BSSN

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat tata kelola keamanan siber dengan dukungan BSSN, menyiapkan strategi komprehensif menghadapi ancaman digital yang terus berkembang.

Komisi XIII DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap layanan Surat Dukungan Work and Holiday Visa (SDUWHV) Imigrasi, menyoroti kendala sistem dan transparansi data pemohon.

Kampanye ini merupakan bagian dari komitmen Bank Saqu untuk terus mendampingi nasabah, memastikan mereka dapat bertransaksi secara aman dan nyaman.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan 27 bank dan lembaga penyedia kartu kredit untuk melaporkan transaksi, sekaligus memastikan kerahasiaan dan keamanan data nasabah sesuai regulasi terbaru terkait Kewajiban Laporan Transaksi Kartu Kredit DJP.

Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali menegaskan komitmen penguatan keamanan siber saat berkunjung ke Badan Siber dan Sandi Negara di Sawangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kerja sama antara TNI Angkatan Laut dan BSSN semakin solid dalam membangun sistem pertahanan negara yang adaptif dan tangguh.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Periksa LK K/L bidang politik, hukum, dan keamanan Tahun 2025 dengan fokus perbaikan tata kelola, akuntabilitas, dan integrasi prinsip ESG demi Indonesia Emas 2045. Simak detailnya.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan komitmennya untuk menjaga kedaulatan siber nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, memastikan stabilitas digital Indonesia.

Pemerintah Provinsi Lampung gencar lakukan penguatan keamanan siber untuk menjamin layanan publik digital yang aman dan optimal bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya keamanan siber sebagai tulang punggung negara, terutama menghadapi ancaman AI dan deepfake yang makin kompleks di tahun 2026.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Jawa Timur sebagai **Jatim Pionir Teknologi Informasi** setelah meraih Be Award 2025 dari BSSN berkat pemanfaatan tanda tangan elektronik masif. Simak komitmen Jatim dalam transformasi digital!

Lembaga penyiaran kini perlu waspada terhadap potensi serangan siber.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo serius tingkatkan Keamanan Digital setelah ratusan serangan siber terdeteksi. Bagaimana strategi mereka melindungi layanan publik?

Sinergi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Kolaborasi BSSN BPK krusial untuk tata kelola pemerintahan akuntabel dan keamanan siber. Bagaimana mereka bersatu demi kepentingan rakyat?

Pemerintah Kabupaten Probolinggo resmi mengukuhkan Tim Tanggap Insiden Siber Probolinggo (TTIS), sebuah langkah strategis untuk memperkuat pertahanan siber daerah. Bagaimana tim ini akan melindungi data penting?

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai pelopor forum persandian dan keamanan siber daerah, mengakui peran historisnya. Temukan mengapa Yogyakarta menjadi fondasi penting bagi keamanan siber nasional.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan peran Penyidik TNI RUU KKS hanya menindak anggota militer dalam kejahatan siber. Apa implikasi kebijakan ini?

Kemenkopolkam mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Utara untuk segera membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) demi melindungi data publik dari ancaman siber yang kian masif. Mengapa ini mendesak?

Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengingatkan bahwa mengabaikan peretasan portal pemerintah membuka celah kerentanan baru, termasuk Zero Day Attack, bagi keamanan siber pemerintah.