Said Abdullah Tegaskan PDIP Jadi Partai Penyeimbang, Siap Dukung Pemerintah Jika Kebijakan Pro Rakyat

Menurut Said, sikap tersebut bukanlah posisi abu-abu maupun oposisi sebagaimana yang dikenal dalam sistem politik di sejumlah negara Barat.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah sebagai partai penyeimbang. Hal itu sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai.

Menurut Said, sikap tersebut bukanlah posisi abu-abu maupun oposisi sebagaimana yang dikenal dalam sistem politik di sejumlah negara Barat. Ia menjelaskan bahwa konsep partai penyeimbang yang diambil PDIP mengedepankan objektivitas dan proporsionalitas dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

"Sesuai keputusan Rakernas, PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi," ujar Said dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Said menjelaskan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menegaskan bahwa partai penyeimbang harus bersikap objektif dan proporsional. Karena itu, apabila pemerintah menghasilkan kebijakan dan kinerja yang baik untuk rakyat, PDIP akan memberikan dukungan penuh.

"Kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," kata Said.

Sebaliknya, jika terdapat kebijakan yang dinilai kurang tepat atau tidak memberikan hasil optimal bagi masyarakat, PDIP akan menyampaikan kritik dan masukan secara konstruktif. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab politik partai dan tidak selalu berkaitan dengan kepentingan elektoral.

Posisi penyeimbang berbeda dengan oposisi

Said menegaskan, posisi penyeimbang berbeda dengan oposisi. Menurut dia, oposisi memiliki kehendak politik yang berlawanan secara total dengan pemerintahan yang sedang berkuasa dan cenderung berupaya menonjolkan kelemahan pemerintah demi memperoleh keuntungan politik.

"Sebagai penyeimbang, PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029 sesuai aturan main yang digariskan konstitusi kita," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memahami dan menghargai sikap politik yang ditempuh PDIP. Bahkan, kata Said, Presiden menilai posisi partai penyeimbang sebagai bentuk persahabatan politik yang jujur.

"Presiden Prabowo sendiri sangat memahami sikap dan pilihan politik yang ditempuh oleh PDI Perjuangan. Bahkan beliau menyatakan terima kasih atas sikap itu, dan menganggapnya sebagai teman yang lebih jujur," tuturnya.

PDIP akan terus menjalankan fungsi penyeimbang

Menurut Said, Presiden juga menyadari bahwa tidak semua pujian berdampak positif bagi jalannya pemerintahan. Sikap kritis yang disampaikan secara objektif justru dapat menjadi masukan yang diperlukan dalam proses pengambilan kebijakan.

Karena itu, PDIP memastikan akan terus menjalankan fungsi penyeimbang dengan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat sekaligus memberikan kritik yang konstruktif apabila diperlukan, demi memastikan pemerintahan berjalan efektif hingga akhir masa jabatan pada 2029.