Ketua Banggar Sebut Penurunan Harga Minyak Bisa Kurangi Tekanan Fiskal Negara

Penurunan harga minyak dunia dinilai membawa dampak positif bagi perekonomian nasional. Salah satu manfaat yang paling terasa adalah berkurangnya tekanan terhadap fiskal negara di tengah ruang anggaran pemerintah yang masih terbatas.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, koreksi harga minyak dunia menjadi kabar baik yang patut disyukuri karena dapat meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Turunnya harga minyak dunia tentu kita syukuri bersama karena dapat mengurangi tekanan terhadap fiskal negara. Jika harga minyak terus meningkat, fiskal kita akan semakin terbebani karena ruang fiskal Indonesia tidak terlalu longgar," ujar Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Said, melemahnya harga komoditas energi memberikan angin segar bagi perekonomian. Kondisi ini dinilai mampu meredakan tekanan terhadap APBN yang selama ini menghadapi tantangan akibat dinamika harga energi global.

Di sisi lain, turunnya harga minyak dunia juga memunculkan harapan masyarakat mengenai kemungkinan adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di dalam negeri. Meski demikian, Said menegaskan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan perhitungan yang matang.

"Namun terkait penyesuaian harga BBM, menurut saya kemungkinan baru bisa dihitung bulan depan. Biasanya pemerintah dan DPR menggunakan rata-rata harga dalam periode tiga bulanan," jelas Said.

Rata-rata harga minyak mentah selama tiga bulan

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, penggunaan rata-rata harga minyak mentah selama tiga bulan merupakan bagian penting dari mekanisme evaluasi. Pendekatan tersebut diperlukan untuk mengantisasi fluktuasi harga yang kerap terjadi di pasar internasional sehingga kebijakan yang diambil tidak bersifat reaktif.

"Kalau hari ini harga minyak turun lalu langsung menurunkan harga BBM, kemudian besok harga naik lagi dan harus dinaikkan kembali, tentu akan merepotkan masyarakat maupun pelaku usaha," ujar Said.