Tahukah Anda? Polri Jaga HAM dalam Pengamanan Unjuk Rasa, Komnas HAM Apresiasi Komitmen Transparansi

Polri menegaskan komitmennya dalam menjaga HAM, terutama saat mengamankan unjuk rasa. Audiensi dengan Komnas HAM perkuat sinergi pengawasan demi transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana detailnya?

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Tahukah Anda? Polri Jaga HAM dalam Pengamanan Unjuk Rasa, Komnas HAM Apresiasi Komitmen Transparansi
Polri menegaskan komitmennya dalam menjaga HAM, terutama saat mengamankan unjuk rasa. Audiensi dengan Komnas HAM perkuat sinergi pengawasan demi transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana detailnya? (Merdeka.com)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menerima audiensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Pertemuan penting ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara kedua lembaga dalam memastikan perlindungan HAM.

Audiensi tersebut, yang berlangsung pada hari Rabu, menjadi sorotan utama dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca aksi unjuk rasa di berbagai wilayah. Komnas HAM, melalui ketuanya Anis Hidayah, secara aktif telah turun ke lapangan guna memastikan hak-hak pelaku tindak pidana terpenuhi, termasuk hak pendampingan hukum. Ini menunjukkan perhatian serius terhadap proses penegakan hukum yang profesional.

Kapolri Listyo Sigit secara khusus menekankan bahwa prinsip HAM menjadi landasan utama, terutama dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Komitmen Polri junjung tinggi HAM ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik. Sinergi dengan Komnas HAM diharapkan mampu menciptakan proses pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Komitmen Polri terhadap HAM dalam Pengamanan Unjuk Rasa

Dalam audiensi tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri menjunjung tinggi prinsip HAM dalam bertugas. "Terutama dalam memberikan pengamanan aksi unjuk rasa," katanya. Penekanan ini menunjukkan prioritas Polri dalam memastikan hak-hak warga negara tetap terlindungi, bahkan dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konflik.

Jenderal polisi bintang empat itu juga menekankan bahwa Polri bukanlah institusi yang antikritik. Masukan dan pengawasan eksternal menjadi ruang perbaikan agar Polri semakin dipercaya masyarakat. "Polri membuka akses seluas-luasnya bagi kritik yang membangun, seperti pelaksanaan orasi di Lapangan Banteng, lomba mural hingga stand up comedy," ujarnya. Ini adalah bukti nyata dari upaya Polri untuk membangun komunikasi dua arah dengan publik.

Selain itu, Polri terus memperjuangkan penguatan layanan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok disabilitas sebagai bagian dari komitmen penghormatan HAM. Bahkan, ujar Kapolri, kepolisian membuka ruang kebebasan berpendapat, mulai dari memfasilitasi unjuk rasa damai hingga menyediakan wadah dialog berupa Rumah Kebangsaan. Inisiatif ini memperkuat posisi Polri sebagai lembaga yang mendukung kebebasan berekspresi.

Sinergi Polri dan Komnas HAM untuk Pengawasan Transparan

Kapolri Listyo Sigit mengajak Komnas HAM untuk bersinergi dalam pengawasan pelaksanaan tugas kepolisian oleh personel Korps Bhayangkara. "Polri tentunya akan terus membuka ruang kepada seluruh pihak eksternal, termasuk Komnas HAM, untuk dapat melakukan pengawasan terhadap seluruh tindakan kepolisian yang kami lakukan agar seluruh prosesnya berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional,” ucapnya. Hal ini menunjukkan keseriusan Polri dalam memastikan setiap tindakan sesuai dengan standar HAM.

Audiensi antara Polri dan Komnas HAM ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) usai aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah wilayah. Pertemuan ini menjadi krusial untuk mengevaluasi dan memperbaiki prosedur pengamanan. Komnas HAM sendiri telah turun langsung ke berbagai kabupaten/kota untuk memastikan hak setiap pelaku tindak pidana terpenuhi, terutama hak mendapatkan pendampingan hukum.

Selain itu, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menjalin sinergisitas antara penegak hukum dan lembaga HAM guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan pelaksanaan tugas kepolisian tetap dalam koridor hukum dan HAM. Anis Hidayah dari Komnas HAM juga menyoroti agar setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan tidak menimbulkan celah terjadinya pelanggaran HAM. Dengan demikian, komitmen Polri junjung tinggi HAM menjadi semakin kuat melalui kolaborasi ini.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi