Keuntungan dan Tantangan Program Hilirisasi di Indonesia

Pemerintah juga telah membentuk Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang diketuai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya mengingatkan agar hilirisasi dijadikan sebagai gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi sektoral, tetapi sebuah strategi jangka panjang untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam (SDA) dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

"Ini bukan semata soal industri, tapi soal arah masa depan bangsa. Hilirisasi harus menjadi gerakan nasional. Semua anak bangsa harus punya perspektif yang sama bahwa inilah jalan menuju kemandirian dan kemajuan Indonesia,” tegas Bambang di Jakarta, Selasa (6/5).

Dia menegaskan, kebijakan hilirisasi telah memiliki dasar hukum kuat sejak disahkannya Undang-Undang Minerba pada 2009, yang kemudian diperkuat lewat revisi UU No. 3 Tahun 2020 dengan pelarangan ekspor bijih mineral mentah.

Pemerintah juga telah membentuk Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang diketuai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan hilirisasi ini dinilai berhasil menciptakan nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat kontrol atas kekayaan SDA Indonesia.

Saat ini, pemerintah tengah menggenjot hilirisasi pada 28 komoditas strategis yang tersebar di delapan sektor utama. Di antaranya, nikel yang diproyeksikan memberi kontribusi signifikan: 180 ribu lapangan kerja baru dan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai USD 15,8 miliar pada tahun 2030. Komoditas lain seperti kelapa sawit juga menjadi pilar penting dalam strategi hilirisasi.

Namun, politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan adanya tantangan serius di lapangan. Misalnya, terbatasnya infrastruktur, kurangnya kesiapan SDM dan teknologi, regulasi yang tumpang tindih, lemahnya sistem logistik dan kawasan industri, hingga minimnya peran UMKM akibat sulitnya akses pembiayaan. Selain itu, tekanan global terhadap pengurangan emisi karbon juga menuntut pengembangan industri hilir yang ramah lingkungan.

Menjawab tantangan itu, Bambang mendorong kolaborasi antarsektor dan lintas kementerian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat regulasi, serta menciptakan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi industri, dukungan terhadap pelaku usaha lokal, serta program pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja.

"Kalau kita ingin berdikari secara ekonomi dan jadi pemain global, hilirisasi harus jadi kesadaran kolektif. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tugas kita bersama sebagai bangsa,' tutup legislator asal Bangka Belitung tersebut.

Hilirisasi dan TKDN Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan kombinasi antara kebijakan hilirisasi, transformasi industri berbasis teknologi dan riset, serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dengan kombinasi kebijakan hilirisasi, peningkatan TKDN, serta transformasi industri berbasis teknologi dan riset, kami optimistis kinerja dan kontribusi ekonomi sektor industri manufaktur akan terus meningkat dan menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan," kata Menperin dikutip dari Antara.

Menperin menyampaikan, kebijakan tersebut menjadi strategi utama yang terus dipacu untuk lebih menguatkan rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah bahan baku domestik.

Pihaknya memulai reformasi kebijakan TKDN sejak awal Januari 2025 lalu. Hal ini menjadi krusial untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Selain itu, kata Menperin, hilirisasi merupakan kunci untuk mengubah paradigma ekonomi berbasis komoditas mentah menjadi produk yang bernilai tambah tinggi. Kebijakan ini juga terbukti memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional, di antaranya membuka lapangan kerja, memperluas investasi, dan meningkatkan nilai ekspor.

Bahkan, menurut data World Bank, terjadinya peningkatan Manufacturing Value Added (MVA) juga turut berdampak pada posisi Indonesia yang masuk ke dalam negara manufaktur global. Pada tahun 2023, Indonesia berhasil masuk di posisi 12 besar dalam Manufacturing Countries by Value Added di dunia.

"Untuk terus memacu value added ini perlu kebijakan yang strategis, pro-bisnis dan pro-investasi, sehingga industri manufaktur kita semakin berdaya saing di kancah global," katanya.

Merujuk data World Bank, MVA sektor manufaktur Indonesia pada tahun 2023 mencapai 255,96 miliar dolar AS atau Rp4,26 kuadriliun (kurs Rp16.634). Angka ini meningkat 36,4 persen dibanding tahun 2022 sebesar 241,87 miliar dolar AS atau Rp4,02 kuadriliun.

Sementara itu, BPS mencatat, industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 4,31 persen pada triwulan I-2025. Adapun sektor-sektor yang menjadi penopang kinerja industri manufaktur pada periode tersebut, antara lain industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 6,04 persen. Hal ini didukung oleh permintaan yang cukup tinggi selama Ramadhan dan Idul Fitri.

"Tren peningkatan kontribusi industri pengolahan nonmigas ini adalah sinyal positif bahwa upaya pemerintah dalam memperkuat struktur industri terus berjalan, karena untuk menciptakan industri yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dan menghasilkan nilai tambah tinggi bagi perekonomian serta penyerapan tenaga kerja," katanya pula.