Keadilan Restoratif

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
Wali Kota Medan: Pidana Kerja Sosial Wujudkan Keadilan Humanis dan Berkelanjutan

Wali Kota Medan Rico Waas mengapresiasi kesepakatan Pidana Kerja Sosial sebagai langkah konstruktif mewujudkan keadilan yang humanis, berfokus pada rehabilitasi, dan kontribusi positif.

{{caption}}
Aliansi Mahasiswa Nusantara Desak DPR Segera Sahkan RUU KUHAP, Pentingnya Pembaruan Hukum Acara Pidana

Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) mendesak DPR RI untuk segera menuntaskan pengesahan RUU KUHAP, mengingat urgensi pembaruan hukum acara pidana yang krusial menjelang berlakunya KUHP baru.

{{caption}}
Akademisi Desak DPR Segera Sahkan RUU KUHAP, Kunci Pelaksanaan KUHP Nasional

Guru Besar Hukum Konstitusi Prof. Dr. Andi Asrun mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU KUHAP, yang krusial sebagai peraturan pelaksana KUHP Nasional.

{{caption}}
Kemenkum Babel Tingkatkan Pemahaman Hukum Warga Melalui Program 'Berkumpul' di Desa Terpencil

Kanwil Kemenkum Babel Tingkatkan Pemahaman Hukum masyarakat desa terpencil melalui program 'Berkumpul', fokus pada KUHP terbaru dan bantuan hukum gratis.

{{caption}}
Kapolda Banten Tekankan Perubahan Paradigma Penegakan Hukum dengan KUHP Baru

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyoroti pentingnya perubahan paradigma penegakan hukum seiring berlakunya KUHP Baru, menandai kedaulatan hukum nasional dan keadilan restoratif.

{{caption}}
Kejati Papua dan BPVP Sorong Bersinergi Perkuat Keadilan Restoratif bagi Anak Berkonflik Hukum

Kejaksaan Tinggi Papua dan BPVP Sorong meneken MoU, memperkuat implementasi keadilan restoratif melalui pelatihan vokasi bagi anak berkonflik dengan hukum di Tanah Papua.

{{caption}}
Kejati Kepri Hentikan Perkara Penadahan Motor Curian Melalui Keadilan Restoratif

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) menghentikan penuntutan empat tersangka penadahan motor curian melalui mekanisme Keadilan Restoratif, menunjukkan komitmen penegakan hukum humanis.

{{caption}}
Fakta Menarik: 11 Polda dan 22 Polres Punya Satres PPA-PPO, MenPANRB Pastikan Layanan Publik Terbaik untuk Perempuan dan Anak

MenPANRB Rini Widyantini berkomitmen memastikan layanan publik terbaik bagi perempuan dan anak, didukung pembentukan Satres PPA-PPO di kepolisian. Apa saja langkah konkretnya?

{{caption}}
Tahukah Anda? Kemenko Kumham Imipas Sukses Transfer Narapidana Penting, Selaraskan Kebijakan Hukum Nasional dalam Setahun

Dalam setahun, Kemenko Kumham Imipas berhasil menyelaraskan kebijakan hukum nasional dan internasional, termasuk penanganan pinjaman online ilegal dan transfer narapidana. Apa saja capaian lainnya?

{{caption}}
Terobosan Hukum: Putusan Kasasi Anggota TNI Tegaskan Kewajiban Restitusi Korban, Ini Detailnya!

LPSK menilai putusan kasasi anggota TNI AL dalam kasus pembunuhan berencana menegaskan Kewajiban Restitusi TNI kepada korban. Ini menandai paradigma baru peradilan militer.