Marak Kasus Polisi Tembak Warga, DPR Anggap Anggota Polri Masih Perlu Dipersenjatai

Penyalagunaan senjata api sering terjadi, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat sipil.

Institusi Polri menjadi sorotan dengan rentetan kasus melibatkan anggotanya.

Habiburokhman juga mewanti-wanti mengenai adanya kabar banyak acara musik dikenal dekat dengan keberadaan narkoba

Kapolri mengingatkan perlunya pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap setiap anggota untuk mencegah pelanggaran.

Kapolri juga meminta kapolda di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan lebih ketat lagi pada anggotanya yang memegang senpi.

IPW menilai usulan DPR agar Polri tidak lagi pakai senjata api melainkan dengan menggunakan pentungan, terlalu terburu-buru.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menanyakan kepada Kombes Irwan, apakah masih perlu polisi memegang senjata api

Komisi III DPR akan membahas dalam rapat lanjutan terkait usulan perlu tidaknya polisi memengang senjata api ke depan.

Polisi ke depan lebih baik membawa pentungan seperti di negara maju.

Rangga Afianto menilai, akar permasalahan terletak pada mekanisme pemberian dan pengawasan senpi.

Anggota DPR mengusulkan membentuk satuan tugas (Satgas) pemberantasan aktivitas tambang ilegal.

Dua peristiwa maut terjadi dalam sepekan ini, yaitu polisi tembak polisi di Solok Selatan dan polisi tembak pelajar di Semarang.

Insiden penembakan yang melibatkan Brigpol LR di Waena, Jayapura, kini dalam penanganan Propam Polda Papua, memicu pertanyaan tentang motif dan proses hukum selanjutnya.

Brigadir AKS tidak dihadirkan dalam rekontruksi. Dalam rekonstruksi tersebut ada perbedaan persepsi antara AKS dan MH.

Aksi arogan anggota polisi mengancam karyawan viral di media sosial. Polisi tersebut mengatakan akan menembak karyawan tersebut saat bertanya.

DPR duga polisi di Palangka Raya Brigadir AKS menembak warga hingga meninggal dunia dan mencuri mobil korban karena ingin membeli narkoba jenis sabu.

Padahal, mobil yang dipakai MH untuk dijadikan taksi online hanya dicarter oleh Brigadir AKS.

Setelah sidang komisi kode etik Polri (KKEP), Brigadir AKS telah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).