UN Women Soroti Pentingnya Hak Otonomi Tubuh Perempuan untuk Kesetaraan dan Keadilan

UN Women menekankan pentingnya hak otonomi tubuh perempuan sebagai hak asasi fundamental. Mari selami lebih dalam mengapa hak ini krusial bagi kesetaraan dan keadilan menyeluruh.

UN Women, sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berdedikasi untuk mendorong kesetaraan gender, secara tegas menyoroti pentingnya bagi perempuan untuk memiliki hak otonomi atas tubuhnya. Hak ini merupakan fondasi fundamental yang memungkinkan perempuan membuat keputusan mandiri terkait tubuh, kesehatan, dan masa depan mereka tanpa intervensi. Penegasan ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan penuh terhadap hak-hak dasar perempuan di seluruh dunia.

Penekanan terhadap "bodily autonomy" ini disampaikan oleh Head of Programmes UN Women Indonesia, Dwi Yuliawati, dalam acara peringatan Hari Perempuan Internasional (International Women's Day/IWD) 2026 di Jakarta. Acara yang diselenggarakan oleh UN Global Pulse tersebut mengusung tema "Hak, Keadilan, Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan," yang menyoroti berbagai hak esensial yang harus dilindungi oleh negara. Diskusi ini membuka wawasan mengenai tantangan dan upaya yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Dwi Yuliawati mengungkapkan data mengejutkan bahwa secara global, perempuan baru menikmati sekitar 64 persen hak hukum yang setara dengan laki-laki. Angka ini mencakup tidak hanya akses terhadap keadilan, tetapi juga hak-hak lain secara keseluruhan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari perempuan. Kesenjangan ini menunjukkan urgensi untuk mempercepat upaya pemenuhan hak-hak perempuan di berbagai sektor.

Kesenjangan Hak Hukum dan Upah Setara Perempuan

Salah satu hak fundamental yang belum dapat dinikmati oleh perempuan secara inklusif adalah hak hukum, seperti yang disampaikan oleh Dwi Yuliawati. Kesenjangan ini mencerminkan adanya hambatan sistemik yang menghalangi perempuan untuk sepenuhnya mengakses dan memanfaatkan hak-hak mereka. Hal ini memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan dan masyarakat luas untuk memastikan kesetaraan akses.

Selain itu, data global juga menunjukkan bahwa hanya 44 persen negara di dunia yang menjamin pemberian upah yang setara untuk pekerjaan yang bernilai setara bagi perempuan dan laki-laki. Realitas ini menyoroti diskriminasi upah berbasis gender yang masih merajalela di banyak negara. Kondisi ini tentu berdampak pada kemandirian ekonomi dan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan.

UN Women berkomitmen untuk mengatasi disparitas ini dengan mendorong penegakan hukum yang lebih kuat. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati secara penuh. Upaya ini krusial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua.

Memahami Keadilan dalam Dimensi Multidimensi

Dwi Yuliawati menekankan bahwa keadilan bagi perempuan tidak hanya terbatas pada proses di ruang sidang, tetapi juga terwujud ketika hak-hak mereka dilindungi oleh hukum yang berlaku. Keadilan sejati tercapai apabila hukum dan seluruh perangkatnya menghormati martabat serta kebebasan perempuan. Ini adalah landasan untuk membangun sistem yang responsif terhadap kebutuhan perempuan.

"Jadi kita harus membawa keadilan ini ke multidimensional understanding, pengertian yang multidimensi terhadap justice. Itu yang memastikan dignity, martabat, dan kebebasan perempuan," kata Dwi. Pandangan ini menyerukan pemahaman yang lebih luas mengenai keadilan, melampaui definisi konvensional. Pendekatan multidimensi ini penting untuk mengatasi akar masalah ketidakadilan.

Penting untuk diingat bahwa identitas perempuan tidak tunggal; ada kelompok perempuan yang lebih rentan dan memiliki akses terbatas terhadap sistem peradilan dibandingkan kelompok lain. Dwi menyebut kondisi ini sebagai "hambatan struktural" yang harus diatasi melalui pendekatan inklusif dalam penegakan hukum. Mengakui keragaman pengalaman perempuan adalah kunci untuk keadilan yang merata.

Aksi Nyata Melalui Kebijakan Inklusif dan Kolaborasi

Setelah menyoroti pentingnya penegakan hak dan keadilan, Dwi juga menekankan perlunya aksi nyata yang diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi perempuan. Kebijakan semacam ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap keamanan dan kesejahteraan perempuan di berbagai aspek kehidupan. Implementasi kebijakan yang kuat sangat dibutuhkan untuk perubahan yang berkelanjutan.

Di UN Women, berbagai inisiatif dilakukan untuk mendorong keadilan yang setara bagi perempuan dan anak perempuan. Salah satunya adalah upaya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemenuhan hak perempuan, baik di lingkungan kerja maupun di dalam komunitas. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, UN Women berkolaborasi dengan Srikandi Danantara, Kementerian BUMN, dan Forum Human Capital Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan menyatukan berbagai perusahaan yang berkomitmen untuk membangun tempat kerja yang lebih inklusif gender. Hal ini diwujudkan melalui serangkaian program pengembangan kapasitas dan implementasi aksi nyata yang berfokus pada kesetaraan.

Sumber: AntaraNews