme ekonomi Indonesia.

Direktur PEDAS, Anthony Leong, menjelaskan bahwa penguatan ini tercermin dari tata kelola sumber daya alam (SDA), hilirisasi industri, serta optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE). Pernyataan ini disampaikan Anthony dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu, 13 Juni.

Menurut Anthony, langkah-langkah strategis ini sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo mengenai pentingnya nasionalisme sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Fondasi Nasionalisme Ekonomi dan Potensi Strategis

Anthony Leong dari PEDAS menekankan bahwa sejarah telah membuktikan bagaimana negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan China mencapai lompatan ekonomi. Mereka membangun kemajuan di atas fondasi nasionalisme ekonomi yang kuat.

Nasionalisme ekonomi, menurutnya, bukan berarti menutup diri dari dunia internasional, melainkan memastikan bahwa kekayaan nasional dikelola secara optimal. Ini termasuk devisa nasional dan sumber daya strategis, demi kemakmuran rakyat Indonesia.

PEDAS mencatat komoditas strategis seperti batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy telah masuk tahap awal skema tata kelola ekspor. Komoditas ini memiliki nilai ekspor lebih dari 66 miliar dolar AS per tahun.

Angka tersebut setara dengan sekitar seperempat dari total ekspor nasional, menunjukkan posisi kuat Indonesia dalam rantai perdagangan global. Kebijakan ini memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang Indonesia.

Kebijakan Strategis untuk Nilai Tambah dan Ketahanan Nasional

Indonesia saat ini sedang berupaya memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang melalui serangkaian kebijakan. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperbesar penerimaan negara, dan memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.

Anthony mengakui bahwa perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah adalah hal biasa dalam ekonomi politik. Namun, fokus utama harus tetap pada kepentingan nasional Indonesia.

Penting untuk menilai apakah kebijakan tersebut meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperbesar manfaat ekonomi dari kekayaan alam. Perdebatan publik harus didasarkan pada data dan tujuan bersama untuk daya saing Indonesia.

Transformasi ekonomi yang menyentuh sektor strategis seringkali memunculkan perbedaan pandangan. Hal ini karena menyangkut perubahan tata kelola dan distribusi manfaat ekonomi dalam skala besar.

Optimalisasi DHE, Hilirisasi, dan Amanat Konstitusi

PEDAS menilai penguatan devisa hasil ekspor (DHE), hilirisasi, dan tata kelola ekspor strategis merupakan instrumen vital. Instrumen ini dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Semakin besar DHE yang berada dalam sistem keuangan domestik, semakin kuat stabilitas nilai tukar, likuiditas perbankan, dan kapasitas pembiayaan pembangunan nasional. Ini krusial untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Hilirisasi, sebagai prioritas pemerintah, memungkinkan Indonesia tidak lagi hanya menjual bahan mentah. Kebijakan ini mendorong pengembangan industri pengolahan yang menghasilkan nilai tambah lebih besar.

Anthony menegaskan bahwa keberhasilan agenda ini akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia. Ini untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama Asia pada dekade mendatang.

Kebijakan tata kelola ekspor SDA, penguatan DHE, dan hilirisasi yang dijalankan pemerintah merupakan pengejawantahan amanat Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Sumber: AntaraNews