Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepakat menjalin kerja sama di bidang keamanan siber dengan pemerintah Inggris Raya melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian mengingatkan pentingnya keamanan ruang siber. Oleh sebab itu, persandian menjadi jantung pertahanan yang tak bisa dianggap remeh.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan komitmennya untuk menjaga data siber pemerintah. Sejumlah upaya dan strategi telah dilakukan guna menangkal potensi serangan siber yang datang.

Kepala BSSN Letjen TNI (Purn), Hinsa Siburian menjelaskan, Dinas Kode pun pada 1949 diubah namanya menjadi Djawatan Sandi, usai berhasil menyokong komunikasi Indonesia di periode 1948 untuk terhubung dengan perwakilan lainnya di luar negeri selama masa Agresi Militer Belanda II.

Menurut dia dari 1,6 miliar serangan tersebut kategori anomali terbanyak yaitu malware, aktivitas trojan hingga pengumpulan informasi untuk mengetahui celah keamanan.

BSSN tengah mendalami motif dan tujuan dari hacker tersebut melakukan tindak Hacking.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyiapkan simulasi sebuah kota pintar yang merupakan gambaran Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa depan.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan, pesatnya era digital dan teknologi memberikan tantangan yang sangat besar bagi keamanan siber (cyber security) di berbagai sektor khususnya industri perbankan dan keuangan. Bagaimana tidak, laporan BSSN pada 2021 mencatat bahwa terdapat 1,6 miliar serangan siber.

Menurutnya, melakukan kebohongan di dunia maya berisiko besar. Pasti banyak pengguna media sosial akan ikut terhasut.

Menurutnya, setiap masyarakat mesti membenahi diri terkait keamanan datanya. Punya tanggung jawab masing-masing agar data yang dimilikinya di dunia maya tetap aman.

"Berdasarkan data Keminfo RI periode Januari-Desember 2021 ditemukan 2.036 sebaran hoax, terutama tentang Covid," tambahnya.

Situs Pusat Malware Nasional milik BSSN mengalami peretasan berupa perubahan halaman muka atau defacement.

Selain itu, secara fungsi organisasi lebih rendah sewaktu sebelum Lembaga Sandi Negara dilebur menjadi BSSN dan ditambahkan fungsi keamanan siber selain enkriptik.

Kondisi keamanan siber yang lemah tidak hanya dari berulangnya kasus persetan situs milik negara. Namun juga rentetan kebocoran data milik penduduk.