PTPN Hentikan Kasus Mujiran, Implementasi Keadilan Restoratif Sesuai Arahan BP BUMN

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menghentikan kasus hukum Kakek Mujiran di Lampung melalui keadilan restoratif, menandai reorientasi tata kelola perusahaan yang lebih humanis dan adaptif sesuai arahan Badan Pengelola (BP) BUMN.

Jakarta, 24 Mei 2026 – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) secara resmi mengumumkan penghentian kasus hukum yang menjerat Kakek Mujiran di Lampung. Keputusan ini diambil melalui mekanisme keadilan restoratif, yang berhasil mencapai penyelesaian kekeluargaan atas polemik yang terjadi.

Penghentian kasus ini merupakan implementasi nyata dari arahan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Asset Management, Dony Oskaria. Arahan tersebut menekankan esensi BUMN sebagai entitas yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat.

Dengan demikian, Kakek Mujiran kini telah bebas dan dapat kembali berkumpul bersama keluarganya, menandai babak baru dalam pendekatan PTPN terhadap penyelesaian sengketa dengan masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen PTPN terhadap tata kelola perusahaan yang lebih humanis dan adaptif.

Mekanisme Keadilan Restoratif dan Tanggung Jawab Moral PTPN

Manajemen PTPN menegaskan bahwa penghentian kasus Kakek Mujiran merupakan bentuk reorientasi tata kelola perusahaan yang lebih adaptif dan humanis. Melalui mekanisme keadilan restoratif, penyelesaian kekeluargaan telah tercapai, memastikan Kakek Mujiran bebas dari jeratan hukum.

Mewakili seluruh jajaran manajemen, PTPN menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada Kakek Mujiran, keluarga, serta masyarakat luas atas polemik yang sempat terjadi. PTPN I, sebagai induk perusahaan yang menginisiasi penyelesaian kekeluargaan ini, juga mengambil tanggung jawab moral atas dinamika informasi yang bergerak cepat.

Manajemen PTPN mengakui bahwa respons petugas di lapangan harus jauh lebih peka, tanggap, dan mutlak mengedepankan nilai kemanusiaan. Pelajaran berharga ini dipetik untuk meningkatkan standar operasional dan interaksi dengan masyarakat.

Arahan Strategis BP BUMN dan Kalibrasi Ulang Pengamanan Aset

Penghentian kasus Kakek Mujiran tidak lepas dari pokok-pokok arahan strategis dari Kepala BP BUMN dan Danantara Asset Management, Dony Oskaria. Arahan tersebut dipandang PTPN sebagai momentum krusial untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap standar operasional pengamanan aset perusahaan.

Sebagai perpanjangan tangan negara, PTPN memahami bahwa perlindungan aset tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan empati terhadap kondisi masyarakat sekitar. Pendekatan ini memastikan bahwa kehadiran BUMN memberikan dampak positif yang menyeluruh.

PTPN I menyatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif telah menjadi opsi sejak awal dalam menangani sengketa dengan masyarakat sekitar. Proses ini berjalan bersamaan dengan derasnya pemberitaan yang lebih dulu tersebar luas di publik.

Asistensi Berkelanjutan dan Peran Sosial Inklusif PTPN

Sebagai wujud nyata dari komitmen dan selaras dengan instruksi tindak lanjut dari BP BUMN, PTPN saat ini sedang merealisasikan program asistensi berkelanjutan untuk Kakek Mujiran. Program ini mencakup penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan pokok.

Selain itu, manajemen PTPN juga tengah memproses penyediaan peluang kerja yang adaptif dengan kapasitas fisik Kakek Mujiran atau anggota keluarganya. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan ekonomi bagi Kakek Mujiran dan keluarganya.

PTPN berkomitmen bahwa kehadirannya di tengah masyarakat tidak sekadar sebagai entitas bisnis, melainkan sebagai instrumen negara yang hadir memberikan solusi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini menunjukkan fokus PTPN pada dampak sosial yang positif.

Sumber: AntaraNews