Perlindungan Ham

Revisi UU HAM 1999 merupakan langkah penting dalam Reformasi HAM, memastikan perlindungan hak asasi adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk di ruang digital, dan memperkuat Komnas HAM.

Serangan air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus disebut sebagai alarm serius bagi demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia, memicu desakan pengusutan tuntas.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto mendesak kepolisian mengusut serius kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menekankan pentingnya perlindungan pembela HAM.

Pemerintah Kota Palu dan Komnas HAM memperkuat sinergi dalam perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia masyarakat, didukung program penilaian HAM daerah yang akan berlangsung hingga Oktober 2026.

KemenHAM Gorontalo dan Dinas PPPA PMD Provinsi Gorontalo menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pemenuhan hak perempuan dan anak di wilayah tersebut, membangun kerangka kolaborasi program yang lebih konkret.

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkolaborasi membentuk Desa Sadar HAM, mempercepat pemenuhan hak dasar warga dan membangun peradaban HAM di Kalimantan Timur.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pemahaman masyarakat sebagai tantangan terbesar dalam pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, demi terwujudnya sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menyatakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga HAM di Indonesia, sekaligus menepis dugaan pelemahan kewenangan Komnas HAM.

Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) mulai 2 Januari 2026, membawa perubahan signifikan dengan fokus pada keadilan restoratif, mekanisme pengakuan bersalah, hingga perekaman pemeriksaan menggunakan CCTV. Pemb

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) tegaskan komitmen kuat untuk lindungi pekerja migran Indonesia dalam dialog konstruktif dengan Komite PBB di Jenewa, Swiss, guna memperkuat perlindungan HAM.