Perseroan Perorangan

Kemenkum Sulawesi Barat menekankan pentingnya penguatan Legalitas UMKM melalui perseroan perorangan demi ekosistem usaha halal yang tertib administrasi dan berdaya saing, khususnya menjelang kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.

Kemenkum Aceh aktif membentengi produk unggulan UMKM Aceh Barat dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual dan perseroan perorangan, demi meningkatkan daya saing di pasar nasional.

Kemenkum Sulut bersama Pemkab Minahasa Selatan gencar mendorong peningkatan legalitas UMKM. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah dan membuka akses permodalan lebih luas bagi pelaku usaha.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kemenkum Sulbar) bersama Rumah BUMN Kabupaten Mamuju berkolaborasi strategis untuk meningkatkan kualitas UMKM melalui dukungan legalitas usaha dan pendampingan berkelanjutan, demi memajukan perekonomian dae

Kanwil Kemenkumham Sulut aktif mendorong legalitas UMKM Sulawesi Utara dengan mempermudah perizinan dan sosialisasi Perseroan Perorangan, demi kepastian hukum dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Kemenkum Aceh menargetkan pendirian 1.541 Perseroan Perorangan UMK di provinsi tersebut sepanjang 2026. Hal ini untuk memperkuat legalitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kementerian Hukum Sulawesi Barat gencar mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperkuat legalitas usaha melalui skema Perseroan Perorangan, tujuannya agar UMK naik kelas.

Kanwil Kemenkum NTT berkomitmen mempercepat target kinerja nasional 2026 dengan mendorong transformasi digital layanan Perseroan Perorangan melalui platform AHU Link, demi kemudahan akses masyarakat.