Ibu Nadiem Makarim Harap Vonis Bebas Terhadap Anaknya: Enggak Ada yang Lain

Dalam kasus tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.

Sidang vonis Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (30/06/2026).

Nadiem Makarim menyatakan rasa syukurnya atas dukungan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat menjelang sidang vonis terkait kasus Chromebook.

Jelang sidang vonis kasus Chromebook, Nadiem Makarim mengaku bersyukur karena tak merasa sendirian.

Dalam kasus ini, Nadiem dituntut penjara selama 18 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar.

Franka menyatakan bahwa dukungan moral yang diberikan oleh para tamu menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Ia menceritakan secara runut perjalanannya sejak sebelum menjadi menteri hingga tersandung kasus ini.

Namun setelah membacakan nota pembelaan atau pledoi, Nadiem meyakini unsur tindak pidana korupsi tidak ada yang terbukti.

Dodi mencatat, beberapa poin utama yang mematahkan konstruksi dakwaan JPU.

Nadiem meyakini, berdasarkan tuduhan jaksa dan di mata hukum, semua dakwaan terbantahkan.

Zaid berharap kondisi kesehatan Nadiem segera membaik agar dapat mengikuti agenda sidang pleidoi yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2026.

Dia mengaku siap mendengar tuntutan dari JPI yang akan disampaikan hari ini, apakah fakta persidangan itu menjadi basis daripada tuntutan, atau itu dihiraukan.

Nadiem menyebut total anggaran yang digunakan dari APBN kementerian sekitar Rp2,72 triliun. Nilai ini dibagi selama tiga tahun.

Nadiem menyebut, banyak guru kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat keterbatasan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Hal ini diungkap Nadiem saat membacakan duplik menjawab replik tim jaksa dala sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbud Ristek.

Beberapa guru besar Universitas Indonesia hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk memberikan pendapat Amicus Curiae terkait Nadiem Makarim.

Jaksa mengadopsi istilah white collar crime karena tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya keuntungan pribadi dari tindakan tersebut.

Selain disebut merugikan keuangan negara hingga Rp2,1 triliun, program tersebut juga dinilai berdampak pada masyarakat, khususnya para pelajar.

Selain penetapan tersangka dicabut, hakim tunggal Pengadilan Negeri Makassar juga memerintahkan agar Bahtiar Baharuddin dibebaskan.

Pajak untuk marketplace akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil di pasar.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Indra Hermawan, mengatakan kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan dari korban.

Seluruh kebijakan itu disebut Qodari telah berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pembangunan jalan yang tersebar di 37 provinsi ini sangat krusial. Sebab, infrastruktur jalan menjadi urat nadi perekonomian rakyat.

Pemerintah akan memberikan bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima manfaat selama periode Juli hingga September 2026.