Kejahatan Siber

Kepala Ombudsman Jawa Tengah menyoroti pentingnya implementasi menyeluruh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, yang bertujuan melindungi anak dari ancaman digital. Mengapa pendekatan parsial tidak akan efektif dalam menciptakan ruang di

Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus menyatakan dukungan terhadap kebijakan pembatasan medsos untuk anak di bawah 16 tahun, menyusul maraknya kasus pelecehan seksual yang berawal dari platform digital.

Pakar hukum mengapresiasi UU Perlindungan Anak Digital sebagai investasi krusial bagi masa depan generasi penerus, mengingat tantangan masif di ranah digital.

Polresta Ambon mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan daring Lebaran. Modus kejahatan siber ini kerap mengincar transaksi digital dan data pribadi selama libur Idul Fitri.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, sehat.

Center for Digital Society (CfDS) UGM mengusulkan pembentukan Satgas Penipuan Digital khusus untuk memberantas sindikat kejahatan siber yang kian marak, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah dan modus yang semakin canggih.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengintensifkan edukasi antiscam untuk membentengi masyarakat dari ancaman kejahatan siber yang kian marak, mengingat OKI menjadi daerah dengan kasus penipuan siber tertinggi kedua di Sumatera Selatan.

Kementerian Komdigi meluncurkan Program Tunas Komdigi, inisiatif strategis untuk melindungi anak-anak dari ancaman konten negatif dan kejahatan siber, memastikan kedaulatan digital di ujung jari mereka.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat diimbau untuk Waspada Penipuan Jelang Lebaran dengan modus baru yang mengincar transaksi digital dan komunikasi. Simak tips pencegahannya agar terhindar dari kerugian.

Polisi berhasil mengungkap modus operandi penempel stiker judol di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang ternyata dibayar Rp100 ribu per sebaran, mengungkap jaringan judi online yang meresahkan masyarakat.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas batas untuk menanggulangi kekerasan online anak yang semakin terorganisir, termasuk eksploitasi seksual anak di ruang digital

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan pentingnya Perlindungan Data Pribadi sesuai undang-undang untuk mencegah kejahatan siber, mengingat kelalaian SDM menjadi penyebab utama kebocoran data.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Polri dan mitra internasional memperkuat kolaborasi penanganan kekerasan anak daring yang bersifat lintas batas, termasuk eksploitasi seksual dan perdagangan orang, melalui pembe

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menegaskan urgensi edukasi masyarakat mengenai bahaya dan dampak kekerasan digital anak, mengingat kasus eksploitasi seksual di ruang siber masih luput dari perhatian dan memerlukan penanganan komprehensif.

Indonesia serius memerangi Kekerasan Seksual Anak Online dengan memperkuat kerja sama lintas sektor dan lintas negara, termasuk pembentukan Indo-ICAC, untuk melindungi anak-anak dari kejahatan siber.

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menaruh perhatian serius terhadap fenomena grup "Gay Lombok" di Facebook yang meresahkan masyarakat, dengan langkah awal pelaporan penutupan grup dan penyelidikan lebih lanjut.

Diskominfo Sulawesi Barat (Sulbar) gencar perkuat literasi digital di tengah masyarakat untuk membentengi diri dari maraknya hoaks dan kejahatan siber. Simak langkah strategis pemerintah provinsi dalam mencerdaskan pengguna ruang digital!

Polda Sulawesi Utara mencatat 12 kasus penipuan online sepanjang tahun 2025. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap modus kejahatan siber yang kian beragam, mulai dari file APK kurir hingga tawaran kerja palsu, guna menghindari kerugian materiil.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menekankan urgensi peran aktif orang tua untuk menjaga perlindungan anak digital dari berbagai kejahatan siber, meskipun pemerintah telah menerbitkan PP Tunas.

Seorang Sekretaris PT Sinar Bahagia di Tanjungpinang menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan Kasatpol PP, rugi Rp25 juta. Kasatpol PP mengimbau masyarakat waspada dan segera lapor polisi.