Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Bertambah jadi 4 Orang Meninggal Dunia

{{caption}}
Kesaksian Penumpang Selamat Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

{{caption}}
Wakil Ketua DPR Dasco Tinjau Lokasi Kecelakaan Kereta Bekasi: 3 Orang Meninggal Dunia

{{caption}}
KRL yang Ditabrak Kereta Argo Bromo Gerbong Khusus Wanita, Kondisinya Hancur

{{caption}}
KRL Hancur Ditabrak Kereta Argo Bromo di Bekasi, Sejumlah Penumpang Luka dan Tak Sadarkan Diri

{{caption}}
Kepala Sekolah dan Yayasan Daycare di Yogyakarta jadi Tersangka, Begini Perannya

Topik Terkait
{{caption}}
Peradi Gandeng Pemerintah Gencarkan Sosialisasi KUHP KUHAP Baru: Wujud Perlindungan HAM

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) berkomitmen penuh dalam Sosialisasi KUHP KUHAP Baru bersama pemerintah, memastikan pemahaman hukum demi perlindungan HAM.

{{caption}}
PPI Resmi Luncurkan Layanan Bantuan Hukum, Siap Dampingi Pensiunan dan Masyarakat Umum

Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) meresmikan Layanan Bantuan Hukum (LBH PPI) untuk memberikan pendampingan hukum bagi pensiunan dan masyarakat umum yang membutuhkan.

{{caption}}
ACTA: RUU KUHAP Bawa Pembaruan Besar Perlindungan Hak Warga Negara dan Peradilan

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi pembaruan signifikan bagi perlindungan hak warga negara dan sistem peradilan pidana.

{{caption}}
Tahukah Kamu? Peradi Ingatkan Pentingnya Advokat Probono untuk Masyarakat Tidak Mampu

Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan, tegaskan pentingnya peran Advokat Probono bagi masyarakat tidak mampu. Simak bagaimana akses keadilan dijamin untuk semua warga negara.

{{caption}}
DPR dan Pemerintah Sepakat Hak Impunitas Advokat Masuk Dalam Revisi UU KUHAP

Ketua Panja sekaligus Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan, nantinya advokat tidak dapat dituntut dalam menjalankan tugas profesinya.

{{caption}}
Poin-poin Krusial Usulan dalam RUU KUHAP

Komisi III DPR RI berencanakan akan merampungkan Rancangan ‎Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Desember mendatang.

DPR
{{caption}}
Komisi III DPR Usul LPSK Diatur Dalam KUHAP Baru

Menurutnya, keberadaan LPSK sangat strategis untuk ada dalam rangkaian acara pidana.

{{caption}}
Jabarkan Keunggulan RUU KUHAP, Komisi III DPR Tetap Minta Masukan Masyarakat

"Kami minta masukan dari masyarakat dan Draft RUU KUHAP bisa diunduh di situs DPR RI atau dimintakan ke Sekretariat Komisi III DPR RI.

{{caption}}
AWKI Soroti Pentingnya Perlindungan Ojol Perempuan, Siapkan Bantuan Hukum dan Kolaborasi Strategis

Aliansi Wirausaha Kebangsaan Indonesia (AWKI) menyoroti krusialnya perlindungan bagi pengemudi ojol perempuan yang rentan risiko. Organisasi ini menyiapkan skema bantuan hukum dan kolaborasi strategis untuk mendukung mereka.

{{caption}}
Kementerian Hukum Kalbar Perkuat Peran Paralegal di Kubu Raya

Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat peran paralegal di Kubu Raya. Penguatan paralegal ini bertujuan memperluas akses keadilan masyarakat, terutama di tingkat desa, sesuai nomenklatur terbaru.

{{caption}}
Pemkot Mojokerto Gencarkan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya mendorong Peningkatan Kesadaran Hukum di tengah masyarakat melalui berbagai program, termasuk sosialisasi Kadarkum dan penyediaan bantuan hukum yang komprehensif.

{{caption}}
Kemenkum Sumut Perkuat Layanan Posbankum di Kelurahan Medan untuk Akses Keadilan

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

{{caption}}
Kemenkum Sulbar Pastikan Bantuan Hukum Tepat Sasaran Melalui Verifikasi Ketat

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat terus mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat, memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel dan transparan.

{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Tindak Tegas Dugaan Pelanggaran OBH, Jamin Bantuan Hukum Gratis

Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pelanggaran OBH terkait pungutan biaya. Langkah tegas ini memastikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat, menjaga integritas program nasional.