bantuan hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OPBH) terakreditasi untuk memastikan kualitas layanan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu.

Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan kesiapan adopsi Undang-Undang Penyesuaian Pidana, mendorong efisiensi regulasi serta kepastian hukum humanis, dan meluncurkan buku bantuan hukum.

Irjen Kemenkum RI Komjen Pol Hendro Pandowo menyoroti pentingnya disiplin dan keteladanan aparatur demi integritas serta pelayanan publik yang prima. Simak penekanan penting ini untuk menjaga kualitas kinerja Kemenkum.

Kanwil Kemenkum Kalteng optimalkan bantuan hukum warga miskin melalui adendum kontrak anggaran 2026. Ini memastikan akses keadilan merata dan transparan bagi masyarakat kurang mampu.

Kantor Wilayah Kemenkum Malut gencar perkuat Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum serta perlindungan HAM di Maluku Utara.

Kanwil Kemenkumham Maluku terus mengoptimalkan peran pos bantuan hukum (posbankum) guna memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa, memastikan keadilan dapat dijangkau.

Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhasil melakukan Penyelamatan Aset Bone Bolango berupa kendaraan dinas senilai Rp1,67 miliar melalui jalur bantuan hukum non litigasi, memastikan tata kelola transparan dan pelayanan publik optimal.

Kanwil Kemenkum Sulbar meluncurkan inovasi "Mapparede Hukum" untuk memperkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat, menjangkau masyarakat di pelosok, termasuk Pulau Karampuang, guna meningkatkan kesadaran hukum.

PERADI SAI berkomitmen mendorong transformasi profesi advokat Indonesia menjadi lebih modern dan adaptif, menjawab tantangan kompleksitas hukum dan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Aliansi Wirausaha Kebangsaan Indonesia (AWKI) menyoroti krusialnya perlindungan bagi pengemudi ojol perempuan yang rentan risiko. Organisasi ini menyiapkan skema bantuan hukum dan kolaborasi strategis untuk mendukung mereka.

Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat peran paralegal di Kubu Raya. Penguatan paralegal ini bertujuan memperluas akses keadilan masyarakat, terutama di tingkat desa, sesuai nomenklatur terbaru.

Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya mendorong Peningkatan Kesadaran Hukum di tengah masyarakat melalui berbagai program, termasuk sosialisasi Kadarkum dan penyediaan bantuan hukum yang komprehensif.

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat terus mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat, memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel dan transparan.

Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pelanggaran OBH terkait pungutan biaya. Langkah tegas ini memastikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat, menjaga integritas program nasional.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) melatih 19 paralegal angkatan IV untuk memperluas akses keadilan hukum berbasis HAM, membekali mereka dengan pemahaman komprehensif.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) aktif melakukan monitoring Posbankum di Desa Jeruk dan Batu Belubang, Bangka Tengah, memastikan layanan bantuan hukum optimal bagi masyarakat desa.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah perkuat kualitas layanan Posbankum di Tolitoli, memastikan pelaporan akurat dan akses keadilan merata bagi masyarakat. Simak upaya peningkatan ini!

Kantor Wilayah Kemenkum Sumut terus memperkuat peran Posbankum Pematangsiantar untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan hukum yang merata dan berkeadilan, terutama dalam penyelesaian masalah non-litigasi.

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pendampingan Posbankum hingga tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan dan pemahaman hukum yang memadai.