Reformasi Hukum

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa KUHP Baru dan reformasi KUHAP menandai era baru sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan fenomena 'no viral no justice' adalah sinyal bahaya bagi sistem hukum Indonesia, menyoroti kekecewaan publik terhadap proses keadilan yang lambat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan aparat penegak hukum (APH) harus sangat hati-hati dalam penanganan kasus, terutama pasca vonis bebas Delpedro dkk.

Kapolda Sulteng Irjen Pol. Endi Sutendi mengungkapkan tantangan penegakan hukum di Sulawesi Tengah, menyoroti keterbatasan personel dan belum meratanya Polsek di 60 kecamatan.

Kejaksaan Agung menyatakan dukungan terhadap gagasan pembentukan Unit Penyidikan Komnas HAM untuk pelanggaran HAM berat, sebuah langkah progresif dalam revisi UU HAM yang berpotensi memperkuat penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi tiga delik korupsi baru yang belum tercover dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), mendorong revisi untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan revisi UU Tipikor menjadi syarat mutlak bagi Indonesia untuk dapat bergabung dengan OECD, sekaligus memperkuat komitmen antikorupsi nasional.

Penerapan KUHP dan KUHAP baru menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kepastian hukum, mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional, serta mendorong ekonomi produktif.

Pakar hukum pidana Undip menekankan peran krusial akademisi dalam sosialisasi KUHP KUHAP baru untuk mencegah distorsi informasi dan menyamakan persepsi di masyarakat. Ini penting agar pemahaman yang disampaikan tetap sesuai koridor hukum.

Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun menegaskan aparat penegak hukum di Kepulauan Riau telah melakukan penyesuaian atas Implementasi KUHP KUHAP Baru yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026, sekaligus mendorong reformasi dan penanganan TPPO.

Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) mulai 2 Januari 2026, membawa perubahan signifikan dengan fokus pada keadilan restoratif, mekanisme pengakuan bersalah, hingga perekaman pemeriksaan menggunakan CCTV. Pemb

Dengan resmi berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru mulai 2 Januari 2026, Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan penegakan hukum di Indonesia memasuki era baru yang lebih modern, manusiawi, dan berkeadilan.

Anggota Komisi III DPR RI menegaskan era baru penegakan hukum pidana dimulai dengan KUHAP Baru, menuntut aparat hindari pelanggaran HAM dan segera adaptasi.

Mahkamah Agung (MA) merinci mekanisme penerapan vonis pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang akan efektif mulai 2 Januari 2026, memicu rasa penasaran publik.

Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya mendukung penuh penerapan pidana kerja sosial, siap menyediakan fasilitas dan lingkungan yang kondusif demi pembinaan pelaku tindak pidana dan manfaat bagi masyarakat.

Kemenkum Sulsel aktif mendorong peran Posbakum di desa dan kelurahan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, demi reformasi hukum yang inklusif.

Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, resmi dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan bidang hukum oleh Unissula, Semarang. Orasi ilmiahnya menyoroti urgensi revitalisasi Komisi Yudisial demi peradilan yang bersih dan akuntabel, menarik perhatian publik.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) berkomitmen penuh dalam Sosialisasi KUHP KUHAP Baru bersama pemerintah, memastikan pemahaman hukum demi perlindungan HAM.

Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 akan memperkuat keadilan berbasis HAM, menandai reformasi hukum pidana yang humanis di Indonesia.

Dosen UI Febby Mutiara Nelson menjelaskan bagaimana dasar penahanan dalam KUHAP Baru memperkuat asas legalitas dan due process, menjadikannya lebih objektif dan akuntabel.