OJK Ingatkan Bahaya AI dan Serangan Siber, Industri Keuangan Diminta Perkuat Tata Kelola

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi bahwa tantangan utama yang harus dihadapi adalah risiko siber dan penyalahgunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), yang perlu diatasi melalui penguatan dalam tata kelola serta manajemen risiko. Masalah penting ini terungkap dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang mengusung tema "Future Ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity".

Sophia Wattimena, anggota Dewan Komisioner OJK, menyatakan bahwa kompleksitas risiko di tingkat global menjadikan tata kelola yang kuat sebagai syarat penting untuk menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan, sekaligus mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan yang ada.

"Saat ini kita menghadapi risiko yang bergerak jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan organisasi atau institusi untuk beradaptasi. Hasil survei menunjukkan risiko siber dan penyalahgunaan AI menjadi perhatian utama, di samping perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan," ungkap Sophia saat membuka RGS OJK 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Selasa (14/7/2026).

Lebih lanjut, Sophia mengungkapkan bahwa data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan bahwa anomali transaksi di sektor jasa keuangan masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan risiko yang terintegrasi dan kolaboratif, serta dukungan terhadap tata kelola dan akuntabilitas yang kuat untuk mengatasi isu ini secara efektif.

Antusiasme terhadap RGS 2026 terlihat meningkat pesat. Peserta daring mencapai lebih dari 20.000 orang, meningkat 25% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara peserta luring berkisar antara 700 hingga 800 orang. Selain itu, OJK juga menerima lebih dari 1.000 karya ilmiah dalam Innovation Paper Competition, yang menunjukkan peningkatan lebih dari 80% dibandingkan tahun lalu.

Di sisi lain, Edwin Hidayat Abdullah, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menekankan pentingnya kepercayaan (trust) sebagai fondasi utama dalam ekonomi digital, terutama di tengah pesatnya adopsi AI. Ia menyatakan, "Di era AI, trust bukan lagi sekadar nilai, tetapi menjadi infrastruktur ekonomi. Kami menyebutnya trust is the new bandwidth." Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan ekosistem digital menjadi aset yang sangat berharga.

Edwin juga menambahkan bahwa kepatuhan (compliance) seharusnya tidak dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai pendorong inovasi yang berkelanjutan. "Compliance adalah enabler, bukan penghambat. Transparansi menciptakan kepercayaan, kepercayaan menarik investasi, investasi mendorong inovasi, dan inovasi menciptakan kemakmuran," tutur Edwin, menekankan pentingnya aspek ini dalam pengembangan ekonomi digital.

Pada kesempatan yang sama, Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, sepakat bahwa tata kelola menjadi sangat penting di tengah ketidakpastian global yang meningkat akibat konflik geopolitik dan volatilitas pasar keuangan. Ia menegaskan, "Manajemen risiko yang efektif dan tata kelola yang kuat menjadi hal yang esensial untuk kita bangun bersama di tengah kondisi yang telah menjadi new normal."

Meskipun situasi global tidak stabil, banyak lembaga internasional masih mempertahankan proyeksi positif untuk ekonomi Indonesia. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5% pada tahun 2026, sementara Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan angka yang sedikit lebih tinggi, yaitu 5,2%.

"Fundamental ekonomi Indonesia tetap memiliki ketahanan yang tinggi. Status investment grade yang dipertahankan oleh S&P dengan outlook stabil menjadi momentum untuk terus menjaga kepercayaan investor melalui tata kelola yang semakin baik," tutup Ferry, memberikan harapan untuk masa depan ekonomi Indonesia.