Bantuan Hukum

Kanwil Kemenkum Sulbar meluncurkan inovasi "Mapparede Hukum" untuk memperkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat, menjangkau masyarakat di pelosok, termasuk Pulau Karampuang, guna meningkatkan kesadaran hukum.

PERADI SAI berkomitmen mendorong transformasi profesi advokat Indonesia menjadi lebih modern dan adaptif, menjawab tantangan kompleksitas hukum dan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Aliansi Wirausaha Kebangsaan Indonesia (AWKI) menyoroti krusialnya perlindungan bagi pengemudi ojol perempuan yang rentan risiko. Organisasi ini menyiapkan skema bantuan hukum dan kolaborasi strategis untuk mendukung mereka.

Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat peran paralegal di Kubu Raya. Penguatan paralegal ini bertujuan memperluas akses keadilan masyarakat, terutama di tingkat desa, sesuai nomenklatur terbaru.

Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya mendorong Peningkatan Kesadaran Hukum di tengah masyarakat melalui berbagai program, termasuk sosialisasi Kadarkum dan penyediaan bantuan hukum yang komprehensif.

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat terus mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat, memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel dan transparan.

Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pelanggaran OBH terkait pungutan biaya. Langkah tegas ini memastikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat, menjaga integritas program nasional.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) melatih 19 paralegal angkatan IV untuk memperluas akses keadilan hukum berbasis HAM, membekali mereka dengan pemahaman komprehensif.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) aktif melakukan monitoring Posbankum di Desa Jeruk dan Batu Belubang, Bangka Tengah, memastikan layanan bantuan hukum optimal bagi masyarakat desa.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat menggelar pelatihan paralegal bagi 1.044 peserta dari enam kabupaten, bertujuan memperkuat akses keadilan masyarakat di wilayah tersebut.

Puluhan kelurahan di Bantul kini memiliki Layanan Posbankum, fasilitas mediasi hukum yang mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat. Simak bagaimana posbankum beroperasi dan peran strategisnya.

Kementerian Hukum mengklaim **Posbankum** sukses meredam konflik masyarakat, termasuk sengketa rumah ibadah dan waris, menghadirkan keadilan hingga pelosok desa. Simak selengkapnya!

Kanwil Kemenkum Jambi menyelenggarakan pelatihan paralegal gelombang pertama 2026 untuk memperkuat peran Posbankum di desa dan kelurahan, memastikan akses keadilan merata bagi masyarakat.

Kemenkum Kalsel dan Korem 101/Antasari bersinergi memperkuat hukum, memperluas akses keadilan, dan layanan bantuan hukum bagi masyarakat Kalsel. Kolaborasi strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan MoU.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng terus tingkatkan pembinaan Posbankum di Palangka Raya. Langkah strategis ini demi memastikan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mendapatkan akses keadilan yang merata dan berkualitas.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua telah membentuk 4.771 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di empat provinsi, memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Tanah Papua.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan apresiasi tinggi kepada Posbankum Sukoreno, Kulon Progo, yang efektif membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum secara damai dan legal.

Kantor Wilayah Kemenkum Babel melakukan pemantauan dan evaluasi Posbankum di Kabupaten Bangka untuk memastikan optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi melantik pengurus Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) masa bakti 2025-2030, menekankan peran penting advokat dalam menegakkan keadilan hingga tingkat desa.