Sorot
{{caption}}
Portugal vs Uzbekistan: Rekor Pribadi Bukan Prioritas Utama Cristiano Ronaldo

{{caption}}
Prabowo: Rupiah Lemah karena Kekayaan RI Mengalir ke Luar Negeri

{{caption}}
Prabowo Ungkap Ada BUMN Rugi Terus, 240 Langsung Ditutup

{{caption}}
Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru di Indonesia Tak Bisa Naik

{{caption}}
Hadiri Munas NU, Prabowo: Kiai dan Ulama Paling Dekat dengan Rakyat

{{caption}}
Kabar Baik di Balik Deretan Motor MBG

Topik Terkait
{{caption}}
Peran Advokat dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM Diperkuat di Era Modern

Wakil Menteri Hukum dan HAM bersama Ketua KPK menyoroti pentingnya peran advokat dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM, sejalan dengan KUHAP baru dan visi Peradi Profesional.

{{caption}}
Pesan Mendalam Wamenkum dan Ketua KPK di Pelantikan PERADI Profesional

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan sambutan secara daring dan menekankan pentingnya peran advokat dalam sistem peradilan pidana.

{{caption}}
Komisi III DPR: Hampir Seluruh Hasil Kerja Tim Reformasi Polri Sudah Terangkum KUHAP Baru

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

{{caption}}
Peradi Gandeng Pemerintah Gencarkan Sosialisasi KUHP KUHAP Baru: Wujud Perlindungan HAM

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) berkomitmen penuh dalam Sosialisasi KUHP KUHAP Baru bersama pemerintah, memastikan pemahaman hukum demi perlindungan HAM.

{{caption}}
PPI Resmi Luncurkan Layanan Bantuan Hukum, Siap Dampingi Pensiunan dan Masyarakat Umum

Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) meresmikan Layanan Bantuan Hukum (LBH PPI) untuk memberikan pendampingan hukum bagi pensiunan dan masyarakat umum yang membutuhkan.

{{caption}}
ACTA: RUU KUHAP Bawa Pembaruan Besar Perlindungan Hak Warga Negara dan Peradilan

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi pembaruan signifikan bagi perlindungan hak warga negara dan sistem peradilan pidana.

{{caption}}
Tahukah Kamu? Peradi Ingatkan Pentingnya Advokat Probono untuk Masyarakat Tidak Mampu

Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan, tegaskan pentingnya peran Advokat Probono bagi masyarakat tidak mampu. Simak bagaimana akses keadilan dijamin untuk semua warga negara.

{{caption}}
Komisi III DPR Usul LPSK Diatur Dalam KUHAP Baru

Menurutnya, keberadaan LPSK sangat strategis untuk ada dalam rangkaian acara pidana.

{{caption}}
Jabarkan Keunggulan RUU KUHAP, Komisi III DPR Tetap Minta Masukan Masyarakat

"Kami minta masukan dari masyarakat dan Draft RUU KUHAP bisa diunduh di situs DPR RI atau dimintakan ke Sekretariat Komisi III DPR RI.

{{caption}}
Sleman Respons Cepat Adopsi UU Penyesuaian Pidana, Percepat Reformasi Hukum Nasional

Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan kesiapan adopsi Undang-Undang Penyesuaian Pidana, mendorong efisiensi regulasi serta kepastian hukum humanis, dan meluncurkan buku bantuan hukum.

{{caption}}
Irjen Kemenkum Tekankan Disiplin dan Keteladanan Aparatur untuk Integritas Pelayanan Publik

Irjen Kemenkum RI Komjen Pol Hendro Pandowo menyoroti pentingnya disiplin dan keteladanan aparatur demi integritas serta pelayanan publik yang prima. Simak penekanan penting ini untuk menjaga kualitas kinerja Kemenkum.

{{caption}}
Kanwil Kementerian Hukum Kalteng Optimalkan Bantuan Hukum Warga Miskin Melalui Adendum Anggaran

Kanwil Kemenkum Kalteng optimalkan bantuan hukum warga miskin melalui adendum kontrak anggaran 2026. Ini memastikan akses keadilan merata dan transparan bagi masyarakat kurang mampu.

{{caption}}
Kemenkum Malut Perkuat Posbankum di Desa, Perluas Akses Bantuan Hukum Masyarakat

Kantor Wilayah Kemenkum Malut gencar perkuat Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum serta perlindungan HAM di Maluku Utara.

{{caption}}
Kanwil Kemenkumham Maluku Genjot Optimalisasi Posbankum untuk Akses Hukum Merata di Desa

Kanwil Kemenkumham Maluku terus mengoptimalkan peran pos bantuan hukum (posbankum) guna memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa, memastikan keadilan dapat dijangkau.

{{caption}}
Penyelamatan Aset Bone Bolango: Kejari dan Pemkab Amankan Kendaraan Dinas Senilai Rp1,67 Miliar

Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhasil melakukan Penyelamatan Aset Bone Bolango berupa kendaraan dinas senilai Rp1,67 miliar melalui jalur bantuan hukum non litigasi, memastikan tata kelola transparan dan pelayanan publik optimal.