UU BUMN

Segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat BUMN tetap menjadi ranah penegakan hukum.

Menurut Setyo KPK masih bisa berpedoman dengan pasal UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

KPK selama ini tidak hanya menyasar penyelenggara negara di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

BPI Danantara bertugas mengelola BUMN secara operasional serta mengoptimalkan dividen guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Erick optimistis BUMN akan semakin berdaya saing dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.