Kemenkumham Sulut Dorong Legalitas UMKM Sulawesi Utara Melalui Sosialisasi Perseroan Perorangan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) secara konsisten berupaya meningkatkan legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan bagi para pelaku bisnis lokal.

Kepala Kemenkumham Sulut, Hendrik Pagiling, menegaskan komitmen tersebut dalam sebuah sosialisasi di Manado pada Senin lalu. Sosialisasi ini berfokus pada Layanan Administrasi Hukum Umum, khususnya mengenai Perseroan Perorangan.

Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan serta memangkas regulasi yang dinilai menghambat, sehingga memudahkan investasi. Harapannya, UMKM di Sulawesi Utara dapat berkembang dengan kepastian hukum yang jelas.

Pentingnya Legalitas Usaha bagi UMKM Sulawesi Utara

Hendrik Pagiling menekankan bahwa legalitas usaha merupakan fondasi utama menuju bisnis yang berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum. Tanpa legalitas, potensi pengembangan usaha akan terbatas dan rentan terhadap masalah hukum.

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM akan pentingnya aspek legal dalam operasional bisnis mereka. Dengan demikian, mereka dapat mengambil langkah awal yang tepat untuk mengamankan dan mengembangkan usaha.

Tujuan utama dari inisiatif ini adalah mendorong peningkatan jumlah pendaftaran pendirian Perseroan Perorangan di Sulawesi Utara. Ini akan memberikan banyak keuntungan bagi UMKM, termasuk akses lebih luas ke pembiayaan dan kemitraan.

Strategi Kemenkumham Sulut dalam Mendorong Investasi dan Pertumbuhan UMKM

Kemenkumham Sulut menerapkan strategi komprehensif untuk menarik investor sekaligus memfasilitasi pertumbuhan UMKM. Salah satu fokus utamanya adalah penyederhanaan proses perizinan usaha.

Selain itu, upaya pemangkasan berbagai regulasi yang dianggap menghambat kegiatan usaha juga menjadi prioritas. Ini bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memberikan kemudahan berinvestasi, baik bagi investor baru maupun pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Dengan demikian, UMKM dapat beroperasi secara legal dan berkelanjutan.

Sinergi dan Materi Sosialisasi Komprehensif untuk Pelaku Usaha

Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum menghadirkan berbagai narasumber kompeten untuk memberikan pemahaman menyeluruh. Para peserta mendapatkan wawasan mendalam tentang berbagai aspek legalitas usaha.

Joyce Sumolang, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado, memaparkan tentang pengertian UMKM dan peran strategisnya dalam perekonomian. Ia juga membahas klasifikasi UMKM, peran pemerintah dalam pemberdayaan, serta jenis perizinan usaha.

Octavianus Kerap, Ketua Komite Tetap Bidang Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Utara, menjelaskan sinergi antara Kadin dan pemerintah. Sinergi ini krusial dalam mendukung perkembangan dunia usaha di daerah.

Hendrik Siahaya, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Sulut, secara detail menguraikan kelebihan Perseroan Perorangan. Ia juga menjelaskan alur dan prosedur pendiriannya, memberikan pemahaman praktis kepada peserta.

Materi-materi ini dirancang untuk memastikan pelaku usaha memahami proses pendirian badan usaha yang mudah, cepat, dan memiliki kepastian hukum. Hal ini penting untuk mendorong lebih banyak UMKM beralih ke bentuk legalitas yang lebih formal.

Sumber: AntaraNews