Peradi Gandeng Pemerintah Gencarkan Sosialisasi KUHP KUHAP Baru: Wujud Perlindungan HAM

Mahkamah Agung (MA) berharap seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia responsif menggenjot sosialisasi KUHP, KUHAP Baru, dan UU Penyesuaian Pidana kepada masyarakat.

Pejabat Mahkamah Agung menekankan urgensi Sosialisasi KUHP KUHAP Baru kepada publik, mengingat perubahan paradigma hukum yang kini mengedepankan keadilan restoratif.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan **kejujuran advokat** adalah fondasi utama dalam profesi hukum. Hal ini krusial untuk melindungi klien dan memastikan keadilan di Indonesia.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa KUHP Baru dan reformasi KUHAP menandai era baru sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Pakar hukum pidana Undip menekankan peran krusial akademisi dalam sosialisasi KUHP KUHAP baru untuk mencegah distorsi informasi dan menyamakan persepsi di masyarakat. Ini penting agar pemahaman yang disampaikan tetap sesuai koridor hukum.

Polres Parigi Moutong menyatukan langkah aparat penegak hukum untuk memastikan kesamaan persepsi dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru, demi penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan pentingnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru agar penegakan keadilan di daerah dapat berjalan optimal, sejalan dengan semangat reformasi h

Dengan berlakunya KUHAP Baru mulai hari ini, DPR RI berharap penegak hukum tidak lagi mengkriminalisasi rakyat, menandai era baru sistem hukum Indonesia yang lebih restoratif dan berkeadilan.

Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu aktif mensosialisasikan penerapan KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada awal Januari 2026 sebagai fondasi hukum nasional yang modern dan adaptif.

Polri dan Kejagung menandatangani MoU dan PKS untuk memperkuat sinergi menjelang penerapan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku mulai 2026.

Pemerintah didesak untuk segera mempersiapkan implementasi KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, guna memastikan pemahaman publik dan penegakan hukum yang adil.

Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 akan memperkuat keadilan berbasis HAM, menandai reformasi hukum pidana yang humanis di Indonesia.

Kondisi ini memunculkan sejumlah persoalan hukum yang kompleks dan belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum konvensional.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengapresiasi peran aktif Pengawasan DPR RI terhadap kasus kontroversial yang menarik perhatian publik.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menyalurkan **bantuan jembatan gantung** di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai wujud komitmen sosial dan dukungan infrastruktur vital yang sangat dinantikan masyarakat.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendesak kepolisian segera mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, aktivis KontraS, yang dinilai mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.

Harris menegaskan kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk komitmen advokasi sosial organisasi.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengajak Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) untuk perkuat pendampingan hukum bagi masyarakat, menyoroti kompleksitas dinamika sosial kota dan pentingnya kolaborasi.

Kejaksaan Negeri Rejang Lebong aktif melakukan sosialisasi hukum di puskesmas untuk memperkuat Pencegahan Korupsi Puskesmas Rejang Lebong dan memastikan pelayanan kesehatan yang transparan.

Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya mendorong Peningkatan Kesadaran Hukum di tengah masyarakat melalui berbagai program, termasuk sosialisasi Kadarkum dan penyediaan bantuan hukum yang komprehensif.

Kemenkumham NTT meluncurkan SuperApp PASTI, inovasi digital yang mengoptimalkan akses layanan hukum bagi masyarakat, menjamin kemudahan dan jangkauan tanpa batas.

Kanwil Kemenkumham Sulut aktif mendorong legalitas UMKM Sulawesi Utara dengan mempermudah perizinan dan sosialisasi Perseroan Perorangan, demi kepastian hukum dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Kemenkum dan Polda Babel aktif menyosialisasikan KUHP Nasional di Pangkalpinang, bertujuan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat tentang tonggak baru hukum pidana Indonesia. Pembaharuan ini menggantikan WvS yang sudah tidak relevan.

Kanwil Kemenkumham Babel bersama PLBHJ menggalakkan sosialisasi pencegahan pernikahan dini, mengingat dampak buruknya pada masa depan anak dan bangsa. Simak selengkapnya!